Suara.com - Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan ibu kota yang baru didesain hanya untuk menampung 1,5 juta penduduk. Angka tersebut sudah termasuk pihak swasta dan pemerintah.
Bambang menjabarkan angkat tersebut sudah sesuai dengan perhitungan pemerintah yang mencakup aparatur sipil negara (ASN) dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.
"Ibu kota baru nanti didesain hanya untuk 1,5 juta orang. Ini adalah jumlah yang sudah maksimal sesuai dengan perhitungan," kata Bambang Brodjonegoro saat diskusi di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).
"Perkiraan jumlah ASN eksekutif, legislatif dan yudikatif sekitar 200.000. Kemudian TNI-Polri 25.000. Lalu, pihak keluarga yang juga akan ikut. Patokan simpelnya satu keluarga empat orang, sudah hampir satu juta," jelas Bambang.
Selain itu, para pelaku bisnis yang diprediksi akan ikut berpindah ke Ibu Kota baru ada sekitar 300 ribu orang.
“Ditambah pelaku bisnis yang akan mendukung kegiatan ekonomi di ibu kota baru, sekitar 300.000 orang,” lanjutnya.
Maka dari itu, Bappenas menegaskan Ibu Kota baru nantinya tidak akan termasuk dalam kota besar atau kota metropolitan di Indnonesia karena hanya bersifat kota pemerintahan saja, sementara kota bisnis dan ekonomi tetap di Jakarta.
Untuk diketahui, Berdasarkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pulau Kalimantan selama tiga hari dari 7 - 9 Mei 2019, Jokowi sudah melihat tiga lokasi antara lain Bukit Soeharto di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; Bukit Nyuling di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah; dan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Baca Juga: Fix! Ibu Kota Negara Pindah 2024, Mulai Dibangun 2020
Berita Terkait
-
Pemerintah Janji Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Akan Merusak Alam Kalimantan
-
Dibumbui Isu Pindah Ibu Kota, Orang Makin Nafsu Beli Properti di Kalimantan
-
Pemindahan Ibu Kota, Kementerian PUPR Diminta Rancang Desain Konsep Kota
-
DPR RI Akan Bentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara
-
Pemindahan Ibu Kota Dorong Penyebaran Penduduk dan Pembangunan Merata
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 24 September 2025: Kesempatan Dapat Packs, Coin, dan Player OVR 111
- Kapan Awal Puasa Ramadan dan Idul Fitri 2026? Simak Jadwalnya
- Tanah Rakyat Dijual? GNP Yogyakarta Geruduk DPRD DIY, Ungkap Bahaya Prolegnas UUPA
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Di Hadapan Mahasiswa Unpad, Pramono Anung Tegaskan Pemimpin Tak Boleh Tersulut Emosi
-
Sule Kena Tilang Saat Bawa Double Cabin, Dishub DKI: Sudah Sesuai Prosedur
-
Gibran Disebut Cawapres Prabowo Lagi di 2029, PSI: Pernyataan Jokowi Powerfull
-
Tangis Nanik Deyang Minta Maaf soal Kasus Keracunan MBG Tuai Pro Kontra
-
PBNU Desak Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK Sebut Pemeriksaan Masih Intensif
-
Apa Itu Cassandra Paradox? Bikin Rocky Gerung Walkout dari Talkshow dengan Relawan Jokowi
-
Isyana Bagoes Oka Dikabarkan Jadi Wakil Ketua Umum PSI, Kaesang Siap Umumkan
-
SMAN 62 Pastikan Farhan Masih Berstatus Siswa Aktif Meski Ditahan Polisi
-
Kementerian BUMN Bakal Tinggal Kenangan, Ingat Lagi Sejarahnya Sebelum Dihapus
-
Minta KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Haji, Awan PBNU: Jangan Digoreng Ngalor Ngidul