Suara.com - Sidang perdana praperadilan eks Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy atas penetapan status tersangka kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama yang rencananya digelar Senin (22/4/2019) hari ini harus ditunda. Hakim PN Jakarta Selatan memutuskan sidang tersebut ditunda dua minggu ke depan.
Sidang yang rencananya digelar di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya No 133, Senin hari ini pukul 09.00 WIB hanya dihadiri oleh pengacara Rommy, Maqdir Ismail.
Sementara Rommy tidak hadir karena alasan sakit. Sementara pihak KPK juga tidak hadir. Majelis Hakim Agus Widodo mengungkap pihak KPK sebagai terlapor meminta waktu penundaan sidang praperadilan.
"Tadi ada surat dari termohon (KPK) untuk meminta waktu penundaan selama 3 minggu," kata hakim Agus di PN Jaksel, Senin (22/4/2019).
Mengetahui hal tersebut, Maqdir dalam sidang mengatakan keberatan jika permohonan KPK dipenuhi oleh majelis hakim.
"Kalau seandainya yang mulia setuju, kami setuju satu minggu, karena proses praperadilan harus cepat dimulai," kata Maqdir.
Setelah melalui diskusi di persidangan, hakim Agus Widodo memutuskan sidang praperadilan Rommy ditunda 2 minggu hingga Senin, 6 Mei 2019 mendatang.
"Sidang praperadilan dengan nomor perkara 28/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL ditunda selama dua minggu dan akan dimulai lagi pada Senin, 6 Mei 2019 tanpa pemanggilan terlebih dahulu," ucap Agus sembari mengetuk palu.
Sebelumnya Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat permohonan penundaan sidang praperadilan Romahurmuziy. Febri mengungkapkan, permohonan penundaan sidang tersebut karena penyidik KPK masih memerlukan koordinasi.
Baca Juga: KPK Ajukan Penundaan Sidang Praperadilan Romahurmuziy
Berdasarkan keterangan yang dikutip Suara.com dari situs resmi PN Jaksel (sipp.pn-jakartaselatan.go.id), dalam surat nomor perkara 28/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL, Romy akan mengajukan 10 poin permohonan kepada PN Jaksel sebagai bahan pertimbangan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan dirinya oleh KPK.
Sebelumnya, Rommy ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan tindak pidana korupsi yaitu penerimaan hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama RI tahun 2018-2019. Romy ditangkap bersama 6 orang lainnya di Jawa Timur pada Jumat (15/3/2019) dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Sabtu (16/3/2019).
Berita Terkait
-
KPK Ajukan Penundaan Sidang Praperadilan Romahurmuziy
-
Romahurmuziy Tak Hadir di Sidang Perdana Praperadilan di PN Jaksel
-
Romahurmuziy Jalani Sidang Praperadilan Hari Ini, Ajukan 10 Permohonan
-
KPK Periksa 4 Saksi Kasus Suap Air Minum di Kementerian PUPR
-
Mau Nyoblos, Tahanan KPK Teriak: Prabowooo doonngg
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara