Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merespons pernyataan pentolan Front Pembela Islam Habib Rizieq yang mengkritik gaji anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Terkait kritikan itu, Tjahjo menganggap Rizieq tidak memahami fungsi dan tugas lembaga BPIP.
"Saya kira yang mengkritik BPIP, dia (Habib Rizieq) belum paham mengenai fungsi dan tugas BPIP," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019)
Tjahjo menegaskan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal adalah ideologi negara yang sudah final. Bahkan kata Tjahjo, setiap keputusan politik pembangunan harus diimplementasikan dengan Pancasila.
"Urusan Pancasila, UUD 45, NKRI Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah final, baik sebagai ideologi negara, dan setiap keputusan politik pembangunan di semua tingkatan itu harus diimplementasikan dengan Pancasila," kata dia.
Tak hanya itu, politisi PDI Perjuangan itu mengatakan anggota BPIP berisi tokoh-tokoh hingga mantan Presiden. Karena itu kata Tjahjo, jika ada yang mempermasalahkan kehadiran BPIP, sama saja mempermasalahkan Pancasila.
"Jadi BPIP itu berisi tokoh-tokoh sampai seorang mantan presiden pun, tokoh yamg ada mau, itu kan demi untuk menjaga keutuhan kebersatuan bangsa dan negara ini. Kalau ada yang mempermasalahkan BPIP, sama saja permasalahkan Pancasila. Padahal itu sudah final Pancasila itu," kata dia.
Sebelumnya, Habib Rizieq Shihab menyinggung soal pembentukkan Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila yang dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rizieq menilai rezim Jokowi tidak memahami hakikat Pancasila. Pasalnya kata dia, hakikat Pancasila adalah dasar negara bukanlah pilar negara.
Baca Juga: Mendagri Tjahjo Kumolo Datang ke KPK, Ngapain?
"Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar negara Indonesia bukan pilar negara, mereka yang menyebut Pancasila sebagai pilar negara tidak paham konstitusi bahkan gagal paham tentang dasar Negara Republik Indonesia," ujar Rizieq dalam rekaman video yang diputar saat Milad ke-21 FPI di Stadion Rawabadak, Jakarta Utara, Sabtu (24/8/2019).
Bahkan kata Rizieq, ironisnya justru rezim perselingkuhan antara komunis sosialis dan liberal kapitalis yang mulai berkuasa sejak reformasi latin kiri 1998 yang merasa paling NKRI dan paling Pancasila, yang telah dengan sengaja menggeser Pancasila yang berintikan Ketuhanan Yang Maha Esa dari dasar negara menjadi pilar negara.
Ia pun menyinggung anggota BPIP yang digaji Rp 100 juta per bulan, namun tidak paham eksistensi Pancasila. Sebab kata dia, kehadiran BPIP hanya menonton dagelan penghianatan pergeseran dari dasar negara menjadi pilar negara.
"Lebih parahnya lagi rezim yang tidak paham hakikat Pancasila ini telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat dengan BPIP. Dengan anggota yang tidak paham eksistensi Pancasila, tapi digaji lebih dari 100 juta rupiah. Mereka di gaji Rp 100 juta perbulan nya hanya untuk menonton dagelan penghianatan pergeseran Pancasila dari dasar negara menjadi pilar negara," katanya.
Berita Terkait
-
Habib Rizieq Lama Tak Pulang, PKPI: Kerja Apa di Arab Saudi?
-
PA 212 Minta Jokowi Pulangkan dan Hentikan Kasus Hukum Habib Rizieq
-
Habib Rizieq: BPIP Tak Paham Hakikat Pancasila Tapi Digaji Rp 100 Juta
-
Serukan NKRI Bersyariah, Habib Rizieq: Agar Tak Tercabik Komunis Kapitalis
-
Habib Rizieq: Saya Dicekal dan Kena Overstay di Arab Saudi
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!