Suara.com - Koordinator Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak menilai bahwa Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak tahu hasil Ijtimak Ulama 3, yang notabene diikuti partai-partai koalisi paslon 02 Prabowo-Sandi.
Pendapat itu ia lontarkan setelah Rosianna Silalahi, pemandu acara Rosi di Kompas TV, mengungkapkan imbauan AHY tentang hasil Pemilu, Kamis (2/5/2019) kemarin.
"Hari ini, Kogasma Partai Demokrat Agus Yudhoyono mengatakan sekali lagi bahwa kita harus menunggu hasil 22 Mei nanti, sabar untuk menantikan hasil perhitungan suara," ujar Rosianna Silalahi.
"Demokrat adalah bagian dari koalisi Prabowo-Sandi. Apakah... Kan lebih baik menunggu hasil perhitungan KPU," tambahnya.
Menanggapi imbauan itu, Yusuf Martak mengawali dengan pernyataan bahwa lima poin rekomendasi yang dikeluarkan dalam Ijtimak Ulama, Rabu (1/5/2019) kemarin, secara keseluruhan normal.
"Kesimpulan lima poin dihadiri oleh paslon nomor 02, dihadiri oleh partai koalisi, dua partai koalisi yang hadir di tempat, ikut membahas, mengoreksi agar jangan melanggar hukum, ikuti konstitusi, dan secara syariat, jadi tidak ada yang aneh dari Ijtimak, rekomendasinya pun tidak ada yang aneh," ujar Yusuf Martak.
Ia kemudian menambahkan, jika bagian dari partai yang berkoalisi dengan Prabowo-Sandi memberi imbauan yang tidak sejalan dengan lima rekomendasi dari Ijtimak Ulama 3, menurutnya pihak yang bersangkutan belum mengetahuinya.
"Kalau ada orang dari Partai Demokrat menyatakan... mungkin menurut saya karena dia belum tahu apa yang terjadi di dalam Ijtimak," kata Yusuf Martak.
"Itu saya pikir sah-sah saja, dan kami tidak ada keterkaitan dengan koalisi partai. Itu urusan dari paslon nomor 02. Kami hanya sebagai ormas, relawan, sebagai pendukung nomor 02. Begitu saja," tambahnya.
Baca Juga: Gus Nadir Ungkap Sosok Lieus Sungkharisma yang Hadiri Ijtimak Ulama III
Diberitakan sebelumnya, para ulama dan tokoh yang hadir dalam Ijtimak Ulama III, yang digelar di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019), resmi mengeluarkan rekomendasinya. Ada lima poin yang menjadi rekomendasi Ijtimak Ulama III, seperti berikut:
1. Menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019.
2. Mendorong dan meminta BPN Prabowo-Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal, prosedural, tentang terjadinya kejadian berbagai kecurangan, kejahatan yang terstruktur, sistematis, masif dalam proses pilpres 2019.
3. Mendesak KPU dan Bawaslu untuk memutuskan membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan calon capres-cawapres 01.
4. Mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal, dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar'i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan, dan kejahatan, serta ketidakadilan, termasuk perjuangan pembatalan/diskualifikasi paslon capres-cawapres 01 yang ikut melakukan kecurangan dan kejahatan dalam pilpres 2019.
5. Memutuskan bahwa melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan kecurangan merupakan amar makruf nahi mungkar serta konstitusional dan sah secara hukum dengan menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan rakyat.
Tag
Berita Terkait
-
Pemulihan Bencana Sumatra Butuh Rp51 Triliun, AHY: Fokus Utama Pulihkan Jalan dan Jembatan
-
Annisa Pohan Diduga Hamil, Usia Anak Pertama Jadi Sorotan
-
AHY Pimpin Penyelamatan Korban Banjir Sumatra, Ungkap Penyebabnya Topan Tropis Langka
-
Lawan Waktu Selamatkan Korban Banjir Sumatra, AHY Kerahkan Armada Helikopter hingga Modifikasi Cuaca
-
Analis Beberkan Peluang PKS-Demokrat Berkoalisi di 2029, Mau Usung Prabowo Lagi?
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan