Suara.com - Ketua KPK Agus Rahardjo angkat bicara terkait penyitaan uang senilai Rp 8 miliar dalam OTT eks anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso. Ketua komisi antirasuah itu menyatakan, uang itu tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2019.
"Oh, jangan lari ke sana (Pilpres 2019), ini penegakan hukum. Saya tidak melihat itu. Jadi sama sekali kita nggak akan memainkan politik itu," kata Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (29/3/2019).
Meski demikian, Agus menyatakan akan meminta penyidik KPK untuk terus mendalami keterangan Bowo. Di mana Bowo mengaku uang Rp 8 miliar tersebut, untuk 'serangan fajar' dirinya kembali maju menjadi caleg untuk daerah pemilihan Jawa Tengah II.
"Ya, nanti kami ikuti, coba temen-temen penyidik kemudian menemukan apa. Kan belum ditanya secara tuntas kepada yang bersangkutan," ujar Agus.
KPK telah menetapkan Bowo sebagai tersangka dugaan suap terkait dengan kerja sama pengangkutan pelayaran. Bowo diduga menerima suap dari Manajer Pemasaran PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Asty Winasti yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Selain Bowo dan Asty, staff PT Inarsia bernama Indung, orang kepercayaan Bowo juga ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga juga menerima suap.
Penyidik KPK menyita sejumlah uang sebesar Rp 8 miliar milik Bowo. Uang itu dimasukan ke dalam 400 ribu amplop putih pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu yang disimpan di dalam 84 kardus.
Uang tersebut disimpan Bowo di kantor PT Inarsia di Jalan Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Uang tersebut dikumpulkan Bowo bukan hanya diterima dari PT HTK, namun juga dari sejumlah pihak.
Oleh Bowo, uang itu rencananya akan dibagikan kepada masyarakat Jawa Tengah. Ini lantaran ia maju kembali menjadi caleg untuk DPR RI.
Baca Juga: Bertemu Dahnil Anzar di Rumah Makan, Ketua KPU Pariaman Disidang DKPP
Berita Terkait
-
Bukan Cuma Bowo, KPK Endus Ada Caleg Lain Siap-siap Lakukan Serangan Fajar
-
KPK Terima Laporan Ada Jual beli Jabatan Rektor di Bawah Kemenag
-
Pupuk Indonesia Sebut OTT KPK Terkait Jasa Angkut Amoniak, Bukan Pupuk
-
KPK: Uang dalam 84 Kardus Bowo Sidik Tak Terkait Pilpres 2019
-
PT Pupuk Indonesia: Tak Ada Direksi Terjaring OTT KPK
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi