Suara.com - FPI menduduki urutan keempat, yakni di bawah ISIS, HTI, dan PKI, dalam survei Cyrus Network tentang organisasi yang bertentangan dengan Pancasila.
Partai Gerindra yang pernah sekawan dengan FPI saat mendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019, memberi pembelaan.
Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, FPI dan ulama-ulama yang bernaung di dalamnya bukan penentang Pancasila.
"Sepanjang saya bergaul dengan mereka saat pilpres, saya pikir secara radikal juga enggak. Karena apa? Ulama-ulama mereka tidak frontal, konstitusional," tutur Dasco di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).
Satu indikatornya, lanjut Dasco, bisa dinilai dari sikap ulama FPI saat tersandung kasus kriminal hingga berujung pada pemanggilan polisi.
Saat itu, kata Dasco, ulama yang terseret kasus kriminal juga merasa kaget sebagaimana publik pada umumnya, hingga akhirnya meminta bantuan secara hukum.
”Kalau mereka radikal, dipanggil polisi atau dipenjara tak masalah. Ini kan tidak, mereka berunding,” tukasnya.
Sebelumnya, Cyrus Network melaporkan hasil survei terbarunya yang dilakukan dalam kurun waktu 22 - 28 Juli 2019.
Managing Director Cyrus Network Eko Dafid Afianto mengatakan, survei tersebut menggunakan 1.230 responden yang tersebar pada 123 desa atau kelurahan di 34 provinsi dengan metode tatap muka.
Baca Juga: Survei Organisasi Bertentangan Pancasila, Cyrus Network: FPI Peringkat 4
Dalam surveinya kali ini, Cyrus Network turut menanyakan kepada responden soal organisasi yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila atau radikal. Hasilnya ada lima organisasi yang dinilai bertentangan, satu di antaranya Front Pembela Islam (FPI).
Meski bukan merupakan organisasi dengan persentase terbanyak yang dicap bertentangan dengan Pancasila, berdasarkan survei tersebut FPI menempati posisi ketiga di bawah Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Organisasi yang bertentangan dengan Pancasila berdasar survei, pertama ISIS 1,8 persen; HTI 10,5 persen; PKI 10,3 persen; FPI 4,8 persen; dan OPM 1,4 persen. Lainnya 4.6 persen, tidak ada 14.6 persen, dan yang tidak tahu atau tidak menjawab 43.0 persen.
Berita Terkait
-
Survei: Warga Lebih ingin Habib Rizieq Dipulangkan Ketimbang Ditangkap
-
Survei Organisasi Bertentangan Pancasila, Cyrus Network: FPI Peringkat 4
-
Kemenkopolhukam Dorong Kemendagri untuk Mengkaji Persyaratan SKT FPI
-
Tanggapi Penolakan JFC, Kemenkopolhukam: FPI Harus Bijak Dong
-
Buktikan Omongan Pemerintah, Lieus Mau Jemput Rizieq Habis Lebaran Haji
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka