Suara.com - Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan, dirinya tak perlu diadu dengan sang rival Jokowi dalam debat kedua Pilpres 2019, karena memunyai kesamaan ide mengenai penyelesaian dampak negatif pernambangan.
Hal tersebut diutarakan Prabowo saat berdebat dengan Jokowi, mengenai banyaknya lubang-lubang galian bekas tambang di Indonesia.
“Sampai tahun 2018, tedapat kurang lebih 8 juta hektare lubang tambang belum direklamasi. Lubang itu bekas penambangan perusahaan besar, masyarakat, dan 500 ribu hektare di antaranya terindikasi ilegal. Bagaimana solusi dari kedua capres?” tanya moderator Anisha Dasuki.
Prabowo mendapat giliran pertama menjawab persoalan tersebut. Dalam penjelasannya, Prabowo menilai negara kekinian terlah dikooptasi oleh perusahaan-perusahaan swasta besar.
“Ini bisa dianggap kolusi, yakni pejabat negara dengan perusahaan besar, sehingga kalau perusahaan itu terlilit persoalan seperti itu, lolos tak dikejar atau ditindak,” tutur Prabowo.
Prabowo menegaskan, bila dirinya memenangkan Pilpres 2019, akan memburu semua perusahaan besar yang tak memperbaiki lokasi-lokasi bekas penambangan.
Ia mengakui, bakal menggunakan sejumlah lembaga internasional untuk memburu perusahaan-perusahaan besar yang merusak lingkungan tapi sudah angkat kaki dari Indonesia.
”Kita bisa melakukan sesuatu di pengadilan internasional, PBB, atau interpol untuk memburu mereka,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Jokowi membeberkan telah bekerja sama dengan KPK untuk mengatasi hal tersebut sejak tahun 2015.
Baca Juga: Bukan Bom, Benda Meledak di Dekat Debat Pilpres Ternyata Petasan
”Sejak tahun 2015, pemerintah dan KPK sudah melakukan upaya penegakan hukum terhadap perusak lingkungan melalui gerakan penyelamatan sumber daya alam,” tutur Jokowi.
Selain penegakan hukum, Jokowi menuturkan pemerintah juga melakukan gerakan penghijauan terhadap lubang-lubang bekas galian tambang.
”Bisa dilihat, di tambang bukit asam oleh PT Bukit Asam, hampir sebagian besar yang ditambang dihutankan kembali,” jelasnya.
Ketika perdebatan beralih ke Prabowo, ia mengatakan menghargai usaha pemerintah. Tapi ia meminta pemerintah kekinian mewaspadai perusahaan-perusahaan multinasional yang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia tanpa takut melanggar hukum.
”Mereka ini bisa berbuat seenaknya. ini dialami di beberapa tempat. Jadi siapa pun nanti, kita harus garang lagi mengejar pelangar pencemaran lingkungan hidup,” tuturnya.
Ketika waktu diberikan kepada Jokowi, ia masih berkutat pada pengungkapan data mengenai reboisasi bekas-bekas aktivitas pertambangan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
Terkini
-
Viral Seruan Stop Tot Tot Wuk Wuk, Kakorlantas Polri Ngaku Larang Anak Buah Pakai Strobo: Berisik!
-
Kolaborasi Haji Robert dan Universitas Binawan Buka Pintu Dunia untuk Anak Yatim dan Yatim Piatu
-
Siapa Sosok di Balik Subhan Palal Penggugat Ijazah Gibran yang Minta Ganti Rugi Rp125 Triliun?
-
MBG Kembali Racuni Ratusan Anak, Prof Zubairi Djoerban: Alarm Keras Bagi Pemerintah untuk Evaluasi!
-
Menkeu Purbaya Curhat Pendapatannya Turun Jadi Menteri, Ternyata Segini Gajinya Dulu
-
'Bukan Cari Cuan', Ini Klaim Penggugat Ijazah Gibran yang Tuntut Kompensasi Rp125 Triliun ke Wapres
-
Belum Dibebaskan usai Ajukan Penangguhan, Polisi Ngotot Tahan Delpedro Marhaen dkk, Apa Dalihnya?
-
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Rp70 Juta Diprotes, Nantinya Bakal Diseragamkan se-Indonesia
-
Pemerintah Beri Jawaban Tegas Soal Usulan Ganti MBG Dengan Pemberian Uang ke Ortu, Apa Katanya?
-
Bahlil Sebut Swasta Setuju Impor BBM Lewat Pertamina, Syaratnya Sama-Sama Cengli