Suara.com - Koordinator Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak menilai bahwa Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak tahu hasil Ijtimak Ulama 3, yang notabene diikuti partai-partai koalisi paslon 02 Prabowo-Sandi.
Pendapat itu ia lontarkan setelah Rosianna Silalahi, pemandu acara Rosi di Kompas TV, mengungkapkan imbauan AHY tentang hasil Pemilu, Kamis (2/5/2019) kemarin.
"Hari ini, Kogasma Partai Demokrat Agus Yudhoyono mengatakan sekali lagi bahwa kita harus menunggu hasil 22 Mei nanti, sabar untuk menantikan hasil perhitungan suara," ujar Rosianna Silalahi.
"Demokrat adalah bagian dari koalisi Prabowo-Sandi. Apakah... Kan lebih baik menunggu hasil perhitungan KPU," tambahnya.
Menanggapi imbauan itu, Yusuf Martak mengawali dengan pernyataan bahwa lima poin rekomendasi yang dikeluarkan dalam Ijtimak Ulama, Rabu (1/5/2019) kemarin, secara keseluruhan normal.
"Kesimpulan lima poin dihadiri oleh paslon nomor 02, dihadiri oleh partai koalisi, dua partai koalisi yang hadir di tempat, ikut membahas, mengoreksi agar jangan melanggar hukum, ikuti konstitusi, dan secara syariat, jadi tidak ada yang aneh dari Ijtimak, rekomendasinya pun tidak ada yang aneh," ujar Yusuf Martak.
Ia kemudian menambahkan, jika bagian dari partai yang berkoalisi dengan Prabowo-Sandi memberi imbauan yang tidak sejalan dengan lima rekomendasi dari Ijtimak Ulama 3, menurutnya pihak yang bersangkutan belum mengetahuinya.
"Kalau ada orang dari Partai Demokrat menyatakan... mungkin menurut saya karena dia belum tahu apa yang terjadi di dalam Ijtimak," kata Yusuf Martak.
"Itu saya pikir sah-sah saja, dan kami tidak ada keterkaitan dengan koalisi partai. Itu urusan dari paslon nomor 02. Kami hanya sebagai ormas, relawan, sebagai pendukung nomor 02. Begitu saja," tambahnya.
Baca Juga: Gus Nadir Ungkap Sosok Lieus Sungkharisma yang Hadiri Ijtimak Ulama III
Diberitakan sebelumnya, para ulama dan tokoh yang hadir dalam Ijtimak Ulama III, yang digelar di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019), resmi mengeluarkan rekomendasinya. Ada lima poin yang menjadi rekomendasi Ijtimak Ulama III, seperti berikut:
1. Menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019.
2. Mendorong dan meminta BPN Prabowo-Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal, prosedural, tentang terjadinya kejadian berbagai kecurangan, kejahatan yang terstruktur, sistematis, masif dalam proses pilpres 2019.
3. Mendesak KPU dan Bawaslu untuk memutuskan membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan calon capres-cawapres 01.
4. Mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal, dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar'i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan, dan kejahatan, serta ketidakadilan, termasuk perjuangan pembatalan/diskualifikasi paslon capres-cawapres 01 yang ikut melakukan kecurangan dan kejahatan dalam pilpres 2019.
5. Memutuskan bahwa melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan kecurangan merupakan amar makruf nahi mungkar serta konstitusional dan sah secara hukum dengan menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan rakyat.
Tag
Berita Terkait
-
Mendedah Alasan Demokrat Putar Haluan Buka Pintu Pilkada Lewat DPRD
-
Demokrat Bicara Soal Sikap SBY Terkait Pilkada Dipilih DPRD: Serahkan Ke AHY, Ikuti Langkah Prabowo
-
Dede Yusuf Jelaskan Makna 'Matahari Satu' SBY: Demokrat Satu Komando di Bawah AHY
-
SBY: Matahari di Partai Demokrat Hanya Satu, Mas AHY
-
Demokrat Murka SBY Dituduh Dalang Ijazah Palsu Jokowi, Akun TikTok Diberi 3 Hari untuk Minta Maaf
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker