Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait adanya ratusan warga negara Indonesia (WNI) di Sydney, Australia yang tidak bisa mencoblos. Arief mengatakan Bawaslu tengah mengkaji untuk mencari jalan keluar terkait masalah tersebut.
Arief mengaku hingga kekinian pihaknya belum mengetahui secara pasti kronologis mengapa ratusan WNI di Sydney tidak bisa mencoblos. Namun Bawaslu tengah mengkaji hal tersebut, guna menemukan jalan keluar yang akan direkomendasikan kepada KPU nantinya.
"Kalau Sydney, saya sudah koordinasi dengan Bawaslu. Mereka sedang mengkaji bagaimana jalan keluar selesaikan peristiwa di sana," kata Arief di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019).
Berkenaan dengan itu, Arief mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan jika nantinya akan melakukan Pemilu susulan di Sydney. Kendati begitu, harus terlebih dahulu mengetahui penyebab ratusan WNI tersebut tidak bisa mencoblos.
"Misal, yang antre sudah tedaftar apa belum? Apakah mereka datang saat masa pemungutan suara atau setelah pemungutan. Banyak hal harus dilakukan pengecekan dulu," ujarnya.
"Kita lihat dulu penyebabnya apa, bagaimana, apa memenuhi kriteria untuk dilakukan Pemilu susulan atau lanjutan, itu memungkinkan enggak," imbuhnya.
Sebelumnya, ratusan warga Indonesia yang menetap di Sydney, Australia menuntut pemungutan suara Pemilu 2019 secara ulang. Permintaan itu disampaikan melalui sebuah petisi di laman www.change.org pada Minggu (14/3/2019), hari ini.
Alasan pemungutan suara diminta ulang, karena WNI yang memiliki hak suara itu tak diperbolehkan untuk menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) di beberepa tempat di Sydney pada Sabtu, waktu setempat.
Baca Juga: Pengacara Eggi Sudjana: Bawaslu dan KPU Mandul Usut Surat Suara Tercoblos
Berita Terkait
-
Pandeglang, Kawasan Paling Rawan saat Hari Pencoblosan di Banten
-
Pengacara Eggi Sudjana: Bawaslu dan KPU Mandul Usut Surat Suara Tercoblos
-
Serangan Fajar di Masa Tenang, Timses Caleg Gerindra Kena OTT
-
Bawaslu OTT Politik Uang di Depan Posko Petinggi Gerindra DKI Jakarta
-
Berita Liputan6 Dicatut Untuk Kepentingan Hoaks, Ini Klarifikasinya
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Dari Gerakan Non Blok ke Aliansi Amerika, Indonesia Tak Lagi Bebas Aktif Gegara ART dan BoP?
-
KPK Periksa Sekjen Kemnaker Terkait Kasus Pemerasan Sertifikasi K3
-
Minta Maaf ke Publik, Kapolri: Anggota Cederai Keadilan Akan Kami Tindak Tegas!
-
Polisi Tahan Ayah dan Anak Penganiaya Tetangga di Cengkareng, Terancam 7 Tahun Penjara
-
Ugal-ugalan dan Lawan Arus, Mobil Calya Diamuk Massa di Gunung Sahari
-
Golkar Dukung Langkah Sufmi Dasco Tunda Impor 105 Ribu Mobil Niaga India
-
Pasca-kecelakaan Beruntun, DPRD DKI Minta Transjakarta Evaluasi Penempatan Depot dan Jam Kerja Sopir
-
Sulap Kawasan Padat Jadi Destinasi Kuliner, Pemprov DKI Dukung Gentengisasi Menteng Tenggulun
-
Kemensos Gelar Operasi Katarak Gratis di Bekasi
-
Jelang Mudik Lebaran, Kapolri Minta Jajaran Maksimalkan Pengamanan Nasional