PK Ditolak dan Akan Dipenjara, Baiq Nuril Tegar

Suara.com - Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan Baiq Nuril, mantan tenaga honorer SMAN 7 Mataram atas kasus penyebaran konten bermuatan asusila. Meskipun ditolak, Baiq Nuril tegar menghadapinya.

Salah satu perwakilan Paguyuban Korban Undang - Undang ITE (PAKU) se-Nusantara, Rudy Lombok terus mendampingi Nuril sedari awal hingga ditolaknya PK tersebut. Baiq Nuril disebut kuat menerima hasil itu.

"Nuril sehat-sehat saja, saya rasa cukup tegar menghadapi hal ini," kata Rudy saat dihubungi Suara.com, Jumat (5/7/2019).

Meskipun begitu, Rudy tetap menyayangkan dengan ditolaknya PK yang diajukan ke MA. Menurutnya, fakta dalam persidangan telah membuktikan kalau Nuril bukanlah pihak yang menyebarkan rekaman asusila, melainkan teman Nuril sendiri.

"Fakta pengadilan itu Nuril tidak menyebarkan, faktanya kok, kenapa disalahkan? Itu menjadi tanda tanya besar. Orang lain yang menyebarkan, itu satu poin saja. Nuril tidak menyebarkan kenapa malah kena?" tandasnya.

Baiq Nuril adalah korban pelecehan oleh mantan atasannya saat masih berstatus guru honorer di sekolah Mataram. Ia merekam rayuan mesum sang atasan.

Rekaman suara sang atasan lantas menyebar ke publik, setelah ponsel Nuril tengah diperbaiki rekannya. Karena malu, sang atasan kala itu memperkarakan Nuril ke polisi dan berlanjut ke meja hijau.

PN Mataram memutus bebas Baiq Nuril. Namun, dalam sidang kasasi Mahkamah Agung, Nuril dinyatakan bersalah.

Eksekusi yang sedianya akan dilakukan eksekutor dari Kejaksaan itu merupakan perintah dari putusan kasasi MA yang menghukum Baiq Nuril dengan enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara karena melanggar Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE.

Baca Juga: Alasan MA Tolak PK Baiq Nuril: Mengulang-ulang Fakta di Putusan Sebelumnya

Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali atau PK Baiq Nuril lantaran materi PK tidak berbeda dengan fakta putusan di tingkat pertama dan kedua. MA menilai dalil yang diajukan Baiq Nuril hanya mengulang.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA) Abdullah mengatakan, dengan ditolaknya PK yang diajukan Baiq, maka putusan pengadilan dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi sudah benar. Pidana yang dilakikan Baiq terbukti sah.

"Perbuatan pidananya terbukti secara sah dan meyakinkan. Alasan yang digunakan mengajukan PK bukan alasan PK, yaitu mengulang-ulang fakta yang sudah dipertimbangkan dalam putusan sebelumnya," ungkap Abdullah kepada Suara.com.