Suara.com - Wasekjen Gerindra Andre Rosiade menegaskan partai yang diketuai Prabowo Subianto merupakan partai nasionalis, sehingga sudah jelas akan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pernyataan Andre sekaligus untuk menaggapi ucapan anggota DPRD Paniai dari Gerindra Naftali Pakopa yang mengatakan Papua harus merdeka.
Andre menjelaskan, pimpinan Gerindra sudah menyerukan kepada seluruh kader hingga mereka yang sudah terpilih menjadi anggota legislatif agar mempertahankan nilai Gerindra untuk menjaga NKRI.
"Tetapi jelas seluruh kader Partai Gerindra apalagi anggota DPR RI, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 dari Gerindra wajib, wajib membela kedaulatan negara, wajib menjaga tumpah darah Indonesia, wajib menjaga kedaulatan dan NKRI," kata Andre kepada Suara.com, Kamis (29/8/2019).
Terkait pernyataan Naftali tersebut, Andre mengaku bakal meminta penjelasan yang bersangkutan. Ia menilai pernyataan Naftali tersebut bertolak belakang dengan sikap Gerindra sebagai partai nasionalis.
"Saya belum dengar tapi Gerindra sebagai partai nasionalis jelas apapun yang terjadi sampai langit runtuh NKRI harus tetap kita jaga," kata Andre.
Andre memastikan Gerindra akan mengusut pernyataan Naftali terakita Papua merdeka. Naftali, lanjut Andre, bakal dimintai klarifikasi sesuai aturan Gerindra.
"Iya tentu ada mekanisme internal partai yang akan mengklarifikasi hal itu. Tapi saya belum pernah dengar saya belum pernah baca," kata Andre.
Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Kabupaten Paniai, Papua, menegaskan sudah saatnya bangsa dan Tanah Papua lepas dari Indonesia, merdeka sebagai negara berdaulat.
Baca Juga: Tri Susanti, Politikus Gerindra Jadi Provokator Demo Asrama Papua Surabaya
Hal itu diungakpkan anggota DPRD Paniai, Naftali Pakopa, dalam orasi mewakili anggota DPRD saat aksi demonstrasi anti-rasisme, Senin (26/8/2019), di kantor Bupati paniai.
Aksi itu sendiri digelar untuk mengecam tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, tanggal 16 - 17 Agustus 2019.
"Karena Indonesia tak henti-henti dari dulu terus menghina kami orang Papua, dibilang bodoh, kotor, bau, primitif, konsumtif, dan sekarang monyet. Maka saya tegas mau bilang, kita Papua harus merdeka, lepas dari Indonesia," kata Naftali seperti diberitakan Suarapapua.com, Rabu (28/8/2019).
Berita Terkait
-
Gerindra Akan Usut Kadernya di DPRD Paniai yang Serukan Papua Merdeka
-
Bekas Caleg jadi Provokator Insiden Asrama Papua, Gerindra Lepas Tangan
-
Aksi Anti Rasisme di Jayapura Ricuh, PLN Padamkan Listrik
-
Wiranto: Saya Tak Ragu Melemotkan Medsos Jika Sudah Membahayakan
-
Tri Susanti, Politikus Gerindra Jadi Provokator Demo Asrama Papua Surabaya
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
Terkini
-
Ketua BAM DPR Aher Janji UU Ketenagakerjaan Baru akan Lebih Baik Usai Temui Buruh KASBI
-
Lewat Kolaborasi dengan Iko Uwais di Film TIMUR, BNI Dukung Industri Film Nasional
-
Internet di Indonesia Masih Belum Merata, Kolaborasi Infrastuktur adalah Jalan Pintasnya
-
Aksi Buruh KASBI di DPR Bubar Usai Ditemui Aher, Janji Revisi UU Ketenagakerjaan
-
Komoditas Nikel Indonesia Menguat, Hilirisasi Jadi Kunci
-
Bahlil Sarankan Mantan Presiden Dapat Anugerah Gelar Pahlawan Nasional, Termasuk Soeharto
-
Ajukan PK, Adam Damiri Akan Hadirkan Enam Ahli di Sidang Asabri
-
Komisi VII DPR Sentil Industri Film Nasional: 60 Persen Dikuasai Kelompok Tertentu, Dugaan Monopoli?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak RS? Ini Klarifikasi Gubernur Pramono Anung
-
Empat Gubernur Riau Terjerat Korupsi, KPK: Kami Sudah Lakukan Pencegahan Intensif