Suara.com - Warga Kompleks Daan Mogot Baru, RT 005 RW 017 melakukan penolakan terhadap para imigran pencari suaka yang baru dipindah dari trotoar di Kebon Sirih, Jakarta Pusat ke gedung eks Kodim yang berada di dalam kompleks.
Penolakan tersebut disampaikan warga melalui spanduk yang mereka pasang di sejumlah titik di perumahan hingga di pagar gedung eks Kodim.
Jantoni selaku ketua RT 005 mengatakan, pemasangan spanduk merupakan inisitatif dari warga yang mayoritas menolak keberadaan imigran pengungsi.
"Inisiatif dari warga. Saya gak tau berapa buah (spanduk), yang saya itung ada 10. Kalau spanduk, benar itu dari warga sendiri yang pasang," kata Jantoni di Kompleks Daan Mogot Baru, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (14/7/2019).
Jantoni mengatakan, warga menolak keberadaan imigran lantaran dinilai dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan di lingkungannya. Apalagi, kata dia, penempatan imigran ke gedung eks Kodim tanpa sepengetahuan ia dan warga lainnya.
Menurut dia, gedung eks Kodim yang bersebelahan dengan sekolah Dian Harapan juga menjadi salah satu alasan warga menolak imigran. Pasalnya, keberadaan imigran yang kerap keluar hingga ke jalan dapat mengganggu aktivitas warga maupun sekolah.
"Pasti ganggu, masalahnya waktu hari pertama sudah ada warga yang naik mobil diketuk-ketuk. Katanya cuma di dalem tapi pada keluar. Malah ada yang duduk dan tidur di emperan ruko. Saya bisa ngomong karena kontrol dan lihat sendiri," ujar Jantoni.
Ia berujar, selain melakukan penolakan melalui pemasangan spanduk. Warga Kompleks Daan Mogot Baru juga akan membuat penolakan imigran melalui petisi.
"Sekarang ini lagi dilaksakan petisi itu dan saya lagi kerjakan sementara 25 persen dari warga saya saja. Kalau ikut mekanisme dari RW ke pihak yang kuasa langsung ke pemerintah. Dari RT 005 saja baru 25 persen," katanya.
Baca Juga: Dipindah ke Gedung Eks Kodim, Imigran Merasa Lebih Nyaman, Tapi...
Jantoni berharap penolakan warga terhadap kedatangan imigran tersebut dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah agar pengungsian imigran dapat dipindah ke tempat lainnya.
"Ini kan aspirasi warga, sekarang warga adem ayem. Saya minta dengan pemerintah yang punya wewenang di pengungsi coba cari jalan keluar. Saya gak bisa membendung kalau sampai warga sudah mau unjuk rasa ke lapangan," katanya.
Berita Terkait
-
Dipindah ke Gedung Eks Kodim, Imigran Merasa Lebih Nyaman, Tapi...
-
Kemenlu Minta UNHCR Tanggung Jawab Soal Imigran Pencari Suaka
-
Mengungsi ke Markas Kodim, Makan Imigran Kebon Sirih Ditanggung Dinsos
-
Jumlah Imigran Terus Bertambah, Dinas Sosial DKI: Sudah Lebih 1.100 Orang
-
Pemkot Jakpus: UNHCR Ingin Lepas Tangan soal Imigran Kebon Sirih
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- Sama-sama dari Australia, Apa Perbedaan Ijazah Gibran dengan Anak Dosen IPB?
- 5 Fakta SUV Baru Mitsubishi: Xforce Versi Futuristik, Tenaga di Atas Pajero Sport
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
Pilihan
-
Danantara Buka Kartu, Calon Direktur Keuangan Garuda dari Singapore Airlines?
-
Jor-joran Bangun Jalan Tol, Buat Operator Buntung: Pendapatan Seret, Pemeliharaan Terancam
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
Terkini
-
Hasto PDIP Optimis Lahirnya Petani Muda di Tengah Krisis Pangan dan Soroti Petani Tanpa Lahan
-
Cak Imin Minta Maaf, Sebut 27 Tahun PKB Omong Kosong untuk Petani
-
Usai Garut dan Cipongkor, Kasus Siswa Keracunan Diduga MBG Terjadi di Bogor, Begini Gejalanya!
-
Perwakilan Istana "Cuma" Menampung Aspirasi Petani, SPI Berharap Bisa Bertemu Prabowo Pekan Depan
-
Sebanyak 959 Orang Jadi Tersangka Tragedi Kerusuhan Agustus Lalu, 295 Berusia Anak
-
Skandal Kuota Haji 2023-2024: KPK Usut Biro Perjalanan Daerah, Siapa Saja yang Terlibat?
-
Muncul Desakan Moratorium Program MBG Hingga Penetapan KLB, Apa Kata Istana?
-
Hari Tani Nasional 2025: PDIP Desak Kedaulatan Pangan, Petani Harus Jadi Tuan Rumah
-
Di BAP Sebut Patok Berada di Kawasan PT WKM, Saksi Berkelit, OC Kaligis: Ini Banyak Keterangan Palsu
-
KPK Siap Bantu Menkeu Purbaya Kejar 200 Pengemplang Pajak yang Tagihannya Mencapai Rp 60 Triliun