Suara.com - Mantan Kepala Kepolisian Sektor Pasirwangi, Jawa Barat, Ajun Komisaris Polisi Sulman Aziz muncul di hadapan publik dengan pengakuan yang mencengangkan. Ia mengaku dimutasi dari jabatannya lantaran diduga memberikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Tak sampai di situ, ia pun mengaku mendapatkan perintah dari Kepala Kepolisian Resor Garut Ajun Komisaris Besar Polisi Budi Satria Wiguna untuk memobilisasi masyarakat memenangkan paslon nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin. Tapi, hanya satu hari berselang usai mengeluarkan pernyataan mengejutkan, Sulman langsung mencabut pernyataannya.
Lantas, apa yang terjadi sebenarnya? Seperti apa kronologi skandal kapolres-kapolsek ini? Berikut Suara.com merangkum deretan faktanya untuk Anda:
1. Kronologi
Pada Minggu (31/3/2019), Sulman menggelar konferensi pers dan membeberkan pengakuan tidak adil di institusinya. Sulman merasa dizalimi lantaran dituduh mendukung Prabowo - Sandiaga meskipun ia telah menjalankan tugas dengan benar.
Sulman menjelaskan pada 25 Februari 2019, ia mengamankan kegiatan deklarasi Prabowo di Kecamatan Pasirwangi, Jawa Barat. Ia pun memberikan laporan berupa foto bersama tokoh agama setempat sebagai bukti laporan ke kapolres bahwa ia telah berkoordinasi dengan panitia acara. Namun foto itu justru diduga bukti dukungan Sulman kepada Prabowo.
"Saya dimutasi dari kapolsek ke Polda Jawa Barat dikarenakan saya berfoto dengan seorang tokoh agama NU Kecamatan Pasirwangi yuang kebetulan sebagai ketua panitia deklarasi Prabowo-Sandi," kata Sulman.
Tak hanya itu, Sulman pun mengaku mendapatkan arahan dari Kapolres Garut untuk memobilisasi masyarakat Pasirwangi agar memberikan dukungan gterhadap Jokowi. Sulman pun dimutasi ke Polda Jawa Barat dengan posisi sebagai Kepala Unit Seksi Pelanggaran Sub-direktorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat.
2. Pengakuan Kapolres Garut
Baca Juga: Buang Sampah Sembarangan di Stasiun MRT Jakarta Denda Rp 500 Ribu
Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna membantah adanya arahan untuk memobilisasi warga mendukung Jokowi. Namun, ia meminta agar 33 kapolsek di wilayah hukumnya bisa memetakan potensi kerawanan di wilayah masing-masing, pembahasan pun dilakukan rutin setiap bulan.
"Kalau menurut saya tuduhan tidak berdasar, nggak tahu dia (Sulman) ngomong begitu dasarnya apa. Setiap bulan rutin membahas tentang pemetaan kerawanan yang sudah jadi SOP, berikutnya pemetaan potensi konflik dan tingkat kriminalitas," ungkap Budi.
3. Cabut Pernyataan
Baru sehari konferensi pers berlangsung, pada Senin (1/4/2019) Sulman kembali menggelar konferensi pers di Polda Jawa Barat dan mencabut kembali pernyataannya. Sulman mengakui telah melakukan kesalahan lantaran menyebut institusi Polri tidak netral dalam Pilpres 2019.
"Kemarin saya melaksanakan preskon di Lokataru yang disiapkan oleh Haris Azhar. Dalam kegiatan tersebut saya sudah melakukan suatu kesalahan, saya menyatakan bahwa Polri itu tidak netral di dalam Pilpres 2019 ini," kata Sulman.
Sulman mengakui bahwa pernyataan yang ia lontarkan merupakan bentuk kekesalan dan terbawa emosi lantaran baru saja dipindahtugaskan dari jabatan barunya. Ia pun menarik kembali pernyataannya yang menyebut bahwa Kapolres Garut telah memerintahkan kapolsek di wilayah Garut untuk memobilisasi masyarakat mendukung Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana
-
Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi
-
Heboh Gembok 'Sakti' Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar
-
DTKJ Usul Tarif Langganan Transjakarta Rp 200 Ribu per Bulan, Ada Diskon 20 Persen
-
Catatan Kritis DPR Soal Rencana Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat
-
Dukung Liga Akar Rumput, Kadispora DKI Intruksikan Sudin Fasilitasi Talenta Sepak Bola Jalanan
-
Anak Disabilitas Psikososial Alami Hambatan di Sekolah, Apa yang Salah?
-
Dugaan Intimidasi Dokter Icha Dilakukan 3-4 Orang, Hasil Investigasi Diserahkan ke Polisi