Suara.com - Dhany Arifianto, ahli digital forensik menyebut rekaman suara terdakwa Chairman PT. Paramount Enterprise, Eddy Sindoro identik dengan suara rekaman hasil penyadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap Peninjauan Kembali (PK) di PN Jakarta Pusat.
Hal itu disampaikan Dhany saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dari KPK sebagai saksi untuk terdakwa Eddy Sindoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2019).
"Itu asli, ada simbol KPK. Yang saya terima percakapan itu. Yang tertulis barang bukti," kata Dhany.
Awalnya, Jaksa bertanya kepada Dhany terkait keterangannya dalan berita acara pemeriksaan (BAP) yang meyebutlam hasil pemeriksaan digital forensik dari ada kecocokan antara sampel suara Eddy dengan rekaman suara hasil penyadapan KPK.
"Dikesimpulan saudara mengatakan hasil identik," ujar Jaksa.
Terkait hal itu, Dhany pun memastikan suara Eddy Sindoro itu identik dari barang bukti digital suara terkait percapakapan Eddy yang disadap penyidik.
"Itu, kami terima barang bukti dari KPK cakram DVD digital suara. Kami mendengarkan percakapan yang diteliti. Kami potong-potong file sesuai rekaman yang dilakukan penyidik di KPK yang disebut acuan," ujar Dhany
Dari pemeriksaan digital forensik itu, Dhany mengaku mencari penggalan kalimat sesuai dengan ucapan yang sama dengan Eddy. Selanjutnya, kata dia, rekaman suara itu diubah ke domain frekuensi.
"Kami bandingkan dengan fitur yang sama dengan acuan. Setelah fitur ditemukan baik sadapan maupun dari penyidik. Kami bandingkan. Membandingkan dengan ukuran matrix. Jadi harus ada ukuran yang sama. Ukuran disebut Itakura Saito," kata Dhany.
Baca Juga: Kembali ke Politik, Ahok Resmi Jadi Kader PDIP
Selain alat ukur Itakura Saito, pemeriksaan rekaman suara itu juga menggunakan alat ukur cepstrum. Menurut Dhany, walaupun dengan memakai metode yang berbeda, tetapi bila mengukur menggunakan sampel yang sama, hasil akan sama.
"Saya pakai dua metode. Di atas 90 persen. Dari penyidik saya diberikan dua jenis file, ditaruh dalam dua folder. Pertama suara diduga ketika diperiksa di ruang KPK. Ini acuan, kemudian suara ini dipakai acuan. Satunya file di folder sadapan. Kami pakai alat ukur Itakura Saito dan cepstrum," tutup Dhany.
Berita Terkait
-
Kasus Suap Proyek Meikarta, Hakim Tolak Eksepsi Billy Sindoro
-
Suap Meikarta, Eksepsi Billy Sindoro Ditolak Jaksa
-
4 Tersangka Kasus Meikarta akan Disidang Oleh Majelis Hakim yang Sama
-
Berkas Lengkap, Anak Buah James Riady Segera Diadili
-
Kasus Suap Meikarta, Tiga Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Diperiksa KPK
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi