Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut kerugian yang dialami Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Indonesia karena pengelolaan keuangan yang kurang baik.
Tjahjo kemudian menduga PDAM yang semestinya mendapatkan keuntungan justru mengalami kerugian akibat adanya oknum yang bermain. Tetai, Tjahjo tidak menyebut siapa oknum yang bermain di balik PDAM hingga menyebabkan kerugian.
Hal itu katakan Tjahjo usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah dengan tema 'Penguatan BUMD Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Sesuai Tata Kelola Perusahaan yang Baik' di Grand Hotel Paragon, Jakarta Barat, Rabu (28/8/2019).
"Kalau PDAM, harusnya untung, tapi untungnya di bagi-bagi, ya entah di bagi oleh siapa saya enggak ngomong ya. Ini kok masa semua hampir 70 persen PDAM rugi, total rugi semua, ini kan kasihan," kata Tjahjo.
Tjahjo menuturkan, Kemendagri berencana untuk melakukan kerja sama dengan KPK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi.
"Kami ingin dari Kemendagri agar BUMD itu sehat dan untung, supaya pertumbuhan daerah itu maju," ujarnya.
Sebelumnya Tjahjo mengungkapkan 70 persen PDAM di seluruh Indonesia mengalami kerugian. Bahkan Tjahjo mengatakan pemerintah harus mensubsidi hingga Rp 5 triliun untuk menutupi kerugian PDAM.
"Kami melapor ke presiden, melapor ke Menteri Keuangan juga ini kalau enggak disubsidi oleh pemerintah pusat ini kolaps, karena rugi semua. Bahkan, hampir Rp 5 triliun kita mensubsidi 70 persen PDAM seluruh Indonesia yang rugi," kata Tjahjo.
Baca Juga: Catut Nama Wali Kota Solo, Pegawai PDAM Tipu Korban Hingga Rp 95 Juta
Berita Terkait
-
Menteri Tjahjo ke Rizieq: Menyoal BPIP sama Saja Memasalahkan Pancasila
-
Kirim Surat Kawat, Mendagri Perintahkan PNS di Papua Tak Ikut Demo
-
Seruan Mendagri ke Pejabat di Papua: Jangan Pergi Dulu ke Luar!
-
Bahas Asrama Papua, Mendagri Minta Lucas dan Dominggus Temui Khofifah
-
Lewat Radiogram, Mendagri Larang Seluruh Kepala Daerah di Papua Keluar Kota
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
Pilihan
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
-
Prabowo Cabut Izin Toba Pulp Lestari, INRU Pasrah dan di Ambang Ketidakpastian
-
Guncangan di Grup Astra: Izin Tambang Martabe Dicabut Prabowo, Saham UNTR Terjun Bebas 14%!
-
Emas dan Perak Meroket Ekstrem, Analis Prediksi Tren Bullish Paling Agresif Abad Ini
Terkini
-
Insiden Udara di Bali, Kronologi Helikopter Raffi Ahmad Alami Gangguan Akibat Kabut Tebal
-
Anies Didorong Partai Gerakan Rakyat Maju Pilpres 2029, NasDem: Kita Belum Pikirin!
-
Dasco Luruskan Isu Pencalonan Thomas Djiwandono: Diusulkan BI, Sudah Mundur dari Gerindra
-
Tembus 25,5 Juta Penumpang di 2025, Layanan Gratis Transportasi Jakarta Berlanjut Tahun Ini
-
E-Voting dan Masa Depan Pemilu Indonesia, Sudah Siapkah Kita?
-
Mahfud MD Soroti Masa Depan Demokrasi: Vonis Rudi S. Kamri Keliru, RUU Disinformasi Jangan Ujug-ujug
-
Tragedi Asap Rokok di Ciganjur: Tak Terima Diingatkan, 'Koboi Jalanan' Tusuk Warga dan Juru Parkir
-
Curah Hujan Masih Tinggi, BMKG Lakukan Operasi Modifikasi Cuaca di Jakarta hingga 22 Januari
-
APBD 2025 Jakarta Tembus Rp91,86 Triliun: Ini Rincian Realisasi dan Surplusnya
-
Sekda Bekasi Endin Samsudin Diperiksa KPK, Apa Perannya di Pusaran Suap Bupati Ade Kunang?