Suara.com - Ibu Kota Negara baru di Kabupaten Penajam Panser Utara dan kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur akan dipimpin seorang aparatur sipil negara atau ASN. ASN itu bukan dipilih, tapi ditunjuk langsung oleh Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan wilayah ibu kota baru di sebagian Kabupaten Penajam Panser Utara dan kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur akan berbentuk wilayah administratif.
Pelaksana tugas (Plt) Direjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik pun mengatakan ibu kota baru di Kalimantan Timur nantinya akan dipimpin oleh Aparat Sipil Negara (ASN) dan diawasi oleh Kemendagri. Hal itu, kata dia, yang menjadi perbedaan antara wilayah administratif dan wilayah otonom yang biasanya dipimpin oleh kepala daerah.
"Pemerintahnya kita sarankan administratif, tidak otonom. Kalau otonom dia punya kepala daerah, dia punya DPRD," kata Akmal di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).
"Biasanya (dipimpin) dari ASN, pasti bukan dipilih," imbuhnya.
Akmal mengungkapkan kekinian Kemendagri tengah mengkaji terkait pembentukan ibu kota baru sebagai wilayah administratif. Menurut Akmal, kajian tersebut nantinya akan dijadikan undang-undang menyangkut pemerintahan ibu kota baru.
"Tentang batas-batasnya, fungsi-fungsinya, tentang Infrastrukturnya, tentang tata kelolanya, banyak hal, tentang aparaturnya juga," tuturnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ada lima alasan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Pertama, risiko bencana sangat minimal, terutama dari banjir, tsunami, kebakaran hutan, dan gempa bumi. Kedua, kondisi di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara berdekatan dengan kota-kota yang berkembang, terutama Balikpapan. Jokowi juga menjelaskan, negara menyiapkan 180 ribu hektar di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Baca Juga: Jalan-Jalan ke Ibu Kota Baru, Ini 7 Destinasi Wisata di Kutai Kartanegara
Berita Terkait
-
Mabes Polri Siap Pindah ke Kalimantan Timur
-
Mendagri: Status Ibu Kota Baru Seperti Putrajaya di Kuala Lumpur atau BSD
-
Status DKI Dicabut dari Jakarta Setelah Ibu Kota Resmi Pindah ke Kaltim
-
Jadi Ibu Kota Baru, Ini Pesona Wisata Penajam Paser Utara dan Samboja Kukar
-
7 Meme Kocak Ibu Kota Pindah, Monas Jadi Roket Sampai Nasib Jakarta
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
Terkini
-
Wagub Rano Karno: Perda Kawasan Tanpa Rokok Bukan untuk Diskriminasi
-
Pengakuan Mengejutkan Ridwan Kamil: Akui Khilaf dan Dosa, Minta Maaf Digugat Cerai Atalia
-
Kasus Suap Ijon Proyek Bupati Bekasi, Benarkah Ada Anggota DPR Terlibat?
-
Mengenal JakTirta, 'Senjata Baru' Pemprov DKI Senilai Rp2,62 Triliun untuk Melawan Banjir
-
Terkuak, Kamila Pengirim Pesan Teror Bom ke 10 Sekolah di Depok Ngaku Akun Emailnya Diretas
-
DPRD Dukung Pemprov DKI Gelontorkan Rp 2,62 T untuk Atasi Banjir: Warga Jakarta Sudah Tertekan!
-
Antisipasi Kerawanan Nataru, Kapolda Siagakan 224 Personel Gabungan di Bandara Soetta
-
KPK Telusuri Asal Usul Land Cruiser Mewah Bupati Bekasi, Terkait Suap Ijon Proyek?
-
Tok! UMP DIY 2026 Naik Jadi Rp2,4 Juta, Meningkat Rp153 Ribu dari Tahun Lalu
-
Geledah Kantor Hingga Rumah Kajari HSU, KPK Temukan Mobil Milik Pemkab Tolitoli