Suara.com - Tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintah pusat yang dibawahi Joko Widodo dan Jusuf Kalla mencapai 65,9 persen. Sebaliknya, sebanyak 29,8 persen responden menyatakan tidak puas.
Hal ini disebutkan dalam hasil survei yang dirilis Charta Politika Indonesia pada Senin (25/3/2019). Dalam rincian terseebut, sebanyak 14,8 persen dari total responden menyatakan sangat puas dan 51,1 persen cukup puas.
Dari angka 29,8 persen yang tidak puas, sebanyak 27,1 persen menyatakan kurang puas dan 2,6 persen tidak puas sama sekali. Sementara jumlah yang tidak tahu atau tidak menjawab 4,5 persen.
"Kepuasan terhadap pemerintahan pusat cukup baik, stabil berkisar pada angka 65,9 persen," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya di kantor Charta Politika, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2019).
Menurut Yunarto, raihan ini sangat berpengaruh pada pemilihan presiden (pilpres) yang akan digelar 17 April nanti.
Yunarto menganggap pada pilpres yang mempertemukan Calon Presiden (Capres) Petahana Joko Widodo melawan Prabowo Subianto kali ini, merupakan pertarungan incumbent melawan penantang.
Pertarungan persepsi masyarakat yang terjadi disebut Yunanto adalah mengenai evaluasi kebijakan dari Capres petahana, Jokowi.
Jika kubu Prabowo gagal mengubah pandangan terhadap kinerja pemerintah yang baik, maka Jokowi akan memenangkan Pilpres.
"Sekarang pertarungannya incumbent versus penantang temanya mengevaluasi kebijakan incumbent. Kalu persepsi kerjanya dianggap baik dia akan terpilih. Kalau dianggap tidak baik dia tidak akan terpilih," kata Yunarto.
Baca Juga: Resmi, Joko Driyono Ditahan Satgas Antimafia Bola
Sebelumnya, Charta Politika menerbitkan hasil survei Pilpres 17 April mendatang. Hasilnya, elektabilitas pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul dari Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dengan selisih 18.2 persen.
Prediksi Charta Politika, jika Pemilu diadakan hari ini, Jokowi - Maruf memperoleh suara sebanyak 53,6 persen. Sedangkan Prabowo-Sandi meraih 35,4 persen.
Dalam data Charta Politika disebutkan sebanyak 11 persen dari jumlah pemain menyatakan tidak tahu atau tidak mau menjawab.
Survei Charta Politika tersebut dilakukan dari 1 - 9 Maret 2019 dengan melakukan wawancara tatap muka, dengan menggunakan kuesioner terstruktur terhadap 2.000 orang yang sudah 17 tahun atau terdaftar sebagai pemilih.
Metode penarikan sampel dilakukan secara acak bertingkat dengan margin of error kurang lebih 2,19 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
-
Kalah di Survei Charta Politika, Kubu Prabowo - Sandiaga Tak Mau Percaya
-
Prediksi Pileg Charta Politika: PDI-P Teratas, Garuda Paling Buncit
-
Hasil Survei Charta Politika: Jokowi Unggul 18,2 Persen dari Prabowo
-
Jika Prabowo Menang Pilpres, BPN: Anak Sekolah akan Libur Selama Ramadan
-
Terkuak, Kerabat Jauh Prabowo Nyamar Jadi Wanita Berhijab Saat Bobol ATM
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
Kapan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah? Ini Jawaban Mendikdasmen
-
Geram Legislator Senayan Soal Bandara PT IMIP Beroperasi Tanpa Libatkan Negara: Kedaulatan Terancam!
-
Wamenkes Dante: Sistem Rujukan BPJS Tak Lagi Berjenjang, Pembayaran Klaim Disesuaikan Kompetensi RS
-
Pemprov DKI Gagas LPDP Jakarta, Siap Biayai Warga Kuliah S2-S3 hingga Luar Negeri
-
Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Picu Sorotan, Komisi III DPR Warning Penegak Hukum
-
Ira Puspadewi Cs Dapat Rehabilitasi dari Prabowo, Eks Penyidik KPK: Tamparan Penegak Hukum
-
Heboh Bandara 'Ilegal' di Morowali, Benarkah Diresmikan Jokowi? Fakta Dua Bandara Terungkap
-
TKI Asal Temanggung Hilang Selama 20 Tahun di Malaysia, Ahmad Luthfi Pastikan Kondisinya Aman
-
Drama Berujung Rehabilitasi, 7 Fakta Mengejutkan Kasus Korupsi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi
-
DPRD DKI Soroti Gaji Guru Swasta di Jakarta: Jauh di Bawah UMP!