Suara.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beserta seluruh anggota partai menyatakan persetujuannya terhadap keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, usul pemindahan ibu kota juga disuarakan partainya.
Namun, kata Edhy, lokasi ibu kota baru tak bisa dipilih secara sembarang. Harus ada kajian dari segala aspek.
"Semangat memindahkan ibu kota bukan isu yang pertama. Kalau Gerindra sendiri hanya meneruskan apa yang terjadi sebelumnya dengan menghitung kemampuan Jakarta itu sendiri. Tetapi tentunya tidak dengan serta merta semudah itu dan pemindahannya boleh dipilih di mana saja," kata Edhy di DPR, Selasa (27/8/2019).
Karena itu, menurut Edhy, ketimbang memindahkan jauh ibu kota dari Jakarta ke Pulau Borneo, ada baiknya pemerintah mempertimbangkan kembali wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor untuk ibu kota. Itu sebagaimana yang pernah diwacanakan pada pemerintahan sebelumnya.
"Kalau kita sebenarnya lebih logikanya di sekitar sini saja, dulu pernah diwacanakan di Jonggol. Kenapa tidak di Jonggol saja? Tetapi sekali lagi itu hak prerogatif presiden dan timnya dengan alasan-alasan," kata Edhy.
Edhy juga mengingatkan pemerintah soal anggaran dalam memindahkan ibu kota yang dirasa bakal membebani keuangan negara saat ini.
"Kota sendiri diprediksi akhir tahun ini anggaran akan defisit sampai Rp310 triliun. Memindahkan ibu kota konon kabarnya sampai Rp500 triliun. Ini juga menjadi pemikiran yang harus dibahas bersama-sama tidak terlalu terburu-buru," ujar Edhy.
"Menurut saya kajian-kajiannya di DPR sendiri belum dibahas, kita perlu mengkaji secara dalam tentang pemindahan ibu kota terutama tentang masalah kemungkinan bencana misalnya. Kemudian ketersediaan air, kalau ketersediaan lahan sudah terbaca sudah dijawab 180 ribu hektar oke setuju," jelas Edhy.
Baca Juga: Pakar UGM: Pemilihan Kaltim Sebagai Ibu Kota Tepat
Berita Terkait
-
Ada Lahan Prabowo di Ibu Kota Baru, Gerindra: Apa pun Beliau Siap Berikan
-
LIVE STREAMING : Wapres Jusuf Kalla Jawab Isu Terkini 27 Agustus 2019
-
Raih Suara Terbanyak, Anggota DPRD Jakarta Ini Akan Bangun Rumah Aspirasi
-
Anies Tinggalkan Kursi saat Pengumuman Ibu Kota Baru, Diprotes, Duduk Lagi
-
Gerindra: Eksekutif Jangan Sepihak Putuskan Pindah Ibu Kota
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre