Suara.com - Juru Bicara Bidang Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Ferdinand Hutahaean sepakat atas ucapan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kalau ada pembagian sembako dari uang rakyat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Berdasarkan laporan, sembako tersebut berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berbentuk beras.
Ferdinand menceritakan, kala dirinya turun ke daerah pemilihan di wilayah Bogor, Jawa Barat sebagai calon anggota legislatif (caleg) Partai Demokrat.
Banyak warga yang melaporkan adanya bantuan berupa beras dan gencar dilakukan oleh pemerintah setempat.
"Beras ini adalah pengganti dari dana PKH (Program Keluarga Harapan) diganti namanya sekarang menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Nah mereka membagi-bagikan ini sekarang ke masyarakat," kata Ferdinand kepada Suara.com, Senin (25/2/2019).
Menurut kabar yang diperolehnya, bantuan serupa itu belum habis diberikan pada periode lalu. Namun, pemerintah kembali akan menyalurkan bantuan serupa saat ini.
Karena banyaknya laporan itu, Ferdinand menganalisis kalau bantuan itu bukan diberikan murni atas program yang dijalankan pemerintah.
Akan tetapi, bermaksud untuk mempertahankan jumlah suara dukungan untuk Capres - Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin.
Menurutnya, upaya tersebut saat ini dilakukan dengan memanfaatkan dana APBN pada pemerintahan Jokowi dan membuat sejumlah program berupa bantuan untuk masyarakat.
Baca Juga: Jika Jokowi Menang Kawin Sejenis Sah, Ma'ruf Amin: Ngawur, Fitnah dan Hoaks
Ferdinand menilai hal tersebut telah melanggar undang-undang lantaran memanfaatkan kebijakan negara untuk kepentingan politik.
"Pejabat pemerintahan dilarang membuat kebijakan yang menguntungkan bagi pasangan tertentu. Nah sekarang kebijakan mereka ini menguntungkan Jokowi," ujarnya.
Karena itu Ferdinand sepakat dengan apa yang disampaikan Prabowo karena merasakan betul adanya pemanfaatan kebijakan yang dilakukan pejabat pemerintah untuk menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Banyak laporan itu bahwa beras yang didistribusikan besar-besaran ke masyarakat dan selalu disampaikan ini dari Jokowi. Memangnya Jokowi mampu membeli beras sebanyak itu?" pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Telepon Terakhir Anak 9 Tahun: Apa Pemicu Pembunuhan Sadis di Rumah Mewah Cilegon?
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim