Suara.com - Presiden Joko Widodo telah menyetujui pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke luar Pulau Jawa, namun ia belum mengumumkan lokasi pastinya. Hal itu disebut sebagai strategi pemerintah pusat.
Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Jokowi hingga saat ini belum mengumumkan lokasi calon ibu kota baru sebagai strategi untuk menjaga harga tanah agar tidak dinaikkan sepihak oleh pemilik tanah.
"Bagaimana supaya harga lahan enggak naik? makanya sampai hari ini kita belum menentukan mana lokasinya, anda tanya sampai berbusa-busa juga enggak akan pernah kami sampaikan, karena belum diputuskan oleh Presiden," kata Bambang Brodjonegoro saat diskusi di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).
Dia menjelaskan dari tiga lokasi yang ditinjau Presiden Jokowi pada 7 - 9 Mei 2019 kemarin, dua diantaranya adalah tanah milik pemerintah yang berstatus Hak Guna Usaha sementara satunya berstatus sebagai Hutan Lindung.
"Lahan yang akan kita pakai adalah lahan pemerintah, jadi kita tidak akan melakukan and acquisition(ambil alih lahan), kalau land acquisition pasti harga lahan disana akan berlomba-lomba naik, kalau sudah penetapan, jadi kita tidak and acquisition, kita akan gunakan lahan yang langsung dikuasai oleh pemerintah," jelasnya.
Sementara itu, Head of Real Estate Category OLX Indonesia, Ignasius Ryan Hasyim mengungkapkan, pencarian properti di Palangkaraya yang biasanya hanya berkisar 300 pencarian lalu meningkat 1.500 pencarian dalam satu hari. Jumlah tersebut hasil dari jumlah pencarian pada bulan April 2019 atau sejak Jokowi memastikan Ibu Kota pindah ke Luar Pulau Jawa.
"Pencarian properti di OLX untuk Palangkaraya naik 5 kali lipat sejak Presiden Jokowi mengumumkan wacana pemindahan ibu kota," ujar Ignasius di Kantor OLX, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).
Berdasarkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pulau Kalimantan selama tiga hari dari 7 - 9 Mei 2019, Jokowi sudah melihat tiga lokasi antara lain Bukit Soeharto di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; Bukit Nyuling di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah; dan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Baca Juga: Polisi Telisik Dugaan Keterlibatan Pengancam Jokowi dengan Teroris di Poso
Berita Terkait
-
Target Pindah 2024, Pemerintah Akan Bentuk Badan Khusus Pemindahan Ibu Kota
-
Golongan Penduduk Ini yang Bakal Tinggal di Ibu Kota Baru
-
Pemerintah Janji Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Akan Merusak Alam Kalimantan
-
Dibumbui Isu Pindah Ibu Kota, Orang Makin Nafsu Beli Properti di Kalimantan
-
Pemindahan Ibu Kota, Kementerian PUPR Diminta Rancang Desain Konsep Kota
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Peringati Hari Sungai Sedunia, BRI Peduli Ajak Generasi Muda Jaga Ekosistem Sungai dan Lingkungan
-
Eks Wali Kota Semarang Hadiri Pernikahan Anak Meski Masih Dipenjara, Kok Bisa?
-
Anak Menkeu Purbaya Sindir Outfit Orang Miskin yang Ingin Terlihat Kaya
-
PPP Pecah? Kubu Mardiono dan Agus Suparmanto Saling Klaim Menang Aklamasi di Tengah Hujan Kursi
-
Jabatan Mentereng Bahlil di Panggung Dunia, Pimpin Pemuda Masjid Bareng Eks Presiden Singapura!
-
Gurita Korupsi TKA: Rumah Mewah Eks Pejabat Kemnaker Disita, Aset Haram Disamarkan Atas Nama Kerabat
-
Soroti Kasus Keracunan MBG, Wamen PPPA Veronica Tan Usul Tiga Perbaikan Kunci
-
Indef Kritik Kebijakan Fiskal Pemerintah: Sektor Riil Sakit, Suntikan Likuiditas Bukan Obatnya
-
Jokowi Ngotot Prabowo-Gibran 2 Periode, Manuver Politik atau Upaya Selamatkan Ijazah Gibran?
-
Siapa Tony Blair? Mendadak Ditunjuk Jadi Pemimpin Transisi Gaza