Suara.com - Perbincangan mengenai pemindahan ibu kota di tingkatan elit politik terus bergulir, meski pemerintah belum memutuskan lokasi yang tepat untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara.
Namun, usulan lokasi sudah mulai disampaikan beberapa kepala daerah. Salah satunya disampaikan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud yang menyatakan kesiapan daerahnya untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara.
Kabupaten Penajam Paser Utara yang terletak Kalimantan Timur dikatakannya memiliki beberapa keunggulan dibanding daerah lain di Pulau Kalimantan.
"Pemerintah kabupaten siap menyambut pemindahan ibu kota negara Indonesia itu, dan mendukung Kabupaten Penajam Paser Utara jadi lokasi ibu kota negara," ujarnya seperti dilansir Antara, Senin (6/5/2019).
Letak georafis Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Addul Gafur Mas'ud, memiliki beberapa keunggulan selain luas, struktur tanahnya juga lebih padat.
Kabupaten Penajam Paser Utara, lanjut bupati, juga ditopang Kota Balikpapan yang memiliki bandara dan pelabuhan internasional, bahkan jarak Kabupaten Penajam Paser Utara menuju Balikpapan cukup dekat.
"Di sekitar Kabupaten Penajam Paser Utara ada kota pendukung seperti Balikpapan yang memiliki Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dan Pelabuhan Semayang," jela Abdul Mas'ud.
"Jika keputusan pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk lokasi ibu kota negara, kami siap karena setiap wilayah kecamatan siap dan layak untuk dibangun pusat pemerintahan," tegasnya.
Terpilihnya Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi kandidat ibu kota negara Indonesia sangat didukung masyarakat setempat, bahkan kepala daerah diharapkan dapat melobi untuk mewujudkannya.
Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Siapkan Tiga Lokasi Dengan Luas Lahan Berbeda
Abdul Gafur Masud menjelaskan, keputusan pemerintah pusat untuk lokasi pemindahan pusat pemerintahan Indonesia tersebut tidak perlu dilakukan lobi.
Pemerintah pusat tambah bupati, lebih mengetahui dimana lokasi yang lebih baik dan pantas, jika ibu kota negara dipindahkan ke luar Pulau Jawa.
"Untuk melobi tidak perlu dilakukan karena pemerintah pusat lebih mengetahui wilayah mana yang lebih pantas menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta," kata Abdul Gafur Mas'ud.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo menegaskan keseriusannya dalam merealisasikan upaya pemindahan ibu kota dari Jakarta.
Hingga saat ini, pemerintah masih memertimbangkan kemungkinan lokasi dalam tiga skenario luas lahan, yakni menggunakan lahan seluas 80 ribu hektare, kemudian lahan 120 ribu hektare, dan luasan lahan 300 ribu hektare. (Antara)
Berita Terkait
-
Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Siapkan Tiga Lokasi Dengan Luas Lahan Berbeda
-
Jokowi Tegaskan Pemerintah Serius Soal Pemindahan Ibu Kota
-
Pemindahan Ibu Kota, Gubernur Kalsel: Pak Jokowi Ini berani, Walau Dikritik
-
Gubernur Kalteng Jawab Jokowi: Palangkaraya Tak Fleksibel Jadi Ibu Kota
-
Sahbirin Noor Beberkan Keunggulan Kalsel untuk Dijadikan Ibu Kota Baru
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?
-
Berkaca dari Kasus Al-Khoziny, DPR Usulkan Pemerintah Beri Subsidi IMB untuk Pondok Pesantren
-
Susul Viral Tepuk Sakinah, Kini Heboh Tepuk Pajak dari Pegawai DJP
-
Di Depan Perwakilan Keluarga, Polisi Akui Belum Temukan HP Pribadi Arya Daru
-
Demo di DPR, Koalisi Sipil hingga Mahasiswa Desak Hentikan Represi dan Bebaskan Tahanan Politik
-
HUT ke-80 TNI di Monas Hasilkan 126,65 Ton Sampah!
-
Pemerintah Tegaskan Pasal 8 UU Pers Sudah Jamin Perlindungan Hukum bagi Wartawan