Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai isu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertutup dengan isu pemilu. Kondisi itu, disebut Lucius dinilai sedikit berbahaya.
Pun Lucius mengkritisi perilaku panitia seleksi (pansel) yang cukup aneh karena dianggap terlalu akrab berhubungan dengan polisi, jaksa, hingga tentara.
"Banyak tertutup sama isu-isu politik, karena kemarin kan kita sehabis pemilu ya. Tapi satu dua diskusi kecil tetap dibicarakan. Yang paling serius adalah masa kok pansel KPK mulai begitu ramah pada kehadiran polisi, jaksa, tentara dan menganggap hal itu biasa?" ujarnya dalam Diskusi Vox Point Indonesia bertema "KPK Dipersimpangan Jalan?", di Sanggar Prativi Building, Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Lebih lanjut, Lucius juga mengingatkan agar pansel KPK tidak mengambil keputusan tersebut karena berkaca dengan sistem Orde Baru. Menurutnya KPK dibentuk karena TNI, Polri dan kejaksaan tidak bisa berbuat banyak terhadap kasus korupsi.
"Mereka terlihat cukup ramah dengan begitu banyaknya jenderal-jenderal dari kepolisian yang mendaftar. Kenapa kita kemudian sensitif? Saya kira alasan utama KPK itu dibentuk karena lembaga-lembaga tersebut itu dianggap tidak becus," bebernya.
Baginya, peran publik diharapkan agar bisa mengawasi jalannya pemilihan calon pimpinan KPK. Dari situ, pansel KPK kemudian bisa maksimal dalam memproses seleksi calon pimpinan lembaga anti rasuah tersebut.
"Kami berharap (pansel KPK) sudah mulai dikontrol ketat oleh publik, dan diskusi-diskusi seperti ini harus ada ke depan agar KPK bisa kuat dari pengaruh partai politik dan dari DPR yang merongrong," kata Lucius.
"Pansel harus memperketat seleksi, bukan hanya polisi, tentara dan jaksa. Semakin banyak yang mengisi polisi, maka akan membuat warna KPK akan menjadi warna polisi," imbuhnya.
Baca Juga: Bertemu Kapolri, Pansel KPK Ajak Polisi Daftar Capim KPK
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
Terkini
-
Apakah Boleh Erick Thohir Jadi Ketum PSSI dan Menpora Sekaligus? Ini Aturannya
-
Tangis Pecah di Sertijab KSP: M. Qodari Gantikan AM Putranto, Agenda Perumahan Jadi Prioritas
-
Misteri Orang Hilang Pasca-Demo Rusuh, Eko Ditemukan Jadi Nelayan di Kalteng
-
Demo Ojol di DPR Sepi Imbas Ada Pecah Sikap soal Pemotongan Komisi
-
Terjerat Utang Pinjol, Perempuan di Depok Nekat Karang Kisah Begal hingga Bikin Geger Warga
-
Detik-detik Mencekam Evakuasi 6 Kopassus di Elelim, Diserang Massa Saat Rusuh Berdarah di Papua
-
Ketua Animal Defenders Indonesia Jadi Tersangka Penipuan, Kasus Bermula dari Laporan Melanie Subono
-
Qodari Ungkap Perbedaan KSP Era Baru: Lebih Fokus pada Verifikasi Lapangan dan Pendekatan Holistik
-
Wali Kota Prabumulih Viral usai Mutasi Kepsek, KPK Turun Tangan Periksa Harta Rp17 Miliar!
-
Dirjen Bina Pemdes Monitoring Siskamling di Bali: Apresiasi Sinergi Pecalang, Linmas, dan Pemdes