Suara.com - Pendukung Jokowi - Maruf Amin yang juga politisi PPP, Romahurmuziy ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/3/2019) kemarin. Dia dituduh melakukan pemulusan pengaturan jabatan di Kementerian Agama.
Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga tersangka. Yakni, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang sebesar Rp 156 juta. Uang suap tersebut diterima Rommy dari Muafaq dan Haris untuk memuluskan jabatan mereka sebagai pejabat di kantor wilayah kementerian Agama, Jawa Timur.
Berikut 4 faktar setelah Romahurmuziy ditangkap dan jadi tersangka korupsi:
1. Dua Pejabat Kemenag Akan Dipecat
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam waktu dekat akan pecat dua pejabat di Kementerian Agama yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait jual beli jabatan. Keduanya diketahui memberikan uang suap kepada Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy.
Dua pejabat tersebut yakni Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).
"Segera memberhentikan pegawai yang terlibat dalam peristiwa OTT oleh KPK," kata Lukman di Kantor Kemenag, di Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019) malam.
Lukman menegaskan, Kemenag tak akan memberikan bantuan hukum kepada Muafaq dan Haris yang sudah terjerat dalam kasus tersebut.
Baca Juga: Menteri Agama Siap Dipanggil KPK Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Kemenag
"Tidak akan memberikan bantuan hukum dalam bentuk apapun," tegas Lukman.
Lukman kemudian meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan kementerian agama untuk bekerjasama dengan KPK untuk secepatnya menuntaskan kasus jual beli jabatan.
Selain itu Lukman akan segera melakulan evaluasi terhadap sistem dan tata kelola kepemerintahan di lingkungan Kementerian Agama.
"Ini semua agar benar benar dapat mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme," tutup Lukman.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang sebesar Rp 156 juta. Uang suap tersebut diterima Rommy dari Muafaq dan Haris untuk memuluskan jabatan mereka sebagai pejabat di kantor wilayah kementerian Agama, Jawa Timur.
Berita Terkait
-
Menteri Agama Siap Dipanggil KPK Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Kemenag
-
Plt Ketum PPP Akan Mengubah Musibah dari Kasus Rommy Menjadi Kesempatan
-
Menag Akan Pecat Dua Pejabat Kemenag yang Terjaring OTT KPK Bersama Rommy
-
Setelah Diberhentikan dari Ketum, Surat Pengunduran Diri Rommy Diterima PPP
-
Menteri Agama Berharap Ruang Kerjanya yang Disegel KPK Bisa Segera Dibuka
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka