Suara.com - Rencana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat sudah melalui proses dan kajian komprehensif. Sudah ada tiga kandidat, yakni Tegalluar (Kabupaten Bandung), Walini (Kabupaten Bandung Barat), dan Segi Tiga Rebana (Kabupaten Majalengka).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jabar, Taufiq Budi Santoso menjelaskan, urgensi pemindahan pusat pemerintahan Jabar adalah tuntutan peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal itu sangat tergantung dari koordinasi antar OPD se-Jabar.
“Alasan mendasar adalah efektivitas dan efisiensi pelayanan, mengingat Lokasi kantor Pemerintahan Pemprov Jabar masih terpisah. Selain itu, adanya keunggulan konektivitas kawasan, dengan adanya pembangunan Kereta Cepat, BIJB, Tol Cipali, dan Tol Cisumdawu,” kata Taufiq.
Selain efektivitas dan efisiensi, kata Taufiq, pemindahan pusat pemerintahan bertujuan untuk mengurangi beban Kota Bandung. Dengan memindahkan pusat pemerintahan, Jabar juga akan memiliki kota baru yang berkualitas, modern, dan berkelanjutan.
“Mengurangi beban Kota Bandung dengan membuat kota baru yang berkualitas, modern, serta sustainable, sehingga, beban yang di Bogor, Depok, dan Bekasi, maupun Bandung Raya berkurang. Kedua metropolitan itu dapat melakukan pemulihan, city repair,” ucap Taufiq.
Taufiq pun mengatakan, rencana pemindahan pusat pemerintahan Jabar sudah ada sebelum masa kepemimpinan Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum. Hal itu diwujudkan dengan adanya kajian Pusat Pemerintahan Walini yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Jabar.
“Sudah ada (sebelum masa kepemimpinan Ridwan Kamil - Uu), yang diwujudkan dengan kajian Pusat Pemerintahan Walini oleh Disperkim. Dengan adanya dinamika perkembangan infrastruktur, dikaji opsi selain Walini,” katanya.
“Pertimbangan utama dipilihnya ketiga daerah itu karena keunggulan konektivitas dan infrastruktur wilayah, serta adanya Kereta Cepat, BIJB, dan Cipali,” imbuhnya.
Menurut Taufiq, Bappeda Jabar sendiri sudah mengkaji ketiga derah tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari daya dukung lingkungan dan lahan, sosial, serta hukum.
Baca Juga: Ridwan Kamil Ingin Pindahkan Ibu Kota, Bima Arya : Saya Kira Ideal
“Bappeda bersama Disperkim tengah mengkaji opsi-opsi terpilih. Selain itu, Bappeda juga sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten-kabupaten yang akan menjadi lokasi kajian. Sehingga, kami mengantungi data yang komprehensif,” tutupnya.
Berita Terkait
-
Ridwan Kamil Ingin Pindahkan Ibu Kota, Bima Arya : Saya Kira Ideal
-
Wacana Pindah Ibu Kota Jabar, Pansus RTRW: Draf Tak Ada Kajian Ilmiah
-
Ridwan Kamil Ingin Pindahkan Ibu Kota Jawa Barat, Begini Respon PDIP
-
Rapat Paripurna Terakhir, DPRD Jawa Barat Sahkan Tiga Perda
-
Beri Masukan Jokowi soal Ibu Kota Baru, Kang Emil Contohkan Washington DC
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau