Bukan Nyatakan Dukungan, FSP Sinergi BUMN Keluhkan Ini Kepada Sandiaga

Suara.com - Federasi Serikat Pekerja (FSP) Sinergi BUMN menemui Cawapres Nomor Urut 02 Sandiaga Uno untuk mengeluhkan adanya 'pemaksaan' yang dilakukan petinggi-petinggi untuk mengabaikan netralitas.

Para pekerja BUMN yang aktif tersebut meminta Sandiaga menyelamatkan BUMN dari kepentingan-kepentingan politik.

Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Achmad Yusuf menegaskan undangan yang diberikan kepada Sandiaga bukan diartikan sebagai menyatakan dukungan dalam Pilpres 2019. Lantaran, pihaknya mengklaim telah menyodorkan undangan yang sama kepada pihak Capres - Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin.

"Kami menitipkan sekali lagi bukan dalam bentuk memberikan dorongan atau dukungan kepada salah satu paslon," kata Achmad di Batik Kuring, SCBD, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Maksud undangan yang diberikan pihaknya kepada Sandiaga ialah untuk mendengarkan sejumlah rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 27–29 Maret 2019 di Solo, Jawa Tengah.

Dalam rekomendasi itu pihaknya juga mengeluhkan soal hilangnya netralitas yang seharusnya dipegang teguh oleh BUMN.

Achmad mengungkapkan para pekerja BUMN dipaksa untuk hadir dalam acara ulang tahun BUMN yang awalnya akan diselenggarakan pada 13 April mendatang.

Achmad kecewa karena pimpinan perusahaan dari berbagai perusahaan BUMN itu memaksa para anak buahnya untuk menghadiri acara itu sambil diberikan kaus bergambarkan yang identik dengan salah satu pasangan calon di Pilpres 2019.

"Kami ingin meneriakkan netralitas yang hari ini kita ketahui bersama BUMN digeret-geret untuk kepentingan politik, kepentingan elektoral salah satu paslon tertentu," ujarnya.

Baca Juga: Tragedi Audrey, PSI: Bagaimana dengan Masa Depan Korban?

Achmad mengaku khawatir dengan kondisi seperti itu, dapat memecah belah persatuan dari pekerja-pekerja BUMN. Achmad mengungkapkan ada sebagian pekerja yang 'nurut', namun ada juga yang tidak berangkat dan diberikan sanksi.

"Kalau tidak berangkat diabsen, ditelponin. Di-update fotonya dikumpulkan sampai siang semua rekam apa yang harus dilakukan dan mengarah kepada calon tertentu," tuturnya.

"Sanksinya dianggap tidak mematuhi pimpinan. Direksi sudah mengeluarkan edaran kami tidak mau untuk itu. sudahlah BUMN menjadi kekuatan ekonomi untuk kerakyatan," sambungnya.

Untuk itu, Achmad berpesan kepada Sandiaga untuk bisa menyelamatkan BUMN dari kepentingan politik. Achmad juga meminta agar BUMN kembali kepada khittah-nya yakni menjadi badan usaha negara yang mampu mendorong perekonomian rakyat.

"Kami berpesan kepada pak Sandi dan juga terus berkomunikasi kepada 01 agar menerima kami, kami titipkan pesan yang sama. Kami sedih ketika BUMN kami sedang susah tidak bisa gajian, tiba-tiba ada arahan Kementerian BUMN untuk mobilisasi ribuan orang. Jadi dikerahkan untuk hura-hura," pungkasnya.