Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait adanya ratusan warga negara Indonesia (WNI) di Sydney, Australia yang tidak bisa mencoblos. Arief mengatakan Bawaslu tengah mengkaji untuk mencari jalan keluar terkait masalah tersebut.
Arief mengaku hingga kekinian pihaknya belum mengetahui secara pasti kronologis mengapa ratusan WNI di Sydney tidak bisa mencoblos. Namun Bawaslu tengah mengkaji hal tersebut, guna menemukan jalan keluar yang akan direkomendasikan kepada KPU nantinya.
"Kalau Sydney, saya sudah koordinasi dengan Bawaslu. Mereka sedang mengkaji bagaimana jalan keluar selesaikan peristiwa di sana," kata Arief di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019).
Berkenaan dengan itu, Arief mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan jika nantinya akan melakukan Pemilu susulan di Sydney. Kendati begitu, harus terlebih dahulu mengetahui penyebab ratusan WNI tersebut tidak bisa mencoblos.
"Misal, yang antre sudah tedaftar apa belum? Apakah mereka datang saat masa pemungutan suara atau setelah pemungutan. Banyak hal harus dilakukan pengecekan dulu," ujarnya.
"Kita lihat dulu penyebabnya apa, bagaimana, apa memenuhi kriteria untuk dilakukan Pemilu susulan atau lanjutan, itu memungkinkan enggak," imbuhnya.
Sebelumnya, ratusan warga Indonesia yang menetap di Sydney, Australia menuntut pemungutan suara Pemilu 2019 secara ulang. Permintaan itu disampaikan melalui sebuah petisi di laman www.change.org pada Minggu (14/3/2019), hari ini.
Alasan pemungutan suara diminta ulang, karena WNI yang memiliki hak suara itu tak diperbolehkan untuk menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) di beberepa tempat di Sydney pada Sabtu, waktu setempat.
Baca Juga: Pengacara Eggi Sudjana: Bawaslu dan KPU Mandul Usut Surat Suara Tercoblos
Berita Terkait
-
Pandeglang, Kawasan Paling Rawan saat Hari Pencoblosan di Banten
-
Pengacara Eggi Sudjana: Bawaslu dan KPU Mandul Usut Surat Suara Tercoblos
-
Serangan Fajar di Masa Tenang, Timses Caleg Gerindra Kena OTT
-
Bawaslu OTT Politik Uang di Depan Posko Petinggi Gerindra DKI Jakarta
-
Berita Liputan6 Dicatut Untuk Kepentingan Hoaks, Ini Klarifikasinya
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional