Pejabat Korsel Mundur karena Mati Lampu, FPI Sebut Pemerintah Tak Gentle

Suara.com - Juru Bicara Front Pembela Islam Slamet Ma'arif turut angkat bicara terkait pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Indonesia.

Terkait masalah mati lampu massal itu, Slamet meminta pemerintah berkaca dan berani bersikap ksatria seperti pejabat-pejabat di negara lain yang rela mundur dari jabatannya.

"Ya pemerintah ayolah berkaca dengan negara lain. Bagaimana kejantanan, ke-gentle-an, keberanian pemimpin negara lain, jadi tolong dilihat itu," kata Slamet Ma'arif di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019).

Seperti diketahui, kejadian serupa yakni gangguan listrik padam juga pernah terjadi di negara Korea Selatan dan Taiwan. Ketika itu, Menteri Ekonomi Korsel Choi Joong-Kyung dan Menteri Ekonomi Taiwan, Lee Chih-kung langsung mengundurkan diri. Keduanya mengundurkan diri lantaran merasa bersalah dan bertanggung jawab atas peristiwa pemadaman listrik secara massal di negara mereka.

Steering Commite Ijtima Ulama dan Tokoh ke-IV ini mengaku persoalan gangguan listrik padam yang terjadi kemarin tidak akan dibahas dalam Ijtima Ulama dan Tokoh ke-IV. Namun, pihaknya tak menutup jika ada masukan terkait permasalahan tersebut yang disampaikan dalam forum nantinya.

"Enggak ada kita enggak bahas soal kelistrikan, tapi kalo nanti ada masukkan ya kita terima masukannya," ungkapnya.

Untuk diketahui pada Minggu (4/8) kemarin terjadi ganguan listrik padam secara massal selama lebih dari 8 jam di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, dan sejumlah daerah lain di Pulau Jawa.

Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sendiri tak bisa menahan emosinya. Jokowi bahkan sampai menyampaikan kemarahannya kepada petinggi PLN di kantor PLN jakarta Pusat.

Nada bicara dan raut wajah emosi terlihat saat Jokowi mendengarkan paparan dari petinggi PLN. Karena terlalu panjang, Jokowi pun meminta penjelasan yang sederhana.

Baca Juga: Balas Tuduhan Anti Pancasila, FPI: Jangan Beritakan Hoaks dan Fitnah

"Bapak, Ibu, semuanya kan orang pintar-pintar apalagi urusan listrik. Sudah bertahun tahun. Apakah tidak dihitung? Apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian-kejadian? Sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop?" kata Jokowi di Kantor PLN Pusat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pagi tadi.

Jokowi mengatakan mati lampu massal sangat merugikan konsumen. Selain itu merusak reputasi PLN.

Dia menilai pemadaman listrik massal ini tidak hanya merusak reputasi PT PLN (Persero). Menurutnya danpak kejadian tersebut turut membahayakan transportasi umum.

"Saya tahu itu tidak hanya bisa merusak reputasi PLN tetapi juga banyak hal di luar PLN terutama konsumen sangat dirugikan, pelayanan transpotasi umum MRT misalnya sangat berbahaya sekali," ujar Jokowi.