Suara.com - Partai Golkar merasa ternodai dengan adanya kabar kader partai beringin tersebut yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (27/3/2019) malam.
Meski belum disampaikan secara resmi, namun Partai Golkar merasa prihatin karena namanya kembali terseret dalam isu korupsi.
Politikus senior Partai Golkar Firman Soebagyo mengungkapkan OTT yang dilakukan KPK terhadap salah satu kader partainya, Bowo Sidik Pangarso, menjadi noda bagi Golkar.
Lantaran, perbuatan kader partai tersebut jelas-jelas telah melanggar komitmen partai yang bersih dari praktik korupsi.
"Ya tentunya (ternodai) partai manapun, bukan Golkar saja, karena masalah korupsi ini, tidak pernah intruksi atau permintaan dari partai kepada kadernya untuk melakukan korupsi," ungkap Firman di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Kamis (28/3/2019).
Namun, Firman menegaskan, hingga saat ini, Partai Golkar masih menegakkan asas praduga tak bersalah mengenai tersangkutnya Bowo dalam kasus korupsi.
Firman mengatakan sikap partai hingga kini masih menunggu konfirmasi dari KPK terkait informasi resminya.
"Tentunya kita akan menunggu secara resmi dan Partai Golkar sendiri juga sangat menjunjung tinggi dan menghormati asas praduga tidak bersalah sehingga nanti segala sesuatunya kita serahkan kepada mekanisme hukum," pungkasnya.
Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengamankan seorang anggota DPR RI dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Jakarta pada Kamis (28/3/2019) dini hari tadi.
Baca Juga: Persija Jakarta dan Kalteng Putra Masih Sama Kuat di Babak Pertama
Dari informasi yang didapat, anggota DPR yang diamankan itu adalah Bowo Sidik Pangarso. Bowo merupakan anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar.
"Dini hari tadi, KPK mengamankan satu orang anggota DPR RI," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (28/3/2019).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan anggota DPR yang ditangkap masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK.
Berita Terkait
-
Direksi Pupuk Indonesia Ditangkap KPK, JK Soroti Subsidi Pupuk
-
Korupsi Distribusi Pupuk, Harta Anggota DPR Bowo Sidik Capai Rp 10,4 Miliar
-
Holding Pupuk Indonesia Hanya Prihatin dan Pasrah Terkait OTT KPK
-
Terjaring OTT KPK, Golkar Kirim Doa untuk Bowo Sidik Pangarso
-
Ada Anggota DPR Terjaring OTT, Bamsoet Tunggu Informasi Resmi KPK
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah