Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) sidang kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet meragukan kesaksian yang dihadirkan pihak terdakwa. Jaksa menilai pernyataan para saksi itu berpihak dan bisa saja jauh dari kebenaran.
Salah satunya adalah kesaksian dari psikiater Ratna Sarumpaet, Pidiansyah selaku saksi ahli. Menurut jaksa, dalam kesaksiannya Pidiansyah mencoba mengarahkan opini agar Ratna dianggap sedang tidak sadarkan diri karena depresi saat menyebar hoaks.
"Pernyataan seolah olah terdakwa melakukan tersebut di luar kesadaran. Seakan-akan terdakwa mengalami depresi dengan harapan melepaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana," ujar jaksa Daroe Tri Darsono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2019).
Menurut dia, secara keseluruhan saksi yang dihadirkan Ratna Sarumpaet memiliki motif agar kasus sudah selesai setelah Ratna melakukan konferensi pers dan minta maaf.
Menurut Daroe pernyataan para saksi itu mengaburkan fakta yang terjadi di tengah masyarakat usai Ratna Sarumpaet minta maaf karena hoaks.
"Bila kita lihat secara sungguh-sungguh dapat terlihat semua saksi yang dihadirkan penasehat hukum terdakwa yang sedari awal sudah dinyatakan bahwa kasus yang terjadi pada diri terdakwa dengan adanya pengakuan atas berbohong dari terdakwa dianggap kasus tersebut sudah selesai," jelas Daroe.
Berdasarkan pernyataan para saksi tersebut, Daroe mengaku meragukan kesaksiannya karena ada motif tertentu yang tidak sesuai fakta. Daroe juga mengingatkan untuk lebih cermat dalam menyikapi kesaksian dari saksi yang dihadirkan Ratna Sarumpaet.
"Untuk itu kita semua harus tetap waspada dikarenakan potensi keberpihakan dan bisa saja pernyataan mereka (saksi) jauh dari kebenaran," kata Daroe.
Sidang lanjutan Ratna Sarumpaet sejatinya dijadwalkan pukul 09.30 WIB. Namun, sidang baru bisa dimulai pukul 12.30 WIB. Pada sidang kali ini, Ratna Sarumpaet kembali ditemani puterinya, Atiqah Hasiholan.
Baca Juga: Hadapi Sidang Tuntutan, Ratna Sarumpaet Berharap Bebas
Ratna Sarumpaet dijerat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Berita Terkait
-
Jaksa Nilai Kesaksian Fahri Hamzah Tak Pengaruhi Kasus Hoaks Ratna
-
Hanum Rais Diperiksa Kasus Hoaks Ratna, Polisi: Pengembangan Kasus
-
Hadapi Sidang Tuntutan, Ratna Sarumpaet Berharap Bebas
-
Harapan Ratna Sarumpaet Jelang Sidang Tuntutan Kasus Hoaks
-
Bantah Diperiksa soal Makar, Hanum Rais: Saya Diperiksa soal Hoaks Ratna
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun