Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait perluasan kebijakan ganjil genap untuk kendaraan pribadi pada 16 ruas jalan di Ibu Kota.
"Sudah koordinasi, tapi kita akan evaluasi mana yang terbaik," ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Pemerintah DKI Jakarta telah memutuskan untuk memperluas kebijakan ganjil genap pada 16 ruas jalan di Ibu Kota. Kebijakan itu mulai berlaku pada 9 September 2019 mendatang.
Budi menerangkan, Kemenhub masih akan mengkaji kebijakan perluasan ganjil genap dari aspek waktu dan jalur.
Namun untuk waktu kebijakan ganjil genap kata dia, tidak perlu diterapkan saat hari libur.
"Pasti kita akan ngomong soal waktu, ngomong soal jalur. Itu yang akan kita bahas. Mengenai waktu, kalau pagi sama sore mungkin oke, tapi sabtu minggu bagaimana? Sabtu-Minggu sebaiknya tidak. Jalur mana? Mungkin supaya orang punya pilihan," kata dia.
Budi menjelaskan, kebijakan perluasan ganjil genap akan dievaluasi pada Minggu ini.
Selain itu Kemenhub kata Budi, juga akan melakukan riset kecil untuk ditanyakan ke warga terkait rencana perluasan ganjil genap untuk kendaraan pribadi terebut. Nantinya hasil tersebut akan disampaikan kepada Pemprov DKI.
"Makanya kita akan evaluasi dalam minggu ini. Kita akan berikan catatan kepada DKI. Kita juga sudah melakukan riset kecil untuk tanyakan kepada para warga. Informasi sudah disampaikan tapi kita akan evaluasi. Ini kan uji coba," tandasnya.
Baca Juga: Soal Tarif Pesawat, Menhub Usul Ada Kolaborasi Maskapai dengan Pariwisata
Berita Terkait
-
Akhirnya ... Wacana Ganjil Genap Bagi Motor Gugur Sudah!
-
Soal Pembatasan Ganjil Genap Sepeda Motor: Tidak Adakah Cara Lain?
-
Belum Berlaku, Perluasan Ganjil Genap Jakarta Sudah Diprotes
-
Selain Motor, Ini Jenis Kendaraan yang Aman dari Sistem Ganjil-Genap
-
Ganjil Genap Diperluas, Angkutan Umum dan Jalur Alternatif Disiapkan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri