Suara.com - Iran mengatakan kepada Amerika Serikat melalui Duta Besarnya di Swiss bahwa Washington harus menanggung konsekuensi atas setiap aksi militernya terhadap Iran, demikian Kantor Berita Fars, Jumat (21/6/2019).
Washington dan Teheran tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Karena itu duta besar Swiss di Teheran mewakili kepentingan Amerika di Republik Islam tersebut.
Kantor Berita Republik Islam (IRNA) melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Iran, yang telah memanggil duta besar, mengatakan kepada utusan tersebut bahwa Iran tidak mencari perang dengan Amerika Serikat.
Secara terpisah, IRNA yang mengutip Mohsen Baharvand, direktur Departemen Kementerian Luar Negeri Iran untuk Amerika, mengatakan: "Jika pihak yang menghadapi kita mengambil tindakan yang provokatif dan ceroboh maka mereka akan mendapatkan timbal balik yang konsekuensinya tak terduga dan kekalahan serta kerugian akan berimbas pada semua pihak," demikian dilansir Antara dari Reuter, Jumat.
Hubungan Makin Memanas
Hubungan antara Iran dengan Amerika Serikat beberapa pekan terakhir semakin memanas. Baik Teheran maupun Gedung Putih kerap melayangkan 'sinyal' panas atas aksi yang dilakukan masing-masing pihak.
Terlebih usai aksi penembakan pesawat nirawak atau drone milik Amerika Serikat oleh Iran yang jatuh di Selat Hormuz.
Terkait penembakan itu, Presiden AS Donald Trump menyebut dalam Twitternya, aksi yang dilakukan Iran sebagai "kesalahan yang amat buruk".
Ketika bertemu Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di Gedung Putih belum lama ini, Trump menyebut drone AS yang ditembak jatuh oleh Iran itu berada di atas perairan internasional. Ia juga mengklaim AS memiliki semua dokumentasi.
Baca Juga: Usai Penembakan Drone di Selat Hormuz, AS - Iran Makin Dekat ke Perang?
Sementara Teheran menyatakan, penerbangan drone milik AS itu tidak hanya melanggar hukum tetapi sudah terang-terangan melanggar hukum internasional.
Pesawat nirawak Amerika itu "melakukan penerbangan melintasi Selat Hormuz menuju Pelabuhan Chabahar dalam mode siluman penuh karena telah mematikan peralatan identifikasi dan jelas terlibat operasi mata-mata," tulis Dubes Iran untuk PBB Majid Ravanchi dalam suratnya ke PBB yang dilansir Reuters.
Berita Terkait
-
Diet Ketat dan Jadi Vegan, Pria Ini Putuskan Makan Serangga Tiap Hari
-
Lebih Canggih dari Pesawat Komersial, Menilik Drone Triliunan Milik AS
-
Usai Penembakan Drone di Selat Hormuz, AS - Iran Makin Dekat ke Perang?
-
Iran Tembak Jatuh Pesawat Pengintai Amerika Serikat
-
Harley-Davidson Gandeng Qianjiang Produksi Motor Harga Terjangkau
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru