Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait adanya ratusan warga negara Indonesia (WNI) di Sydney, Australia yang tidak bisa mencoblos. Arief mengatakan Bawaslu tengah mengkaji untuk mencari jalan keluar terkait masalah tersebut.
Arief mengaku hingga kekinian pihaknya belum mengetahui secara pasti kronologis mengapa ratusan WNI di Sydney tidak bisa mencoblos. Namun Bawaslu tengah mengkaji hal tersebut, guna menemukan jalan keluar yang akan direkomendasikan kepada KPU nantinya.
"Kalau Sydney, saya sudah koordinasi dengan Bawaslu. Mereka sedang mengkaji bagaimana jalan keluar selesaikan peristiwa di sana," kata Arief di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019).
Berkenaan dengan itu, Arief mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan jika nantinya akan melakukan Pemilu susulan di Sydney. Kendati begitu, harus terlebih dahulu mengetahui penyebab ratusan WNI tersebut tidak bisa mencoblos.
"Misal, yang antre sudah tedaftar apa belum? Apakah mereka datang saat masa pemungutan suara atau setelah pemungutan. Banyak hal harus dilakukan pengecekan dulu," ujarnya.
"Kita lihat dulu penyebabnya apa, bagaimana, apa memenuhi kriteria untuk dilakukan Pemilu susulan atau lanjutan, itu memungkinkan enggak," imbuhnya.
Sebelumnya, ratusan warga Indonesia yang menetap di Sydney, Australia menuntut pemungutan suara Pemilu 2019 secara ulang. Permintaan itu disampaikan melalui sebuah petisi di laman www.change.org pada Minggu (14/3/2019), hari ini.
Alasan pemungutan suara diminta ulang, karena WNI yang memiliki hak suara itu tak diperbolehkan untuk menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) di beberepa tempat di Sydney pada Sabtu, waktu setempat.
Baca Juga: Pengacara Eggi Sudjana: Bawaslu dan KPU Mandul Usut Surat Suara Tercoblos
Berita Terkait
-
Pandeglang, Kawasan Paling Rawan saat Hari Pencoblosan di Banten
-
Pengacara Eggi Sudjana: Bawaslu dan KPU Mandul Usut Surat Suara Tercoblos
-
Serangan Fajar di Masa Tenang, Timses Caleg Gerindra Kena OTT
-
Bawaslu OTT Politik Uang di Depan Posko Petinggi Gerindra DKI Jakarta
-
Berita Liputan6 Dicatut Untuk Kepentingan Hoaks, Ini Klarifikasinya
Terpopuler
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Terpopuler: Lipstik Tahan Lama untuk Bibir Hitam, Sepatu New Balance Tanpa Tali untuk Jalan Jauh
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
Pilihan
-
Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend
-
Kabar Duka, Eks Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di RSPAD
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
Terkini
-
Ritual Ganjil Suami di Kendari: Usai Injak Istri hingga Tewas, Jasad Korban Dimandikan dan Disisir
-
Gudang Limbah Membara di Cikarang, Api Sambar Pemukiman dan Truk
-
Presiden Prabowo: Cahaya Kebijaksanaan Waisak Jadi Fondasi Karakter dan Persatuan Bangsa
-
Cikeas Penuh Karangan Bunga, Para Tokoh Beri Penghormatan Terakhir untuk Ryamizard Ryacudu
-
12 Unit Damkar Berjibaku Jinakkan Kebakaran Gudang Limbah di Rawajulang
-
Remaja Pembunuh Gadis 12 Tahun di Makassar Dijerat Pasal Berlapis, Ibu Korban Desak Hukuman Mati
-
Uang Tunai Rp65 Juta Jadi Abu, Tabungan Lansia di Blora Ludes akibat Kebakaran Rumah
-
Presiden Prabowo Berduka atas Kepergian Jenderal Ryamizard Ryacudu
-
Remaja Putri Tewas Terjebak Saat Api Mengamuk di Bengkel Cikupa
-
Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend