Suara.com - Presiden Joko Widodo telah menyetujui pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke luar Pulau Jawa, namun ia belum mengumumkan lokasi pastinya. Hal itu disebut sebagai strategi pemerintah pusat.
Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Jokowi hingga saat ini belum mengumumkan lokasi calon ibu kota baru sebagai strategi untuk menjaga harga tanah agar tidak dinaikkan sepihak oleh pemilik tanah.
"Bagaimana supaya harga lahan enggak naik? makanya sampai hari ini kita belum menentukan mana lokasinya, anda tanya sampai berbusa-busa juga enggak akan pernah kami sampaikan, karena belum diputuskan oleh Presiden," kata Bambang Brodjonegoro saat diskusi di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).
Dia menjelaskan dari tiga lokasi yang ditinjau Presiden Jokowi pada 7 - 9 Mei 2019 kemarin, dua diantaranya adalah tanah milik pemerintah yang berstatus Hak Guna Usaha sementara satunya berstatus sebagai Hutan Lindung.
"Lahan yang akan kita pakai adalah lahan pemerintah, jadi kita tidak akan melakukan and acquisition(ambil alih lahan), kalau land acquisition pasti harga lahan disana akan berlomba-lomba naik, kalau sudah penetapan, jadi kita tidak and acquisition, kita akan gunakan lahan yang langsung dikuasai oleh pemerintah," jelasnya.
Sementara itu, Head of Real Estate Category OLX Indonesia, Ignasius Ryan Hasyim mengungkapkan, pencarian properti di Palangkaraya yang biasanya hanya berkisar 300 pencarian lalu meningkat 1.500 pencarian dalam satu hari. Jumlah tersebut hasil dari jumlah pencarian pada bulan April 2019 atau sejak Jokowi memastikan Ibu Kota pindah ke Luar Pulau Jawa.
"Pencarian properti di OLX untuk Palangkaraya naik 5 kali lipat sejak Presiden Jokowi mengumumkan wacana pemindahan ibu kota," ujar Ignasius di Kantor OLX, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).
Berdasarkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pulau Kalimantan selama tiga hari dari 7 - 9 Mei 2019, Jokowi sudah melihat tiga lokasi antara lain Bukit Soeharto di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; Bukit Nyuling di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah; dan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Baca Juga: Polisi Telisik Dugaan Keterlibatan Pengancam Jokowi dengan Teroris di Poso
Berita Terkait
-
Target Pindah 2024, Pemerintah Akan Bentuk Badan Khusus Pemindahan Ibu Kota
-
Golongan Penduduk Ini yang Bakal Tinggal di Ibu Kota Baru
-
Pemerintah Janji Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Akan Merusak Alam Kalimantan
-
Dibumbui Isu Pindah Ibu Kota, Orang Makin Nafsu Beli Properti di Kalimantan
-
Pemindahan Ibu Kota, Kementerian PUPR Diminta Rancang Desain Konsep Kota
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Momen Hangat di Istana, Presiden Belarus Hadiahi Prabowo Pena Emas
-
Skandal Korupsi MBG: Kejagung Ungkap Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Proyek Motor BGN
-
Pendapatan Ojol Turun Usai Skema 8 Persen, DPR Minta Tarif Diatur
-
Flyover Latumenten Ditargetkan Beroperasi Akhir 2026, Bakal Urai Kemacetan Grogol Hingga Slipi
-
Main Proyek Ompreng MBG, Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan Ditahan Kejagung Terkait Korupsi BGN!
-
Indonesia-Belarus Luncurkan Roadmap Kerja Sama Bilateral, Fokus Pangan dan Energi
-
Lagu Bupati Purwakarta Om Zein Diduga Rendahkan Perempuan, Gerindra Ingatkan Kader Jaga Etika
-
Untar Hormati Proses Hukum Gugatan Mahasiswa, Klaim Sudah Upayakan Penyelesaian Kekeluargaan
-
Akhiri Banjir Seatap, Kemanggisan Kini Ditata: Jalan Inspeksi Harus Bebas Bangunan Liar!
-
Kader Gerindra Jadi Tersangka Suap Jabatan, Partai Serahkan Kasus ke KPK