Suara.com - Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI, Naufal Firman Yursak berkomentar keras terhadap Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni. Mereka memperdebatkan posko aduan warga DKI di Balai Kota.
Awalnya, Raja Juli Antoni melalui twitternya @AntoniRaja mengumumkan program dari kader PSI yang membuka posko aduan warga setiap pagi di Kantor Fraksi PSI di Lantai 4, Gedung DPRD DKI.
"Dulu rakyat setiap pagi dapat mengadu masalah mereka di Balai kota. Sudah lama hilang. Sekarang Fraksi PSI siap menerima aduan masyarakat. Di Fraksi PSI kantor DPRD lantai 4, Pukul 8-10. Semoga kita dapatkan solusi masalah rakyat," cuit Raja Juli, dikutip Suara.com, Selasa (27/8/2019).
Cuitan itu langsung ditanggapi oleh Naufal via twitternya @firmanyursak yang mencap informasi Raja Juli hoaks. Sebab, sejak Gubernur Djarot Saiful Hidayat sudah diubah pola pengaduannya.
"Ini contoh hoaks yang disebarkan sekjen parpol karena jarang bangun pagi. Sejak era Djarot, pengaduan di Balai Kota dilakukan sesuai bidang, dilanjutkan Anies sampai sekarang jam 07.30-09.00. Bahkan diperluas ke kecamatan dan kelurahan. Nyebarin hoaks macam ini jangan ditiru ya," kata Naufal.
Namun, berdasarkan fakta di lapangan, perkataan Naufal tak sepenuhnya benar. Sebab, sejak era Djarot Saiful Hidayat menjadi orang nomor satu di Ibu Kota, pelayanan pengaduan masih ada di pendopo Balai Kota.
Bedanya, Djarot memperbaiki mekanisme pengaduan yang sudah ada. Sesi pengaduan ditangani sepenuhnya oleh PNS.
Meja-meja pelayanan disediakan dan dibagi ke beberapa kategori pengaduan mulai dari pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Pada awal kepemimpinan Anies, ia melanjutkan tradisi tersebut. Bahkan Anies memperluas posko aduan warga hingga ke kelurahan dan kecamatan.
Baca Juga: Ribut-ribut Pin Emas DPRD, PSI: Taufik Gerindra Sayang Kami
Berita Terkait
-
Beri Kesempatan, Anies Bakal Izinkan PKL Dagang di Trotoar
-
Mau Main Berdua, Anies Berharap Anggota DPRD Jakarta Baru Cepat Pilih Wagub
-
Ibu Kota RI Pindah ke Kaltim, Anies Akan Ubah Gedung Kosong Jadi Taman
-
Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Anies: Pembangunan Jakarta Akan Dipercepat
-
Ibu Kota RI Pindah, Anies: Pembangunan Jakarta Rp 571 Triliun Jalan Terus
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu