Suara.com - Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring mengatakan 600 prajurit TNI akan disebar di sepanjang jalan Trans Papua antara Wamena hingga Mumugu.
"Pasukan TNI tersebut akan digelar di sepanjang jalur pembangunan transPapua Wamena-Mumugu, khususnya dalam pembangunan jembatan," katanya di Kota Jayapura, Papua, Selasa (5/3/2019).
Untuk teknis pelaksanaan pembangunannya akan dilanjutkan oleh satuan zeni konstruksi (zikon) TNI AD, sedangkan tenaga ahli tetap dari PT Istaka Karya dan PT. Brantas Adibraya.
"Untuk tenaga ahlinya tetap dari perusahaanya. Dan ini kami mau sampaikan bahwa dalam kasus di Nduga, negara tidak boleh mundur hanya karena adanya teror dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.
Negara, tambahnya akan tetap melanjutkan pembangunan sampai selesai, karena hal ini demi untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua.
"Ini demi memajukan Papua, agar sama dengan daerah lainnya di Indonesia," ujarnya.
Ketika ditanya apakah rakyat tidak trauma atas kehadiran prajurit TNI di Kabupaten Nduga, Pangdam menyebutkan bahwa situasi di Nduga saat ini kondusif.
"Rakyat yang mengungsi akibat insiden pembantaian terhadap karyawan PT Istaka Karya pada awal Desember 2018 sudah mulai kembali ke kampung dan menjalani kehidupan sosial dan ekonomi secara normal," katanya.
Ia mengklaim bahwa rakyat justru trauma karena tindakan kekerasan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB).
"Anda bisa membayangkan bagaimana rakyat sipil diikat tangannya dari belakang, dikumpulkan jadi satu kemudian ditembak dan dibantai secara sadis tanpa prikemanusiaan?" lanjutnya.
Belum lagi, ungkap dia guru-guru dan tenaga kesehatan yang sedang bertugas di Mapenduma dianiaya dan diperkosa pada Oktober 2018.
"TNI tidak mungkin dan tidak akan pernah melakukan tindakan biadab seperti itu. KKSB selalu memutarbalikkan fakta, dibuat seakan-akan TNI adalah pelaku penjahat kemanusiaan," tambahnya.
KKSB, kata dia sengaja membuat opini bahwa yang dibantai di Distrik Yigi pada Desember tahun lalu adalah anggota TNI yang menyamar, tapi nyatanya media bisa melihat langsung korban dikembalikan ke keluarga dan semuanya adalah warga sipil.
"Bahkan kita lihat yang sedang viral di media sekarang, keluarga membuat surat terbuka kepada presiden agar informasi tentang nasib anggota keluarganya yang masih dinyatakan hilang agar segera terungkap," tutup dia. [Antara]
Berita Terkait
-
Papua Mencekam, OTK Bersenjata Serbu Proyek Vital, Ekskavator Jalan Trans Nabire-Timika Dibakar
-
MK Tolak Gugatan Pilgub Papua, Begini Reaksi Golkar
-
Detik-detik Mencekam Evakuasi 6 Kopassus di Elelim, Diserang Massa Saat Rusuh Berdarah di Papua
-
Usai Kunjungan Gibran, Kemendagri Janji Perbaiki Program Kesehatan dan Pendidikan di Papua!
-
Dampingi Wapres Gibran ke Papua, Wamendagri Ribka Akan Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO