Suara.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menyesalkan dengan adanya pengibaran bendera bintang kejora di depan Istana Merdeka beberapa waktu lalu. Demi menyelesaikan masalah, ke depannya pemerintah akan terus berupaya untuk melakukan dialog bersama masyarakat Papua dan Papua Barat.
Yasonna menjelaskan pemerintah hingga saat ini terus bekerja untuk mencari solusi dari masalah berkepanjangan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebutnya terus berkoordinasi dengan jajarannya untuk menyelesaikan masalah yang bermula dari isu rasialisme tersebut.
"Soal pengibaran itu sangat kita sesalkan karena Papua, Papua Barat, itu adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, saudara kita sebangsa dan setanah air," jelas Yasonna di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).
"Pemerintah akan bekerja keras untuk mencari solusi - solusi baik. Nanti ada akan dialog-dialog yang baik tentang menangani masalah," sambungnya.
Di samping pemerintah yang kini sedang bekerja untuk meredamkan suasana di Papua, Yasonna berpesan kepada seluruh masyarakat Papua untuk tetap tenang. Selain itu, ia meminta kepada jajaran aparat TNI/Polri untuk tidak tersulut emosinya saat tengah menjaga kondisi di Papua.
"Kita juga mengimbau kepada saudara kita di Papua supaya tenang jangan melakukan tindakan-tindakan anarkis dan juga kepada TNI-Polri yang disana betul-betul menahan diri," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Bendera Bintang Kejora, simbol Gerakan Papua Merdeka berkibar di depan Markas Besar TNI dan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Bendera itu dikibarkan oleh mahasiswa Papua di tengah aksi unjuk rasanya.
Berdasarkan pengamatan Suara.com, aksi ratusan Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme itu melakukan aksi sejak pukul 12.00 WIB
Mereka berbaris rapih menutup 3 lajur di Jalan Medan Merdeka Utara, kemacetan pun tak terhidarkan.
Baca Juga: Imbau Cermat Pilih Berita, Kepala BSSN: Saya Yakin Warga Papua Cinta Damai
Satu persatu peserta aksi demo memberikan orasi bernada menggelorakan Papua agar mendapat hak menentukan nasib sendiri alias self-determination right.
Setelah menyampaikan pendapat, mereka membuka baju untuk menunjukkan simbol perlawanan dan mengibarkan tiga bendera Bintang Kejora di depan Mabes TNI dan Istana Merdeka.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK