Suara.com - Presiden Joko Widodo telah menyetujui pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke luar Pulau Jawa, namun ia belum mengumumkan lokasi pastinya. Hal itu disebut sebagai strategi pemerintah pusat.
Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Jokowi hingga saat ini belum mengumumkan lokasi calon ibu kota baru sebagai strategi untuk menjaga harga tanah agar tidak dinaikkan sepihak oleh pemilik tanah.
"Bagaimana supaya harga lahan enggak naik? makanya sampai hari ini kita belum menentukan mana lokasinya, anda tanya sampai berbusa-busa juga enggak akan pernah kami sampaikan, karena belum diputuskan oleh Presiden," kata Bambang Brodjonegoro saat diskusi di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).
Dia menjelaskan dari tiga lokasi yang ditinjau Presiden Jokowi pada 7 - 9 Mei 2019 kemarin, dua diantaranya adalah tanah milik pemerintah yang berstatus Hak Guna Usaha sementara satunya berstatus sebagai Hutan Lindung.
"Lahan yang akan kita pakai adalah lahan pemerintah, jadi kita tidak akan melakukan and acquisition(ambil alih lahan), kalau land acquisition pasti harga lahan disana akan berlomba-lomba naik, kalau sudah penetapan, jadi kita tidak and acquisition, kita akan gunakan lahan yang langsung dikuasai oleh pemerintah," jelasnya.
Sementara itu, Head of Real Estate Category OLX Indonesia, Ignasius Ryan Hasyim mengungkapkan, pencarian properti di Palangkaraya yang biasanya hanya berkisar 300 pencarian lalu meningkat 1.500 pencarian dalam satu hari. Jumlah tersebut hasil dari jumlah pencarian pada bulan April 2019 atau sejak Jokowi memastikan Ibu Kota pindah ke Luar Pulau Jawa.
"Pencarian properti di OLX untuk Palangkaraya naik 5 kali lipat sejak Presiden Jokowi mengumumkan wacana pemindahan ibu kota," ujar Ignasius di Kantor OLX, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).
Berdasarkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pulau Kalimantan selama tiga hari dari 7 - 9 Mei 2019, Jokowi sudah melihat tiga lokasi antara lain Bukit Soeharto di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; Bukit Nyuling di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah; dan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Baca Juga: Polisi Telisik Dugaan Keterlibatan Pengancam Jokowi dengan Teroris di Poso
Berita Terkait
-
Target Pindah 2024, Pemerintah Akan Bentuk Badan Khusus Pemindahan Ibu Kota
-
Golongan Penduduk Ini yang Bakal Tinggal di Ibu Kota Baru
-
Pemerintah Janji Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Akan Merusak Alam Kalimantan
-
Dibumbui Isu Pindah Ibu Kota, Orang Makin Nafsu Beli Properti di Kalimantan
-
Pemindahan Ibu Kota, Kementerian PUPR Diminta Rancang Desain Konsep Kota
Terpopuler
- Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Banding Kasus Chromebook, Pengamat Ingatkan PT Tak Ulur Waktu Tahan Ibrahim Arief
-
Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Desa, Relawan PROBO Siap Kawal Program Strategis
-
Dari Limbah ke Pasar Dunia, Rahasia Wayan Sudira Ubah Sampah Kayu Laut Jadi Cuan Ekspor
-
Ukir Prestasi, Gus Ipul Apresiasi Siswa Sekolah Rakyat Surakarta
-
Viral Manusia Silver Todong Pisau di Kuta, Polisi Tangkap Pria Asal Bandung
-
Amnesty Desak DPR Segera Sahkan UU Anti Bahan Korosif Usai Kasus Andrie Yunus
-
Usman Hamid Kritik Peradilan Militer yang Abaikan Korban: Kehilangan Legitimasi Hukum
-
Pernyataan Presiden soal Dolar Dinilai Bisa Jadi Sentimen Negatif bagi Rupiah
-
Pengamat UMBY Soroti Pernyataan Prabowo, Harga Tempe Bisa Naik karena Dolar
-
Usman Hamid: Keadilan bagi Andrie Yunus Mustahil Tercapai di Peradilan Militer