Suara.com - Pembebasan Siti Aisyah, terdakwa pembunuhan Kim Jong Nam, kakak pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, disebut sebagai hasil operasi senyap Presiden Joko Widodo.
'Klaim' itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly dalam jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada 11 Maret 2019.
Menurut Yasonna saat itu, pembebasan Siti Aisyah berkat perintah Presiden Jokowi agar kabinetnya menjalin komunikasi dengan Malaysia.
Ia mengungkapkan, koordinasi kedua negara sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Perdana Menteri (PM) Najib Razak hingga Mahathir Mohammad.
Namun, lobi dari pemerintah Indonesia tersebut dibantah oleh PM Malaysia Mahathir Mohamad dala, pernyataannya kepada The Star.
Dia mengaku tak mengetahui adanya lobi dari Indonesia untuk pembebasan terdakwa pembunuhan Kim Jong Nam. Bahkan, Mahathir bilang itu murni urusan hukum.
"Saya tidak memiliki informasi (tentang hal itu). Ini adalah keputusan yang dibuat pengadilan. Dia diadili lalu dipulangkan. Jadi, itu adalah proses yang sesuai hukum," ujr Mahathir dalam pernyataannya Selasa (12/3/2019).
Nah, pernyataan Mahathir menjadi pintu bagi politikus-politikus untuk mempertanyakan lobi yang dimaksud pemerintah Jokowi. Mereka berkicau menyindir.
Seperti dirangkum SUARA.com, Rabu (13/3/2019), berikut 5 politikus yang menyindir klaim Jokowi atas pembebasan Siti Aisyah tersebut:
1. Dahnil Anzar, Koordinator Jubir BPN Prabowo - Sandi
Melalui akun Twitter @DahnilAnzar, Dahnil menyampaikan permohonaan maaf mengenai sikap pemerintah Jokowi yang telah melakukan klaim. Dahnil pun menghormati keputusan pengadilan yang telah menyatakan Siti Aisyah bebas.
“Tun Dr @chedetofficial maaf kan pemerintah kami yg klaim melakukan lobi terhadap pemerintah Malaysia terkait Siti Aisyah. Kami menghormati keputusan pengadilan yg menyatakan tidak ada bukti SA terlibat pembunuhan,” kata Dahnil, Rabu (13/3/2019).
Dahnil pun menyebut kebohongan yang telah dilakukan oleh pemerintah Jokowi telah membuat wibawa bangsa Indonesia dipermalukan. Dahnil memastikan kebohongan yang dibuat oleh Jokowi tidak merepresentasikan rakyat Indonesia.
“Ketika wibawa bangsa dipermalukan oleh laku politik klaim dan kebohongan. Mohon maaf Tun Dr @chedetofficial prilaku klaim dan kebohongan mereka, sama sekali tdk merepresentasikan rakyat Indonesia,” ungkap Dahnil.
2. Fadli Zon, Wakil Ketua DPR
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!