Suara.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah sepakat menggelar operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mencegah bencana kekeringan di Indonesia.
Operasi ini akan selama tiga bulan mulai Senin (22/7/2019) hari ini hingga puncak musim kemarau yang diprediksi berakhir pada September 2019.
Dua posko di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta dan Bandara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur disiapkan untuk operasi ini.
"Perintahnya Presiden pada tanggal 15 adalah melakukan operasi modifikasi cuaca atau membuat hujan buatan. Itu salah satu strategi yang sudah diputuskan. Sudah diputuskan ada 2 posko, satu di Halim, satu di Kupang," kata Plh Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo di Kantornya, Matraman, Jakarta Timur, Senin (22/7/2019).
Pembagian tugas juga telah disepakati oleh ketiga badan pemerintah ini bersama TNI yang menyediakan pesawat untuk modifikasi cuaca.
"Koordinator nya BNPB, kemudian BMKG yang memprediksi daerah-daerah yang akan ada potensi awan bisa disemai atau dibuat hujan buatan disebelah mana, kemudian BPPT yang akan melakukan operasinya, kemudian TNI yang menyediakan pesawatnya," tegasnya.
Untuk jumlah personel, tim gabungan ini telah menurunkan 1512 personel yang terdiri dari 1000 TNI, 200 Polri dan sisanya dari BPBD dan masyarakat.
"Kami merekrut juga masyarakat untuk membatu tim gabungan tadi untuk melakukan pencegahan karhutla, ada sosialisasi, patroli keliling mencegah kebakaran," jelas Agus.
Agus tidak menjelaskan besaran anggaran yang dipersiapkan untuk operasi ini karena bersifat fleksibel, dana yang diambil untuk operasi ini berasal dari dana siap pakai milik BNPB.
Baca Juga: Musim Kemarau, Sabuk Hijau Pelindung Bandara YIA Kritis
Diketahui, sebanyak 55 kepala daerah telah menetapkan Surat Keputusan Bupati dan Walikota Tentang Siaga Darurat Bencana Kekeringan.
Provinsi yang wilayah kabupaten dan kotanya menetapkan status siaga darurat kekeringan antara lain di Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan