Suara.com - Gugus Joko Waskito, staf Khusus Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengaku memerintahkan terdakwa, Harris Hasanudin agar 'silent' atau diam-diam terkait adanya rencana pergantian Kakanwil Kemenag Jawa Timur.
Hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK, setelah memutarkan rekaman suara di persidangan perkara Jual Beli Jabatan di Kementerian Agama dengan terdakwa Harris di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).
Jaksa awalnya menanyakan kepada Gugus maksud ucapan 'silent' ke Haris seperti rekaman suara yang diputar dalam sidang.
Gugus pun menyebut bahwa 'silent' yang dimaksud agar Haris tidak membocorkan terkait permintaan nama tersebut untuk menjadi kakanwil kemenag Jawa Timur.
"Jadi, itu karena belum tentu ada pergantian kakanwil. Kan pak menteri bilang seandainya kakanwil Jatim dirotasi, khawatirnya kalau terbuka dan kemana-mana seakan-akan bocor pak Jaksa," kata Gugus.
Meski begitu, Gugus tak ada maksud menjanjikan Harris jabatan kakanwil Kemenag Jawa Timur. Namun, silent itu agar Haris tak memberi informasi adanya pergantian Kakanwil.
"Itu (silent) supaya tidak bilang ke yang lain- lain," tutup Gugus
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu