Suara.com - Mantan Kepala Kepolisian Sektor Pasirwangi, Jawa Barat, Ajun Komisaris Polisi Sulman Aziz muncul di hadapan publik dengan pengakuan yang mencengangkan. Ia mengaku dimutasi dari jabatannya lantaran diduga memberikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Tak sampai di situ, ia pun mengaku mendapatkan perintah dari Kepala Kepolisian Resor Garut Ajun Komisaris Besar Polisi Budi Satria Wiguna untuk memobilisasi masyarakat memenangkan paslon nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin. Tapi, hanya satu hari berselang usai mengeluarkan pernyataan mengejutkan, Sulman langsung mencabut pernyataannya.
Lantas, apa yang terjadi sebenarnya? Seperti apa kronologi skandal kapolres-kapolsek ini? Berikut Suara.com merangkum deretan faktanya untuk Anda:
1. Kronologi
Pada Minggu (31/3/2019), Sulman menggelar konferensi pers dan membeberkan pengakuan tidak adil di institusinya. Sulman merasa dizalimi lantaran dituduh mendukung Prabowo - Sandiaga meskipun ia telah menjalankan tugas dengan benar.
Sulman menjelaskan pada 25 Februari 2019, ia mengamankan kegiatan deklarasi Prabowo di Kecamatan Pasirwangi, Jawa Barat. Ia pun memberikan laporan berupa foto bersama tokoh agama setempat sebagai bukti laporan ke kapolres bahwa ia telah berkoordinasi dengan panitia acara. Namun foto itu justru diduga bukti dukungan Sulman kepada Prabowo.
"Saya dimutasi dari kapolsek ke Polda Jawa Barat dikarenakan saya berfoto dengan seorang tokoh agama NU Kecamatan Pasirwangi yuang kebetulan sebagai ketua panitia deklarasi Prabowo-Sandi," kata Sulman.
Tak hanya itu, Sulman pun mengaku mendapatkan arahan dari Kapolres Garut untuk memobilisasi masyarakat Pasirwangi agar memberikan dukungan gterhadap Jokowi. Sulman pun dimutasi ke Polda Jawa Barat dengan posisi sebagai Kepala Unit Seksi Pelanggaran Sub-direktorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat.
2. Pengakuan Kapolres Garut
Baca Juga: Buang Sampah Sembarangan di Stasiun MRT Jakarta Denda Rp 500 Ribu
Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna membantah adanya arahan untuk memobilisasi warga mendukung Jokowi. Namun, ia meminta agar 33 kapolsek di wilayah hukumnya bisa memetakan potensi kerawanan di wilayah masing-masing, pembahasan pun dilakukan rutin setiap bulan.
"Kalau menurut saya tuduhan tidak berdasar, nggak tahu dia (Sulman) ngomong begitu dasarnya apa. Setiap bulan rutin membahas tentang pemetaan kerawanan yang sudah jadi SOP, berikutnya pemetaan potensi konflik dan tingkat kriminalitas," ungkap Budi.
3. Cabut Pernyataan
Baru sehari konferensi pers berlangsung, pada Senin (1/4/2019) Sulman kembali menggelar konferensi pers di Polda Jawa Barat dan mencabut kembali pernyataannya. Sulman mengakui telah melakukan kesalahan lantaran menyebut institusi Polri tidak netral dalam Pilpres 2019.
"Kemarin saya melaksanakan preskon di Lokataru yang disiapkan oleh Haris Azhar. Dalam kegiatan tersebut saya sudah melakukan suatu kesalahan, saya menyatakan bahwa Polri itu tidak netral di dalam Pilpres 2019 ini," kata Sulman.
Sulman mengakui bahwa pernyataan yang ia lontarkan merupakan bentuk kekesalan dan terbawa emosi lantaran baru saja dipindahtugaskan dari jabatan barunya. Ia pun menarik kembali pernyataannya yang menyebut bahwa Kapolres Garut telah memerintahkan kapolsek di wilayah Garut untuk memobilisasi masyarakat mendukung Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Bukan Cuma Jualan Dawet, Cerita Siti Aminah Bikin Usaha Tradisional Tetap Laris
-
Mengintip EIGER Nature, Wajah Baru Ekowisata Bogor yang Buka September 2026
-
Kata Warga, Pedagang hingga Ojol soal Demo Mahasiswa Digelar di Bundaran HI
-
Bukan Sekadar Bikin Citra, Ini Cara PR Membangun Kepercayaan di Era AI
-
Mendagri Apresiasi Posko Sikka, Dirjen Bina Adwil Dorong Percepatan Pendataan Pascagempa Maumere
-
Gudang Solar Subsidi 5.350 Liter di Palembang Ternyata Beroperasi di Balik Bengkel Las
-
Bawa Produk Lokal Tembus Pasar Internasional, BRI Fasilitasi UMKM di GMBPF 2026
-
5.990 PPPK di Sumsel Masih Menunggu Kepastian, Harapan Jadi Penuh Waktu Tergantung Anggaran
-
Promo Mr. DIY, Dapatkan Cashback 45 Persen dengan QRIS BRImo
-
Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan