Orang Dekat Prabowo Kirim Surat ke Jokowi soal Ibu Kota Negara Dipindah

Suara.com - Politikus Partai Gerindra yang juga mantan juru bicara Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Andre Rosiade meminta Presiden Jokowi tidak memindahkan Ibu Kota Negara. Sebab anggaran negara di APBN tidak cukup.

Andre menulis surat terbuka untuk Presiden Jokowi terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.

Andre mempertanyakan sumber pembiayaan dari mana untuk membangun infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk menunjang ibu kota baru.

"Dana APBN kita tidak akan cukup menanggung rencana pembangunan ibu kota baru yang menelan biaya sekitar Rp 466 triliun. Karena kondisi penerimaan pajak yang rendah dan kebutuhan belanja yang cukup besar dalam 5 tahun ke depan," kata mantan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga ini.

Berikut surat terbuka Andre Rosiade untuk Presiden Jokowi :

Bapak Presiden Joko Widodo, semoga Bapak dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun serta dalam lindungan Allah SWT.

Salam hormat,

Terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, saya sebagai rakyat Indonesia ingin menanyakan sumber pembiayaan di mana harus dibangun infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk menunjang ibu kota baru.

Bapak Presiden Jokowi, dana APBN kita tidak akan cukup menanggung rencana pembangunan ibu kota baru yang menelan biaya sekitar Rp466 triliun, karena kondisi penerimaan pajak yang rendah dan kebutuhan belanja yang cukup besar dalam 5 tahun ke depan. Jalan pintasnya, pemerintah dipaksa terbitkan surat utang dengan bunga tinggi. Jika diasumsikan, utang naik Rp466 triliun maka rasio utang terhadap PDB akan bengkak menjadi 38,7 persen.

Baca Juga: Rencana Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Belum Tentukan Skema Pemindahan ASN

Opsi kedua yang bisa dilakukan Bapak Presiden melalui penugasan BUMN karya yang akan menjadi beban bagi keuangan BUMN. Sedangkan proyek pemindahan ibu kota bukan proyek komersil karena bangunan pemerintah sifatnya lebih ke pelayanan publik. Di sini ada risiko missmatch yang bisa mengakibatkan BUMN terancam gagal bayar.

Opsi selanjutanya, Bapak Presiden bisa tukar guling bangunan lama kementerian/lembaga yang ada di Jakarta, namun tidak masuk akal. Usia bangunan yang sudah tua mau dihargai berapa? Kalau dijual apa bisa menutup biaya pembangunan gedung baru?

Bapak Presiden Jokowi, kondisi ekonomi negara kita sedang melemah di mana pengangguran meningkat, daya beli masyarakat turun dan ancaman PHK di depan mata karena kondisi ekonomi yang sulit ini. Jika rencana ini terus dipaksakan, maka pilihannya sangat mungkin pemerintah Bapak bisa meminta pinjaman ke China. Melihat opsi yang akan diambil dari contoh di atas, berutang ke China sangat mungkin dilakukan.

Bapak Presiden, di sinilah jerat utang atau debt trap bisa rugikan ekonomi Indonesia. Konsekuensi pinjaman China adalah tenaga kerja harus dari mereka, bahan baku seperti semen dari Cihna, baja juga dari China hingga mesin untuk pembangunan ibu kota baru akan didominasi oleh perusahaan China, di mana pekerja lokal hanya bisa gigit jari melihat serbuan TKA.

Bapak Presiden, apakah kita rela melihat hal tersebut? Ini sudah terjadi di kasus gagal bayar utang Sri lanka, Nigeria dan negara Afrika lainnya karena jerat utang dari China dan kasihan anak cucu kita serta generasi mendatang yang akan menanggung membayar utang .

Bapak Presiden, lebih dari itu secara pertahanan nasional, bukan tidak mungkin ada kepentingan militer yang disusupkan sembari membangun ibu kota baru.