Suara.com - Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Syarief, mengaku mendukung rencana Gubernur Anies Baswedan untuk mengizinkan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdagang di trotoar. Syarif menilai rencana tersebut merupakan suatu kemajuan dalam tata kelola masyarakat Jakarta.
Syarief menyebut rencana Anies itu layak untuk diapresiasi. Ia menganggap PKL yang difasilitasi untuk berdagang di trotoar merupakan bentuk dukungan terhadap kaum lemah.
"Ya sangat bagus dan patut didukung. Karena kan kaum-kaum lemah harus dicarikan solusi. Kalau ada PKL di trotoar kan itu suatu kemajuan ya harus kita dukung ya," ujar Syarief saat dihubungi, Rabu (28/8/2019).
Dalam menangani persoalan PKL, kata Syarif, Pemprov DKI tidak hanya melakukan penertiban. Tapi juga harus mencari namun juga harus mencari solusinya.
Rencana tersebut dinilai menjadi solusi karena membuat pedagang menjadi dekat dengan pembelinya.
"Pendekatan kepada kaum lemah bukan cuma penertiban, tapi mencarikan solusi," jelasnya.
Meskipun perizinan PKL menjadi kontroversi karena kerap dianggap bertentangan dengan aturan yang sudah diputuskan Mahkamah Agung (MA), Syarief menyebut rencana tersebut bisa saja direalisasi.
Ia menyebut Anies sedang mengkaji rencana tersebut agar sesuai dengan aturan yang ada.
"Putusan itu dihormati tapi tidak akan menyurutkan langkah pak Anies membela PKL, tetap ditempatkan di beberapa tempat yang menurut pak Gubernur itu masih bisa," pungkasnya.
Baca Juga: Partai Gerindra: Ibu Kota Baru RI Kenapa Tidak di Jonggol Saja?
Sebelumnya Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengaku akan melakukan revitalisasi dan pembuatan trotoar baru. Dalam proyek tersebut, Dinas Bina Marga akan membuat beberapa trotoar di Jakarta yang bisa dipakai untuk berjualan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).
Kepala Dinas Bina Marga, Hari Nugroho mengatakan, kebijakan ini akan dilakukan dengan kolaborasi bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Meskipun akan mengizinkan PKL berdagang, Hari menyatakan akan membuat aturan khusus.
"Kita akan kolaborasi dengan Dinas UKM berkaitan dengan PKL. PKL tetap akan kita akomodir namun ada atuan main," ujar Hari di Taman Sepeda Melawai, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2019).
Berita Terkait
-
Anies Belum Tahu Urutan Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim
-
Mau Ubah Gedung di Jakarta jadi Taman, Anies: Sebagian Dikomersilkan
-
TGUPP Anies Berseteru dengan PSI Perkara Posko Aduan Warga
-
Beri Kesempatan, Anies Bakal Izinkan PKL Dagang di Trotoar
-
Ribut-ribut Pin Emas DPRD, PSI: Taufik Gerindra Sayang Kami
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!