Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merespons pernyataan pentolan Front Pembela Islam Habib Rizieq yang mengkritik gaji anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Terkait kritikan itu, Tjahjo menganggap Rizieq tidak memahami fungsi dan tugas lembaga BPIP.
"Saya kira yang mengkritik BPIP, dia (Habib Rizieq) belum paham mengenai fungsi dan tugas BPIP," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019)
Tjahjo menegaskan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal adalah ideologi negara yang sudah final. Bahkan kata Tjahjo, setiap keputusan politik pembangunan harus diimplementasikan dengan Pancasila.
"Urusan Pancasila, UUD 45, NKRI Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah final, baik sebagai ideologi negara, dan setiap keputusan politik pembangunan di semua tingkatan itu harus diimplementasikan dengan Pancasila," kata dia.
Tak hanya itu, politisi PDI Perjuangan itu mengatakan anggota BPIP berisi tokoh-tokoh hingga mantan Presiden. Karena itu kata Tjahjo, jika ada yang mempermasalahkan kehadiran BPIP, sama saja mempermasalahkan Pancasila.
"Jadi BPIP itu berisi tokoh-tokoh sampai seorang mantan presiden pun, tokoh yamg ada mau, itu kan demi untuk menjaga keutuhan kebersatuan bangsa dan negara ini. Kalau ada yang mempermasalahkan BPIP, sama saja permasalahkan Pancasila. Padahal itu sudah final Pancasila itu," kata dia.
Sebelumnya, Habib Rizieq Shihab menyinggung soal pembentukkan Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila yang dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rizieq menilai rezim Jokowi tidak memahami hakikat Pancasila. Pasalnya kata dia, hakikat Pancasila adalah dasar negara bukanlah pilar negara.
Baca Juga: Mendagri Tjahjo Kumolo Datang ke KPK, Ngapain?
"Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar negara Indonesia bukan pilar negara, mereka yang menyebut Pancasila sebagai pilar negara tidak paham konstitusi bahkan gagal paham tentang dasar Negara Republik Indonesia," ujar Rizieq dalam rekaman video yang diputar saat Milad ke-21 FPI di Stadion Rawabadak, Jakarta Utara, Sabtu (24/8/2019).
Bahkan kata Rizieq, ironisnya justru rezim perselingkuhan antara komunis sosialis dan liberal kapitalis yang mulai berkuasa sejak reformasi latin kiri 1998 yang merasa paling NKRI dan paling Pancasila, yang telah dengan sengaja menggeser Pancasila yang berintikan Ketuhanan Yang Maha Esa dari dasar negara menjadi pilar negara.
Ia pun menyinggung anggota BPIP yang digaji Rp 100 juta per bulan, namun tidak paham eksistensi Pancasila. Sebab kata dia, kehadiran BPIP hanya menonton dagelan penghianatan pergeseran dari dasar negara menjadi pilar negara.
"Lebih parahnya lagi rezim yang tidak paham hakikat Pancasila ini telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat dengan BPIP. Dengan anggota yang tidak paham eksistensi Pancasila, tapi digaji lebih dari 100 juta rupiah. Mereka di gaji Rp 100 juta perbulan nya hanya untuk menonton dagelan penghianatan pergeseran Pancasila dari dasar negara menjadi pilar negara," katanya.
Berita Terkait
-
Habib Rizieq Lama Tak Pulang, PKPI: Kerja Apa di Arab Saudi?
-
PA 212 Minta Jokowi Pulangkan dan Hentikan Kasus Hukum Habib Rizieq
-
Habib Rizieq: BPIP Tak Paham Hakikat Pancasila Tapi Digaji Rp 100 Juta
-
Serukan NKRI Bersyariah, Habib Rizieq: Agar Tak Tercabik Komunis Kapitalis
-
Habib Rizieq: Saya Dicekal dan Kena Overstay di Arab Saudi
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya