Suara.com - Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut meminta negara hadir untuk menangani konflik Papua yang masih bergejolak hingga saat ini dengan tepat.
"Negara harus hadir dengan penanganan yang tepat. Saya berharap publik juga ikut memberikan empatinya terhadap masalah ini. Jangan sampai malah ikut menjadi kompor atas konflik Papua," kata Gus Yaqut dalam keterangan tertulisnya yang diterima Suara.com, Sabtu (31/8/2019).
Gus Yaqut berharap pemerintah melakukan komunikasi yang intensif kepada masyarakat Papua.
"Lakukan komunikasi secara intensif. Tanyakan apa yang masyarakat Papua inginkan. Kalau soal Papua jangan hanya persepsi Jakarta saja, namun benar-benar ditanya apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat di sana. Dekati dengan hati karena sejatinya masyarakat Papua adalah saudara sebangsa dan setanah air," ungkap Gus Yaqut, yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor ini.
Menurut dia, dengan duduk bersama, dialog dari hati ke hati akan dapat menemukan arah pembangunan yang tepat bagi masyarakat Papua.
"Seperti pernah saya sampaikan, apa yang dilakukan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang melakukan pendekatan dari hati ke hati bisa dicontoh," katanya.
Ia melanjutkan, dialog yang setara antara Jakarta dan Papua sangat penting untuk memberi ruang sebesar-besarnya bagi tokoh-tokoh Papua memberikan rumusan pembangunan agar tidak didominasi oleh sudut pandang Jakarta.
Dia juga meminta pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang memicu insiden Surabaya, termasuk memberikan sanksi hukum terhadap oknum aparat yang diduga melakukan tindakan rasisme.
"Tindak tegas para pelaku pemicu konflik Papua ini, termasuk kalau memang ada oknum aparat yang melakukan tindakan rasisme. Jangan hanya berupa teguran atau sanksi indisipliner, tapi juga sanksi hukum dan umumkan kepada publik," kata Gus Yaqut.
Baca Juga: Sempat Dirampas saat Kerusuhan di Papua, 10 Senjata TNI Sudah Dikembalikan
Berita Terkait
-
Surya Paloh: Kedepankan Pendekatan Persuasif untuk Selesaikan Masalah Papua
-
Sempat Dirampas saat Kerusuhan di Papua, 10 Senjata TNI Sudah Dikembalikan
-
Komite Nasional Pemuda Indonesia Harapkan Kedamaian di Tanah Papua
-
Wiranto Klaim Sudah Tahu Provokator dan Dalang Kerusuhan di Papua
-
4 Foto Situasi Mencekam di Jayapura
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
Terkini
-
Klaim Rupiah Menguat dan MBG Sudah Dievaluasi, BMPAN: Tuntutan Mahasiswa Sudah Direspons
-
Ditanya Soal Aliran Uang ke Eks Menag Yaqut, Dirut Maktour: Saya Tak Berani...
-
Curhat Korban Hanania Travel di DPR: Banyak Orang Tua Jatuh Sakit karena Gagal Berangkat Umrah
-
Heboh Kereta Kuda Turis Central Park New York Mengamuk, Turis India Tewas Mengenaskan
-
Dua Kubu Massa Berhadapan di Patung Kuda, Saling Adu Argumen soal Program MBG
-
Korban Travel Haji Hanania Group Diperkirakan Tembus 3.000 Orang, Kerugian Capai Rp 95 Miliar
-
Diperiksa KPK 7 Jam! Bos Maktour Fuad Hasan Cuma Ketawa Ditanya Soal Illegal Gain Rp27,8 M
-
Bos Maktour Bantah Ada Transaksi untuk Dapat Kuota Haji Tambahan
-
Komisi X DPR Dukung Gibran Libatkan Mahasiswa dalam Kunker Pantau Program MBG
-
Jajaran Direksi Himbara Merapat ke Istana, Prabowo Gelar Rapat Tertutup Bahas Ekonomi