Suara.com - Perbincangan mengenai pemindahan ibu kota di tingkatan elit politik terus bergulir, meski pemerintah belum memutuskan lokasi yang tepat untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara.
Namun, usulan lokasi sudah mulai disampaikan beberapa kepala daerah. Salah satunya disampaikan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud yang menyatakan kesiapan daerahnya untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara.
Kabupaten Penajam Paser Utara yang terletak Kalimantan Timur dikatakannya memiliki beberapa keunggulan dibanding daerah lain di Pulau Kalimantan.
"Pemerintah kabupaten siap menyambut pemindahan ibu kota negara Indonesia itu, dan mendukung Kabupaten Penajam Paser Utara jadi lokasi ibu kota negara," ujarnya seperti dilansir Antara, Senin (6/5/2019).
Letak georafis Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Addul Gafur Mas'ud, memiliki beberapa keunggulan selain luas, struktur tanahnya juga lebih padat.
Kabupaten Penajam Paser Utara, lanjut bupati, juga ditopang Kota Balikpapan yang memiliki bandara dan pelabuhan internasional, bahkan jarak Kabupaten Penajam Paser Utara menuju Balikpapan cukup dekat.
"Di sekitar Kabupaten Penajam Paser Utara ada kota pendukung seperti Balikpapan yang memiliki Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dan Pelabuhan Semayang," jela Abdul Mas'ud.
"Jika keputusan pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk lokasi ibu kota negara, kami siap karena setiap wilayah kecamatan siap dan layak untuk dibangun pusat pemerintahan," tegasnya.
Terpilihnya Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi kandidat ibu kota negara Indonesia sangat didukung masyarakat setempat, bahkan kepala daerah diharapkan dapat melobi untuk mewujudkannya.
Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Siapkan Tiga Lokasi Dengan Luas Lahan Berbeda
Abdul Gafur Masud menjelaskan, keputusan pemerintah pusat untuk lokasi pemindahan pusat pemerintahan Indonesia tersebut tidak perlu dilakukan lobi.
Pemerintah pusat tambah bupati, lebih mengetahui dimana lokasi yang lebih baik dan pantas, jika ibu kota negara dipindahkan ke luar Pulau Jawa.
"Untuk melobi tidak perlu dilakukan karena pemerintah pusat lebih mengetahui wilayah mana yang lebih pantas menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta," kata Abdul Gafur Mas'ud.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo menegaskan keseriusannya dalam merealisasikan upaya pemindahan ibu kota dari Jakarta.
Hingga saat ini, pemerintah masih memertimbangkan kemungkinan lokasi dalam tiga skenario luas lahan, yakni menggunakan lahan seluas 80 ribu hektare, kemudian lahan 120 ribu hektare, dan luasan lahan 300 ribu hektare. (Antara)
Berita Terkait
-
Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Siapkan Tiga Lokasi Dengan Luas Lahan Berbeda
-
Jokowi Tegaskan Pemerintah Serius Soal Pemindahan Ibu Kota
-
Pemindahan Ibu Kota, Gubernur Kalsel: Pak Jokowi Ini berani, Walau Dikritik
-
Gubernur Kalteng Jawab Jokowi: Palangkaraya Tak Fleksibel Jadi Ibu Kota
-
Sahbirin Noor Beberkan Keunggulan Kalsel untuk Dijadikan Ibu Kota Baru
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
4 Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun, Jaksa Sebut Aksi Balas Dendam
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
-
KPK Gelar OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Jadi Operasi Ke-11 Sepanjang 2026
-
Kejagung Geledah Kantor BGN, Dilakukan di Tengah Pencopotan Dadan dan Dugaan Jual Beli Titik MBG
Terkini
-
Dudung Ungkap Alasan Kepala BGN Diganti, Ada Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG
-
Kantor BGN Masih Digeledah Kejagung, Lantai Dua Steril dari Aktivitas Pegawai
-
KPK Amankan Belasan Orang di OTT Imigrasi Jakbar, Dirjen Imigrasi Buka Suara
-
Dadan Dicopot Sebelum Diperiksa Kejagung, Pakar UGM: Biar Penyelidikan Tak Terganjal 'Orang Kuat'
-
Tiket Masuk Ancol Gratis Mulai 8 Juni, Cek Ketentuannya di Sini!
-
Danantara Belum Buka Laporan Keuangan, Koalisi Sipil: Waspada Celah Korupsi Aset Negara!
-
KAI Daop 1 Jakarta: 19 Kereta Dilempari dalam 5 Bulan, Pelaku Mayoritas Remaja
-
Kasus Dugaan Jual Beli Titik MBG, Kejagung Masih Geledah Kantor BGN
-
Tanggapi Kabar Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, Dasco Ungkap DPR Sudah Lama Soroti BGN
-
Kantor BGN Digeledah dan Dadan Hindayana Dikabarkan Ditangkap Kejagung, Begini Respons Dasco