Suara.com - Sebanyak 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) sudah diserahkan panitia seleksi (pansel) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), menanggapi hal tersebut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujuinya.
Dikatakan Moeldoko, 10 nama Calon Pimpinan KPK yang diserahkan Panitia Seleksi Capim KPK pada Senin (2/9/2019), sudah final.
"Ya sudah final lah (10 nama capim KPK)," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (3/9/2019).
Mantan Panglima TNI tersebut menuturkan, Jokowi sudah menyerahkan kewenangan kepada Pansel Capim KPK. Jokowi, kata Moeldoko, meyakini pansel memiliki kredibiltas dalam menyeleksi capim KPK.
"Ya Presiden sudah memerintahkan mendelegasikan kewenangan kan pasti sudah memikirkan pada saat membentuk tim seleksi sudah memikirkan kredibilitas yang bersangkutan dan seterusnya," tutur dia.
Moeldoko menegaskan 10 nama Capim KPK nantinya akan diserahkan ke KPK
"Intinya tim seleksi telah melakukan tugasnya, sdh cukup. Kan begitu. Tinggal nanti dilihat di DPR urutannya begitu. Jadi sdh menjalankan tugas, lapor presiden, kirim ke DPR," tutur Moeldoko.
Lebih lanjut, Moeldoko menyebut Pansel sudah menerima masukan-masukan dari masyarakat sebelum menyerahkan 10 nama Capim KPK.
"Masa seleksi dari sejumlah sampai dengan 10 itu kan sudah panjang. Disitulah peran masyarakat memberi masukan, kan begitu. Masa mau mundur lagi," kata Moeldoko.
Baca Juga: Pengamat Politik: Biarkan Pansel Bekerja Tuntas untuk Capim KPK yang Layak
Ketika ditanya soal salah satu Capim KPK yang dianggap bermasalah yakni mantan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Firli Bahuri, Moeldoko menyerahkan kepada DPR yang nantinya akan memillih 5 orang yang menjadi pimpinan KPK melalui fit and proper test.
"Ya nanti kan DPR yang akan milih lagi kan. Ada prosedurnya. Jadi percayakan ke DPR lagi setelah itu," katanya.
Sebelumnya, Pansel Capim KPK menyerahkan 10 nama Capim KPK kepada Presiden Jokowi. Nama-nama tersebut adalah Alexander Marwata, Firli Bahuri, I Nyoman Wara, Johanis Tanak, dan Lili Pintauli Siregar. Selain itu, Luthfi Jayadi Kurniawan, Nawawi Pamolangan, Nurul Ghufron, Robi Arya, serta Sigit Danang Joyo.
Berita Terkait
-
Ini Harta Kekayaan 10 Capim KPK Jilid V, Irjen Firli Terkaya
-
Belum Terima Daftar Nama, Jokowi Setuju Hasil Pansel KPK
-
Sodorkan 10 Nama Capim KPK ke Jokowi, Yenti: Tak Ada Koreksi, Sudah Sesuai
-
Sibuk Layani Tamu di Istana, Alasan Jokowi Tak Umumkan 10 Nama Capim KPK
-
Nama Firli Lolos 10 Capim KPK, Pansel: Semua Ada Catatan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT