Suara.com - Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa.
Hal tersebut merupakan respons atas tiga usulan alternatif dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rapat terbatas membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Tiga alternatif yang diusulkan kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ialah, (1) ibu kota tetap di Jakarta dan akan dibuat distrik khusus untuk pemerintahan di sekitar Istana Presiden, kawasan Monas, dan sekitarnya.
Alternatif kedua, ibu kota dipindahkan dari Jakarta tapi berada di daerah satelit, yakni Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi.
Sementara alternatif ketiga yakni memindahkan ibu kota langsung ke luar Pulau Jawa.
"Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ujar Jokowi dalam rapat.
Jokowi mengatakan, alasan pemindahan tersebut bukan karena Jakarta sudah tak laik, melainkan Pulau Jawa keseluruhan.
Berdasarkan data, total penduduk di Pulau Jawa sudah 57 persen dari total 267 juta jiwa di Indonesia.
Sementara total penduduk di Pulau Sumatera sebesar 21 persen; Kalimantan 6 persen; Sulawesi 7 persen; Palua dan maluku 3 persen dari total penduduk Indonesia.
Baca Juga: Dewi Perssik Lelah Berseteru dengan Rosa Meldianti
"Jawa sudah 57 persen penduduknya, apa mau bertambah lagi? Di luar Jawa masih kecil. Soal kemacetan juga bukan hanya di Jakarta, tapi banyak daerah di Jawa,” terangnya.
Belum lagi degradasi sosial yang sudah menajam. Degradasi sosial adalah penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan.
"Soal kemacetan kronis itu kan bukan hanya di Jakarta, di Pulau Jawa, pemandangan kemacetan sudah kita lihat, kemudian di sejumlah titik di Pantura, utamanya. Kedua, degredasi sosial di sini sudah kelihatan semakin tajam," kata dia.
Mengenai banjir juga jadi alasan Jokowi memilih luar Pulau Jawa sebagai alternatif lokasi ibu kota baru.
"Banjir setiap musim hujan menjadi ancaman di Jakarta. Sementara pada musim kemarau, air bersih hanya 2 persen dari total kebutuhan. Pencemaran alam juga banyak di Jawa. Sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia,” tuturnya.
Tag
Berita Terkait
-
Ibu Kota Negara Mau Pindah? Pilihannya dari Palangka Raya sampai Jonggol
-
Ibu Kota Negara Mau Pindah karena Jakarta Macet dan Banjir
-
Video Siap Presiden Jokowi Viral, Adian Napitupulu Bilang Begini
-
Jokowi Parodikan Siap Presiden Prabowo, BPN: Penistaan Terhadap TNI
-
Dua Partai Biru Diprediksi Bakal Membelot dari Kubu Prabowo ke Jokowi
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- 5 Sepeda Lipat yang Ringan Digowes dan Ngebut di Tanjakan
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Sempat Dikira Kain Popok, Begini Cerita Fatmawati Saat Pertama Kali Terima Bahan Bendera Pusaka
-
Mensos Gus Ipul: Digitalisasi Bansos Signifikan Tekan Kesalahan Data
-
Kemensos Rehabilitasi 7 PMI Korban TPPO di Turki
-
WN China Tersangka Kasus Tambang Emas Kabur, Ditangkap Imigrasi di Entikong
-
Soroti Kematian Bocah SD di NTT, Hasto PDIP: Bangunlah Jiwanya, Tapi Anak Tak Bisa Beli Pena
-
Gus Ipul Ajak Para Kades Tindaklanjuti Arahan Presiden Kawal Data Kemiskinan
-
Wajah Ridwan Kamil Dicopot dari Underpass Depok, Ikon 'Jabar Juara' Akan Diganti Tokoh Lokal?
-
Kapolda Aceh ke Anggota: Jadilah Lilin, Walau Hancur Tetap Menerangi Sekitar
-
Dapat Restu Prabowo, Gedung Bekas Kedubes Inggris di Bundaran HI Disiapkan Jadi Pusat Lembaga Umat
-
Boni Hargens: Ide Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Presiden