Suara.com - Partai Gerindra akan mengusut pernyataan kadernya yang menjadi Anggota DPRD Paniai, Papua, Naftali Pakopa karena menyerukan Papua harus merdeka.
Naftali mengucapkan pernyataan itu saat berorasi dalam aksi mengecam perlakuan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Ia berorasi di depan warga yang berdemonstrasi di DPRD Paniai, Senin (26/8/2019).
Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade menilai, pernyataan Naftali tersebut bertolak belakang dengan sikap partai yang nasionalis.
"Saya belum dengar, tapi Gerindra sebagai partai nasionalis jelas, apa pun yang terjadi, sampai langit runtuh, NKRI harus tetap kita jaga," kata Andre kepada Suara.com, Kamis (29/8/2019).
Andre mengatakan, Gerindra akan mengusut pernyataan Naftali terakait Papua merdeka. Naftali, lanjut Andre, bakal dimintakan klarifikasi sesuai aturan Gerindra.
"Iya tentu ada mekanisme internal partai yang akan mengklarifikasi hal itu. Tapi saya belum pernah dengar, saya belum pernah baca," kata Andre.
Untuk diketahui, anggota DPRD Kabupaten Paniai, Papua, menegaskan sudah saatnya bangsa dan Tanah Papua lepas dari Indonesia, merdeka sebagai negara berdaulat.
Hal itu diungkapkan anggota DPRD Paniai, Naftali Pakopa, dalam orasi mewakili anggota DPRD saat aksi demonstrasi anti-rasisme, Senin (26/8/2019), di kantor Bupati paniai.
Aksi itu sendiri digelar untuk mengecam tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, tanggal 16 - 17 Agustus 2019.
Baca Juga: Bekas Caleg jadi Provokator Insiden Asrama Papua, Gerindra Lepas Tangan
"Karena Indonesia tak henti-henti dari dulu terus menghina kami orang Papua, dibilang bodoh, kotor, bau, primitif, konsumtif, dan sekarang monyet. Maka saya tegas mau bilang, kita Papua harus merdeka, lepas dari Indonesia," kata Naftali seperti diberitakan Suarapapua.com, Rabu (28/8/2019).
Ia menuturkan, selama ini pihaknya telah setia terhadap negara Indonesia tapi justru dihina sebagai monyet. Naftali mengakui wakil rakyat kecewa.
"Memang saya Papua kulit hitam, berambut keriting, tapi saya manusia sejati. Kenapa saya dihina dan disamakan dengan monyet. Di Tanah Papua, nama binatang monyet itu tidak ada. Adanya itu di Ragunan, Ancol, Puncak Bogor, di Jawa sana. Keliru orang Indonesia. Mereka sendiri adalah bangsa Monyet," tegasnya lagi.
Karenanya, Naftali menegaskan merdeka adalah harga mati bagi orang dan tanah Papua. Tidak ada pilihan lain selain itu.
"Papua merdeka, Papua merdeka," teriak Naftali.
Soal aksi rasisme, Naftali mengatakan anggota dewan akan membentuk panitia khusus dan membawa hasilnya ke Presiden Jokowi.
Berita Terkait
-
Bekas Caleg jadi Provokator Insiden Asrama Papua, Gerindra Lepas Tangan
-
Aksi Anti Rasisme di Jayapura Ricuh, PLN Padamkan Listrik
-
Tri Susanti, Politikus Gerindra Jadi Provokator Demo Asrama Papua Surabaya
-
Mahasiswa Papua Desak Referendum, Wiranto: Tuntutan Tidak Tepat
-
Kapolri: Pasukan TNI - Polri di Deiyai Dibekali Peluru Karet
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
TNI Akan Bentuk Batalion Olahraga, Atlet Emas Langsung Naik Pangkat Jadi Kapten
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup
-
KPK Ultimatum Nyumarno, Politisi PDIP Bekasi Didesak Bersaksi di Kasus Suap Bupati
-
Susah Jadi Diktator di Era Medsos, Pengamat Nilai Tuduhan ke Prabowo Tak Tepat
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Aceh Masih 'Lumpuh', Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari
-
Rekrutmen TNI AD 2026: Jadwal, Syarat Pendidikan, Batas Usia, dan Ketentuan Fisik