Suara.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan sebanyak 15 desa rawan kekeringan. Desa itu kesulitan air bersih akibat musim kemarau panjang 2019.
Ke-15 desa itu diantaranya tersebar di wilayah Kecamatan Pandak dan Pleret, kemudian sejumlah desa di wilayah Piyungan seperti yang belum lama ini sudah mengajukan permohonan bantuan karena masyarakatnya sudah mengalami krisis air.
"Sudah bisa diprediksi manakala pada saat musim kemarau dan cuaca ekstrim seperti ini yang berpotensi terjadi kekeringan di Bantul diperkirakan dialami di sekitar 15 desa tersebar di enam wilayah kecamatan," kata Kepala BPBD Bantul Dwi Daryanto di Bantul, Senin (1/7/2019).
Jika dihitung jumlah jiwa yang rawan terdampak kekeringan di 15 desa itu mencapai sekitar 15 ribu jiwa, dengan dampak terparah bagi mereka yang tinggal di dataran tinggi atau lereng bukit dan jauh dari sumber mata air setempat.
"Jadi ada beberapa dusun yang memang posisinya di atas, sehingga kalau jumlah terdampaknya bisa lebih dari 50 ribu jiwa, kalau satu desa yang terdampak rata-rata ada 500 keluarga dengan empat jiwa, sudah 2.000 jiwa, sehingga kalau di 15 desa sudah besar," katanya.
Sebagai antisipasi agar masyarakat tidak mengalami kekeringan dampak kemarau, pihaknya siap melakukan distribusi air bersih ke wilayah yang sudah dilaporkan mengalami krisis air. Seperti yang dilakukan di Segoroyoso Pleret dan Pandak.
"Kemudian karena kemarau tahun ini dimungkinkan akan berlangsung cukup panjang, sehingga dengan kondisi seperti ini antisipasi kita akan membuat surat permohonan ke Bupati untuk menerbitkan status siaga darurat kekeringan," katanya.
Menurut dia, surat siaga darurat kekeringan sudah dalam proses pengajuan ke bupati, sehingga harapannya segera ditindaklanjuti, karena status siaga darurat kekeringan itu salah satunya untuk antisipasi manakala terjadi kekeringan yang ekstrim.
"Dengan status itu harapan kita baik dari pemerintah provinsi maupun pusat bisa membantu penyelesaian kekeringan, dan warga masyarakat yang sudah mengalami kekeringan saya minta untuk inventarisasi kemungkinan ada mata air yang bisa dimaksimalkan," katanya.
Baca Juga: Desa di Lereng Gunung Bromo Mulai Rasakan Dampak Kemarau
Namun demikian, kata dia, kalaupun sumber air yang ada jauh dari masyarakat, maka dibantu dengan dana pusat berupa program pipanisasi untuk mengalirkan sumber mata air yang memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari. (Antara)
Berita Terkait
-
Desa di Lereng Gunung Bromo Mulai Rasakan Dampak Kemarau
-
Cegah Kebakaran, Pendaki Gunung Slamet Diminta Jangan Buang Puntung Rokok
-
Debit Air Ciliwung di Bendung Katulampa Capai Titik Terendah Nol Centimeter
-
Kesulitan Air Minum, Warga di Cilacap Ini Bikin Sumur di Sungai Mengering
-
Dilanda Kekeringan, Warga Sukabumi Jalan Kaki 2 Kilometer Cari Air Bersih
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
Terkini
-
KPK Soroti Dugaan Korupsi Lintas Rezim di Sukoharjo, Diduga 'Tradisi' dari Era Suami ke Istri
-
Sudah Mundur dari Jampidsus, Kapan Febrie Adriansyah Diperiksa? Begini Jawaban Polda Metro
-
Barbuk Emas dan Uang Punya Siapa? Hensa Desak Transparansi Kasus Usai Jampidsus Febrie Mundur
-
Usai Mundur, Jaksa Agung Tunjuk Rudi Margono Jadi Plt Jampidsus Gantikan Febrie Adriansyah
-
Jawa Tengah Darurat Korupsi? 4 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK dalam Waktu Singkat
-
KPK Ungkap Modus Bupati Sukoharjo, Gunakan SK Paksa ASN Setor Insentif hingga Rp2,93 Miliar
-
Klarifikasi Kejati Jateng: Tak Ada Pemeriksaan Personel Polri Terkait SPPG
-
KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo dan Dua Pejabat Pemkab Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan
-
Drama Perceraian Bupati Gowa Berbuntut Laporan Polisi: Mantan Suami Cium Aroma Kesaksian Palsu
-
Habiburokhman Tegaskan Mundurnya Jampidsus Febrie Tak Boleh Hentikan Pengusutan Kasus Korupsi