Suara.com - Ibu Kota Negara baru di Kabupaten Penajam Panser Utara dan kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur akan dipimpin seorang aparatur sipil negara atau ASN. ASN itu bukan dipilih, tapi ditunjuk langsung oleh Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan wilayah ibu kota baru di sebagian Kabupaten Penajam Panser Utara dan kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur akan berbentuk wilayah administratif.
Pelaksana tugas (Plt) Direjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik pun mengatakan ibu kota baru di Kalimantan Timur nantinya akan dipimpin oleh Aparat Sipil Negara (ASN) dan diawasi oleh Kemendagri. Hal itu, kata dia, yang menjadi perbedaan antara wilayah administratif dan wilayah otonom yang biasanya dipimpin oleh kepala daerah.
"Pemerintahnya kita sarankan administratif, tidak otonom. Kalau otonom dia punya kepala daerah, dia punya DPRD," kata Akmal di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).
"Biasanya (dipimpin) dari ASN, pasti bukan dipilih," imbuhnya.
Akmal mengungkapkan kekinian Kemendagri tengah mengkaji terkait pembentukan ibu kota baru sebagai wilayah administratif. Menurut Akmal, kajian tersebut nantinya akan dijadikan undang-undang menyangkut pemerintahan ibu kota baru.
"Tentang batas-batasnya, fungsi-fungsinya, tentang Infrastrukturnya, tentang tata kelolanya, banyak hal, tentang aparaturnya juga," tuturnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ada lima alasan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Pertama, risiko bencana sangat minimal, terutama dari banjir, tsunami, kebakaran hutan, dan gempa bumi. Kedua, kondisi di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara berdekatan dengan kota-kota yang berkembang, terutama Balikpapan. Jokowi juga menjelaskan, negara menyiapkan 180 ribu hektar di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Baca Juga: Jalan-Jalan ke Ibu Kota Baru, Ini 7 Destinasi Wisata di Kutai Kartanegara
Berita Terkait
-
Mabes Polri Siap Pindah ke Kalimantan Timur
-
Mendagri: Status Ibu Kota Baru Seperti Putrajaya di Kuala Lumpur atau BSD
-
Status DKI Dicabut dari Jakarta Setelah Ibu Kota Resmi Pindah ke Kaltim
-
Jadi Ibu Kota Baru, Ini Pesona Wisata Penajam Paser Utara dan Samboja Kukar
-
7 Meme Kocak Ibu Kota Pindah, Monas Jadi Roket Sampai Nasib Jakarta
Terpopuler
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- 5 Rekomendasi Bedak Cushion Anti Longsor Buat Tutupi Flek Hitam, Cocok Untuk Acara Seharian
- 10 Sepatu Jalan Kaki Terbaik dan Nyaman dari Brand Lokal hingga Luar Negeri
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- 23 Kode Redeem FC Mobile 6 November: Raih Hadiah Cafu 113, Rank Up Point, dan Player Pack Eksklusif
Pilihan
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
Terkini
-
Polisi Temukan Serbuk Pemicu Ledakan di Rumah Terduga Pelaku Peledakan SMAN 72
-
Densus 88 Terlibat Dalami Motif Terduga Pelaku Peledakan di SMAN 72
-
Blak-blakan Sebut Soeharto Diktator, Cerita 'Ngeri' Putri Gus Dur Dihantui Teror Orba Sejak SMP
-
Sindiran Pedas PDIP usai Jokowi Dukung Soeharto Pahlawan: Sakit Otaknya!
-
Masuk Komisi Reformasi Polri Bentukan Prabowo: Sepak Terjang Idham Azis, Nyalinya Gak Kaleng-kaleng!
-
Menkeu Purbaya Bakal Redenominasi Rupiah, Apa Manfaatnya?
-
Alasan Presiden Mahasiswa UIN A.M. Sangadji Ambon Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
-
Jenguk Korban Ledakan SMAN 72, Mensos Pastikan Biaya Pengobatan Ditanggung Pemerintah
-
Siswa Terduga Kasus Bom Rakitan di SMAN 72 Korban Bullying, Begini Kata Pengamat Teroris
-
Hadirkan Pemerataan Pembangunan Sampai ke Papua, Soeharto Dinilai Layak Sandang Pahlawan Nasional