Suara.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin, Moeldoko mengklarifikasi kesaksian yang disampaikan keponakan Mahfud MD, Hairul Anas Suadi dalam persidangan sengketa Pilpres 2019.
Hairul mengaku pernah mendapat materi kecurangan bagian dari demokrasi yang disampaikan Moeldoko dalam sebuah agenda pembekalan pemenangan. Moeldoko menjelaskan pembekalan yang disampaikannya hanya untuk mengingatkan para saksi agar lebih waspada dalam melihat situasi.
"Konteksnya adalah saya selaku (wakil ketua) TKN memberikan pembekalan kepada para saksi. Intinya adalah supaya para saksi itu lebih waspada, lebih hati-hati melihat situasi," ujar mantan Panglima TNI tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).
Kepala Staf Kepresidenan itu juga menyampaikan dalam pembekalan tersebut mengenai demokrasi yang mengedepankan kebebasan, segala hal bisa saja terjadi termasuk kecurangan. Karena itu, ia mengingatkan kepada para saksi Jokowi - Maruf agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak meninggalkan TPS.
"Begini ceritanya saya katakan, dalam sebuah demokrasi yang mengedepankan kebebasan, itu apa saja bisa terjadi, termasuk juga kecurangan, bisa terjadi," jelasnya.
Dalam pembekalan yang disampaikan kala itu, Moeldoko menegaskan kepada para saksi dan tim sukses untuk bekerja bersungguh-sungguh.
"Untuk itu kalian para saksi harus bekerja sungguh sungguh, berikutnya kalian harus militan, jangan banyak meninggalkan tempat. Bahkan yang pakai kacamata saya tegaskan, kalian yang menggunakan kaca mata maju ke depan agar sungguh sungguh memahami apa yang dikerjakan oleh para penghitung suara itu," tiru Moeldoko.
Menurutnya, kesaksian Hairul Anas yang mengatakan bahwa kecurangan bagian dari demokrasi merupakan pelintiran yang ngawur. Sebab, ia tak pernah mengajarkan kecurangan kepada saksi-saksi Jokowi - Maruf.
Baca Juga: Kader PBB Jadi Saksi Prabowo, Yusril: Hairul Anas Cuma Numpang Jadi Caleg
"Itu lah, konteksnya seperti itu. Jadi tidak ada saya mengajarkan mereka untuk berlaku curang. Dalam sebuah demokrasi kecurangan adalah hal yang wajar, itu sebuah pelintiran yang ngawur," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
Terkini
-
Pemerintah Pastikan Pajak UMKM Tetap 0,5 Persen, Cak Imin: Harus Diterapkan Selamanya
-
Timeline Lengkap Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN: Direncanakan 2 Bulan, Berakhir Gagal Total
-
APBD untuk Ciptakan Lapangan Kerja, Pemprov DKI Diingatkan Prioritaskan Warga KTP Jakarta
-
Protes Tanggul Viral, KTP Nelayan Cilincing Bakal Dicek, Wamen KKP: Mana Pendatang, Mana Warga Asli
-
Pengamat: Dulu Arab Spring Kini Asian Blitzer, Serangan Kilat Bertenaga AI Ancam Rezim Prabowo
-
Surat Terbuka Susi Pudjiastuti untuk Prabowo Soal Tambang Nikel Raja Ampat: Mohon Hentikan, Pak...
-
Beredar Surat Pernyataan Makan Bergizi Gratis, Orangtua Disuruh Tanggung Risiko Keracunan
-
Digugat di MK, Benarkah Kolom Agama di KTP dan KK akan Dihapus?
-
Demo 17 September 2025: 5.000 Ojol Bakal Geruduk Istana-DPR, Ini 7 Tuntutan Utamanya
-
Ironi Ceramah Ustaz Khalid Basalamah: Keras Larang Haji Ilegal, Kini Pakai Kuota Bermasalah