Suara.com - Sandiaga Uno meminta para pendukungnya saat Pilpres 2019 untuk melangka ke depan menghilangkan kekecewaan karena kalah. Termasuk kekecewaan karena Prabowo Subianto bertemu dengan Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu lalu untuk rekonsiliasi pasca Pilpres 2019.
Sandiaga Uno sendiri mengakui, banyak pendukung Prabowo-Sandi yang kecewa dengan pertemuan itu, tetapi baginya sekarang sudah saatnya untuk menatap ke depan dan meninggalkan yang sudah berlalu.
"It's time to move on. Agenda bangsa ini sangat besar. Tantangannya, ekonomi terutama, sangat-sangat berat. Bersatu aja kita belum tentu bisa melalui satu gelombang yang sangat berat ini, apalagi terpecah belah," ujar Sandiaga Uno dalam program Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne, Selasa (30/7/2019).
Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di stasiun MRT Lebak Bulus, Sabtu (13/7/2019) pagi lalu
Persamuhan keduanya berlangsung di Stasiun MRT Lebak Bulus. Prabowo dan Jokowi menaiki kereta Mass Rapid Transit atau Moda Raya Transportasi (MRT).
Dalam pertemuan tersebut Jokowi didampini Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BIN Budi Gunawan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir, sedangkan dari kubu BPN Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Dasco Ahmad, Edy Prabowo dan lainnya.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga mengaku telah mengungkapkan pendapat pribadinya pada Prabowo soal sikap politik. Berdasarkan penjelasan Sandiaga Uno, dirinya memilih untuk konsisten tidak memiliki niat untuk bergabung dengan pemerintahan.
"Sampai sekarang saya percaya ini yang diinginkan oleh masyarakat bahwa ada tentunya elemen masyarakat, elite politik, yang ada di luar pemerintahan untuk memberikan masukan, suatu input yang kritis dan konstruktif. Alangkah bermartabatnya kalau itu bisa diperankan oleh (partai -red) kemarin yang belum terpilih," terang Sandiaga Uno.
Ia mengatakan, sementara partai-partai yang sudah dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkesempatan membentuk kabinet, partai lain sebaiknya menjadi penyeimbang di luar pemerintahan.
Baca Juga: Tak Diajak Bertemu Jokowi, Sandiaga Merasa Dihargai Prabowo
"Ini juga masukan yang saya dengar juga baik dari pendukung Pak Jokowi maupun pendukung Pak Prabowo, adalah, menempatkan diri di luar pemerintahan untuk memberikan koreksi yang positif, konstruktif, dan juga bersahabat," jelasnya.
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Kunjungi Kampung Adat Huta Siallagan di Kawasan Danau Toba
-
Tak Diajak Bertemu Jokowi, Sandiaga Merasa Dihargai Prabowo
-
Fadli Zon dan Edhy Prabowo Calon Menteri Jokowi? Gerindra: Sementara Belum
-
Alasan Gerindra Tak Ajak Sandiaga Saat Prabowo Bertemu Megawati
-
Nasdem Dukung Anies Baswedan Nyapres, Sandiaga Lontarkan Kritik Pedas
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan