Suara.com - Jokowi kesal dituduh kriminalisasi ulama. Presiden Jokowi pun memamerkan dirinya sudah menetapkan Hari Santri Nasional.
Jokowi membantah bila dirinya telah mengkriminalisasi ulama, sebab semuanya sama di mata hukum. Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki hukum yang berlaku. Jokowi membantah bila ia sengaja melakukan kriminalisasi terhadap para ulama.
"Kita ini ada hukum. Hati-hati, yang namanya kriminalisasi kalau ada orang yang nggak salah tapi di sel. Semuanya sama di mata hukum. Jangan hembuskan (isu) itu," kata Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2019 di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019).
Jokowi pun secara terang-terangan mengakui bahwa hampir tiap pekan ia selalu masuk ke pesantren. Bahkan ia pun mengesahkan hari santri untuk mengapresiasi para santri.
"Saya jawab blak-blakan, nyaris tiap minggu saya masuk pesantren. Hari santri yang tanda tangan siapa," ungkap Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi merasa tuduhan kriminalisasi ulama yang ditujukan kepadanya tidaklah tepat. Ia pun meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dengan isu tidak benar yang sedang berkembang saat ini.
Jokowi menyebut, bila isu ini dibiarkan terus bergulir maka akan mengancam kerukunan Indonesia. Dari hasil survei yang dilakukan, hampir 9 juta orang mempercayai hal itu.
"Saya kira isu ini harus bapak ibu luruskan. Jangan didiamkan karena kalau didiamkan yang buat isu bikin isu lain. Kepala desa harus meluruskan. Karena hasil survey kita 9 juta orang percaya. Ini bisa menganggu kerukunan," pungkas Jokowi.
Baca Juga: Slamet Ma'arif Jadi Tersangka, TKN: Tak Ada Kriminalisasi di Era Jokowi
Berita Terkait
-
Jokowi Benarkan Kirim Surat agar Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade 2032
-
Elektabilitas Unggul di Pemilu 2019, PDIP Kena Efek Ekor Jas Jokowi
-
Ikuti Jokowi, Fadli Zon Blusukan ke Tambaklorok: Tapi Bukan Tengah Malam
-
KPU Usul Debat Pamungkas Pilpres 9 April 2019
-
Jokowi Kasih Modal Usaha ke Santri, Menaker: Presiden Dekat dengan Kyai
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
36 Jam Blokade AS, Laksamana CENTCOM Yakin Ekonomi Iran Mulai Lumpuh Perlahan
-
Pramono Tegur Keras Kasus Foto AI PPSU Kalisari: Jangan Lagi Kerja Asal Senangkan Atasan
-
SBY Soroti Risiko Ekonomi Dunia, Ekonom UMBY Ungkap Pertanda Sudah Muncul di Indonesia
-
Pusat Komando Militer: Tidak Ada Kapal yang Berhasil Melewati Blokade AS ke Pelabuhan Iran
-
Cengkeraman Iran di Selat Hormuz Makin Kuat saat Ada Blokade AS, Kenapa?
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan