Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar rapat pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih besok, Minggu (29/6/2019) di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rapat tersebut, KPU mengundang beberapa pihak termasuk capres dan cawapres yang berkontestasi dalam Pemilu 2019.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengakui sampai saat ini Prabowo Subianto selaku Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 bersama wakilnya, Sandiaga Uno belum mengonfirmasi kehadirannya pada rapat tersebut.
Bahkan, Prabowo dan Sandi juga disebutnya belum memberikan nama perwakilan yang akan menggantikannya untuk hadir.
"Informasi terakhir Paslon 02 tidak hadir," ujar Wahyu saat dihubungi, Sabtu (29/6/2019).
Wahyu mengatakan KPU sampai saat ini masih menunggu konfirmasi dari kubu Prabowo-Sandiaga. Ia berharap akan ada perwakilan yang dikirimkan.
"Tapi semoga masih ada perubahan sehingga semua paslon bisa hadir," jelas Wahyu.
Meskipun kubu Prabowo-Sandi tidak hadir, menurut Wahyu hal itu tidak masalah. Sebab, acara tersebut memang tidak mewajibkan untuk tiap Paslon atau perwakilannya menghadiri rapat penetapan itu.
"Iya tidak wajib. Jadi kita berharap hadir tapi kan memang paslon memang tidak wajib untuk hadir," pungkasnya.
Baca Juga: Jokowi dan Maruf Amin Akan Hadiri Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih
Berita Terkait
-
Jokowi dan Maruf Amin Akan Hadiri Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih
-
Jelang Pleno Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih, Gedung KPU Sepi
-
KPU Umumkan Pemenang Pilpres, 10.000 TNI-Polisi Disiagakan
-
Gelar Rapat Penetapan 30 Juni, KPU Harap Jokowi dan Prabowo Konpers Bersama
-
KPU Undang Kedua Paslon Hadiri Penetapan Presiden dan Wapres pada 30 Juni
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu