Suara.com - FPI menduduki urutan keempat, yakni di bawah ISIS, HTI, dan PKI, dalam survei Cyrus Network tentang organisasi yang bertentangan dengan Pancasila.
Partai Gerindra yang pernah sekawan dengan FPI saat mendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019, memberi pembelaan.
Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, FPI dan ulama-ulama yang bernaung di dalamnya bukan penentang Pancasila.
"Sepanjang saya bergaul dengan mereka saat pilpres, saya pikir secara radikal juga enggak. Karena apa? Ulama-ulama mereka tidak frontal, konstitusional," tutur Dasco di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).
Satu indikatornya, lanjut Dasco, bisa dinilai dari sikap ulama FPI saat tersandung kasus kriminal hingga berujung pada pemanggilan polisi.
Saat itu, kata Dasco, ulama yang terseret kasus kriminal juga merasa kaget sebagaimana publik pada umumnya, hingga akhirnya meminta bantuan secara hukum.
”Kalau mereka radikal, dipanggil polisi atau dipenjara tak masalah. Ini kan tidak, mereka berunding,” tukasnya.
Sebelumnya, Cyrus Network melaporkan hasil survei terbarunya yang dilakukan dalam kurun waktu 22 - 28 Juli 2019.
Managing Director Cyrus Network Eko Dafid Afianto mengatakan, survei tersebut menggunakan 1.230 responden yang tersebar pada 123 desa atau kelurahan di 34 provinsi dengan metode tatap muka.
Baca Juga: Survei Organisasi Bertentangan Pancasila, Cyrus Network: FPI Peringkat 4
Dalam surveinya kali ini, Cyrus Network turut menanyakan kepada responden soal organisasi yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila atau radikal. Hasilnya ada lima organisasi yang dinilai bertentangan, satu di antaranya Front Pembela Islam (FPI).
Meski bukan merupakan organisasi dengan persentase terbanyak yang dicap bertentangan dengan Pancasila, berdasarkan survei tersebut FPI menempati posisi ketiga di bawah Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Organisasi yang bertentangan dengan Pancasila berdasar survei, pertama ISIS 1,8 persen; HTI 10,5 persen; PKI 10,3 persen; FPI 4,8 persen; dan OPM 1,4 persen. Lainnya 4.6 persen, tidak ada 14.6 persen, dan yang tidak tahu atau tidak menjawab 43.0 persen.
Berita Terkait
-
Survei: Warga Lebih ingin Habib Rizieq Dipulangkan Ketimbang Ditangkap
-
Survei Organisasi Bertentangan Pancasila, Cyrus Network: FPI Peringkat 4
-
Kemenkopolhukam Dorong Kemendagri untuk Mengkaji Persyaratan SKT FPI
-
Tanggapi Penolakan JFC, Kemenkopolhukam: FPI Harus Bijak Dong
-
Buktikan Omongan Pemerintah, Lieus Mau Jemput Rizieq Habis Lebaran Haji
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
Terkini
-
Hadiri KTT G20 di Afsel, Gibran akan Berpidato di Depan Pemimpin Dunia
-
KPK Buka-bukaan Asal Duit Rp300 M di Kasus Taspen: Bukan Pinjam Bank, Tapi dari Rekening Penampungan
-
Harapan Driver Ojol Selepas Nasib Mereka Dibahas Prabowo dan Dasco di Istana
-
Analis: Masa Depan Politik Budi Arie Suram Usai Ditolak Gerindra dan PSI
-
Soal Anggota Polri Aktif di Kementan, Menteri Amran: Justru Sangat Membantu
-
Pigai Ajak Publik Gugat UU KUHAP ke MK Jika Khawatir dengan Isinya: Kami Dukung, Saya Tidak Takut!
-
KPK Ungkap Alasan Bobby Nasution Belum Dihadirkan di Sidang Korupsi Jalan Sumut
-
Tak Bayar Utang Pajak Rp25,4 Miliar, DJP Sandera Pengusaha Semarang: Ini Efek Jera!
-
Broker 'Hantu' Korupsi Petral Terkuak, KPK: Modus Ini Bikin Harga Minyak Impor Jadi Mahal
-
Tepis Kekhawatiran Publik, Menteri HAM Klaim 80 Persen Revisi KUHAP Lindungi HAM