Suara.com - Pembebasan Siti Aisyah, terdakwa pembunuhan Kim Jong Nam, kakak pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, disebut sebagai hasil operasi senyap Presiden Joko Widodo.
'Klaim' itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly dalam jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada 11 Maret 2019.
Menurut Yasonna saat itu, pembebasan Siti Aisyah berkat perintah Presiden Jokowi agar kabinetnya menjalin komunikasi dengan Malaysia.
Ia mengungkapkan, koordinasi kedua negara sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Perdana Menteri (PM) Najib Razak hingga Mahathir Mohammad.
Namun, lobi dari pemerintah Indonesia tersebut dibantah oleh PM Malaysia Mahathir Mohamad dala, pernyataannya kepada The Star.
Dia mengaku tak mengetahui adanya lobi dari Indonesia untuk pembebasan terdakwa pembunuhan Kim Jong Nam. Bahkan, Mahathir bilang itu murni urusan hukum.
"Saya tidak memiliki informasi (tentang hal itu). Ini adalah keputusan yang dibuat pengadilan. Dia diadili lalu dipulangkan. Jadi, itu adalah proses yang sesuai hukum," ujr Mahathir dalam pernyataannya Selasa (12/3/2019).
Nah, pernyataan Mahathir menjadi pintu bagi politikus-politikus untuk mempertanyakan lobi yang dimaksud pemerintah Jokowi. Mereka berkicau menyindir.
Seperti dirangkum SUARA.com, Rabu (13/3/2019), berikut 5 politikus yang menyindir klaim Jokowi atas pembebasan Siti Aisyah tersebut:
1. Dahnil Anzar, Koordinator Jubir BPN Prabowo - Sandi
Melalui akun Twitter @DahnilAnzar, Dahnil menyampaikan permohonaan maaf mengenai sikap pemerintah Jokowi yang telah melakukan klaim. Dahnil pun menghormati keputusan pengadilan yang telah menyatakan Siti Aisyah bebas.
“Tun Dr @chedetofficial maaf kan pemerintah kami yg klaim melakukan lobi terhadap pemerintah Malaysia terkait Siti Aisyah. Kami menghormati keputusan pengadilan yg menyatakan tidak ada bukti SA terlibat pembunuhan,” kata Dahnil, Rabu (13/3/2019).
Dahnil pun menyebut kebohongan yang telah dilakukan oleh pemerintah Jokowi telah membuat wibawa bangsa Indonesia dipermalukan. Dahnil memastikan kebohongan yang dibuat oleh Jokowi tidak merepresentasikan rakyat Indonesia.
“Ketika wibawa bangsa dipermalukan oleh laku politik klaim dan kebohongan. Mohon maaf Tun Dr @chedetofficial prilaku klaim dan kebohongan mereka, sama sekali tdk merepresentasikan rakyat Indonesia,” ungkap Dahnil.
2. Fadli Zon, Wakil Ketua DPR
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- Apa Varian Tertinggi Isuzu Panther? Begini Spesifikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Amukan Si Jago Merah Hanguskan 10 Rumah dan 2 Lapak di Bintaro
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
Terkini
-
Merengek Ketakutan Putra Benjamin Netanyahu Kabur ke AS saat Israel Dihujani Rudal Iran
-
Pramono Anung Siapkan 25 Ruang Terbuka Hijau Baru di Jakarta
-
Netanyahu Disalip Babi? Merlin Babi Pintar dengan Jutaan Followers di Instagram
-
Dompet Warga AS Tercekik, Harga BBM Meroket Cepat dalam Setahun, Trump Bisa Apa?
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Nyoman Parta: Serangan Air Keras ke Aktivis HAM Alarm Bahaya bagi Demokrasi
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Resmikan Taman Bendera Pusaka, Pramono Anung Janjikan RTH Jakarta Akan Bening Seperti di Korea
-
Anies Baswedan Tulis Surat Menyentuh untuk Aktivis KontraS Korban Penyiraman Air Keras
-
Jelang Idulfitri, KPK Ingatkan ASN Tolak Gratifikasi dan Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas