Suara.com - Ketua Tim Kampanye Nasional Erick Thohir menanggapi saran Jusuf Kalla agar tidak memasukan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai tim sukses lantaran bisa membuat elektabilitas pasangan nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin merosot.
Namun, Erick Thohir justru memiliki pandangan berbeda terkait usulan dari JK. Menurutnya, meski tak masuk struktur TKN, Ahok masih bisa melakukan kampanye Jokowi-Ma'ruf secara individu. Dia pun mencontohkan, peran Ahok yang kini resmi menjadi kader PDI Perjuangan sama dengan Wakil Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi PR yang tak punya jabatan di TKN tapi masih bisa menjadi tim sukses Jokowi-Maruf.
"Saya rasa tidak seperti itu. Bahwa seperti pak Muchdi PR (Waketum Partai Berkarya), pak Ahok yang secara individu mendukung dari pada pak Jokowi kan suatu hal yang lumrah saja," kata Erick Thohir di Hall F Patiunus, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019).
Menurutnya, struktur kepengurusan TKN yang telah didaftarkan ke KPU tak lagi bisa dimasukan anggota lagi. Kepengurusan ini nantinya yang akan menjalankan stratgi pemenangan Jokowi - Ma'ruf di masa kampanye.
"Strukturnya sudah terbentuk jadi bukan sesuatu yang harus diubah-ubah karena kami percaya dengan struktur TKN sekarang ini sudah berjalan dengan baik," jelasnya.
Lebih lanjut, Erick Thohir juga menyebutkan tanpa Ahok bergabung pun, TKN sudah bekerja dengan baik dalam menaikan elektabilitas Jokowi - Ma'ruf Amin. Namun dirinya tetap membuka dukungan individu seperti dari Ahok dan beberapa tokoh besar lainnya.
"Di mana banyak hal-hal yang sudah kita gerakan banyak yang positif kita pertahankan tetapi dukungan tokoh tokoh seperti pak Ahok, pak Muchdi siapapun itu hal yang lumrah," terangnya.
Sebelumnya, JK selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf Amin menyarankan agar nama Ahok tidak memasukkan menjadi bagian tim Jokowi - Maruf Amin. Sebab jika Ahok masuk timses, maka elektablitas Jokowi - Maruf Amin akan turun.
Selain itu, JK juga menilai adanya Ahok juga tak akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap elektabilitas Jokowi-Ma'ruf.
Baca Juga: Happy Death Day 2U, Film Thriller Berbumbu Komedi
"Toh Pemilu dua bulan lagi, juga efeknya tidak akan banyak," kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (12/2/2019).
Berita Terkait
-
Ahok Ditolak JK, Romy: Isu Akan Menggerus Elektabilitas Jokowi Berlebihan
-
Debat Capres Kedua Diprediksi Bakal Lebih Seru dan Saling Serang
-
Fadli Zon Curigai Isu Rocky Gerung Menistakan Agama Buatan Kubu Petahana
-
Wali Kota Hadi Jamin Jokowi-Maruf Menang 80 Persen Suara di Solo
-
SRI, Cikal Bakal Mobil LCGC Indonesia yang Digagas Adik Jusuf Kalla
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!
-
Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia
-
Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal