Suara.com - Sidang perdana praperadilan eks Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy atas penetapan status tersangka kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama yang rencananya digelar Senin (22/4/2019) hari ini harus ditunda. Hakim PN Jakarta Selatan memutuskan sidang tersebut ditunda dua minggu ke depan.
Sidang yang rencananya digelar di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya No 133, Senin hari ini pukul 09.00 WIB hanya dihadiri oleh pengacara Rommy, Maqdir Ismail.
Sementara Rommy tidak hadir karena alasan sakit. Sementara pihak KPK juga tidak hadir. Majelis Hakim Agus Widodo mengungkap pihak KPK sebagai terlapor meminta waktu penundaan sidang praperadilan.
"Tadi ada surat dari termohon (KPK) untuk meminta waktu penundaan selama 3 minggu," kata hakim Agus di PN Jaksel, Senin (22/4/2019).
Mengetahui hal tersebut, Maqdir dalam sidang mengatakan keberatan jika permohonan KPK dipenuhi oleh majelis hakim.
"Kalau seandainya yang mulia setuju, kami setuju satu minggu, karena proses praperadilan harus cepat dimulai," kata Maqdir.
Setelah melalui diskusi di persidangan, hakim Agus Widodo memutuskan sidang praperadilan Rommy ditunda 2 minggu hingga Senin, 6 Mei 2019 mendatang.
"Sidang praperadilan dengan nomor perkara 28/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL ditunda selama dua minggu dan akan dimulai lagi pada Senin, 6 Mei 2019 tanpa pemanggilan terlebih dahulu," ucap Agus sembari mengetuk palu.
Sebelumnya Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat permohonan penundaan sidang praperadilan Romahurmuziy. Febri mengungkapkan, permohonan penundaan sidang tersebut karena penyidik KPK masih memerlukan koordinasi.
Baca Juga: KPK Ajukan Penundaan Sidang Praperadilan Romahurmuziy
Berdasarkan keterangan yang dikutip Suara.com dari situs resmi PN Jaksel (sipp.pn-jakartaselatan.go.id), dalam surat nomor perkara 28/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL, Romy akan mengajukan 10 poin permohonan kepada PN Jaksel sebagai bahan pertimbangan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan dirinya oleh KPK.
Sebelumnya, Rommy ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan tindak pidana korupsi yaitu penerimaan hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama RI tahun 2018-2019. Romy ditangkap bersama 6 orang lainnya di Jawa Timur pada Jumat (15/3/2019) dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Sabtu (16/3/2019).
Berita Terkait
-
KPK Ajukan Penundaan Sidang Praperadilan Romahurmuziy
-
Romahurmuziy Tak Hadir di Sidang Perdana Praperadilan di PN Jaksel
-
Romahurmuziy Jalani Sidang Praperadilan Hari Ini, Ajukan 10 Permohonan
-
KPK Periksa 4 Saksi Kasus Suap Air Minum di Kementerian PUPR
-
Mau Nyoblos, Tahanan KPK Teriak: Prabowooo doonngg
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru