Suara.com - Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firli Bahuri ditetapkan sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 melalui rapat pleno Komisi III DPR RI pada Jumat (13/9/2019) pukul 01.00 WIB. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo buka suara terkait terpilihya Firli sebagai Ketua KPK. Dedi juga menjawab sorotan publik ihwal adanya dugaan Firli melakukan pelanggaran etik saat bekerja untuk KPK.
Dedi mengatakan, apa yang menjadi sorotan publik terhadap Firli hanya sebatas dugaan. Justru, Dedi menyebutkan jika pihaknya menarik Firli untuk menjadi Kapolda Sumatera Selatan pada saat Firli bekerja di KPK.
"Itu dugaan, kalau dugaan secara internal silahkan. Tapi yang bersangkutankan ditarik oleh Mabes Polri, untuk dipromosikan sebagai jabatan Kapolda Sumatera Selatan. Karena yang bersangkutan secara Sosiokultural itu kebetulan adalah orang sana dan memiliki hubungan sangat baik kepada masyarakat di Sumatera Selatan," kata Dedi di Mabes Polri, Jumat (13/9/2019).
Dedi mengatakan jika Firli malah mendapat apresiasi dari masyarakat Sumatra Selatan ketika memimpin sebagai Kapolda. Sebab, Firli dinilai memunyai hubungan yang baik dengan masyarakat.
"Dengan ketika yang bersangkutan memimpin di Sumatera Selatan, justru mendapatkan apresiasi dari seluruh masyarakat Sumatera Selatan," sambungnya.
Lebih jauh, Dedi menambahkan jika seleksi pimpinan KPK berlangsung melalui mekanisme yang akuntabel dan transparan. Mulai dari tahapan yang ketat hingga seleksi pimpinan KPK oleh Panitia Seleksi.
"Seluruh tahapan-tahapan dan mekanisme sudah sangat transparan, akuntabel dan masyarakat bisa mengakses secara luas, dari mulai Pansel, Pansel itu meneliti dalam setiap tahapan seleksi kan cukup ketat itu, ada sekitar tujuh tahapan seleksi," papar Dedi.
"Kemudian di anggota legislatif pun seperti itu, prosesnya cukup panjang, tahapan-tahapan cukup ketat dan juga transparan masyarakat lihat langsung bagaiamana posisi," tutupnya.
Sebelumnya, lima nama pimpinan KPK periode 2019-2023 ditetapkan melalui rapat pleno penetapan Pimpinan KPK pada Jumat (13/9/2019) pukul 01.00 WIB dini hari. Keputusan itu diambil setelah 56 anggota Komisi III DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap 10 calon pimpinan KPK pada Rabu (11/9/2019) dan Kamis (12/9/2019).
Baca Juga: Jokowi Biarkan Saut Situmorang Mundur Wakil Ketua KPK
Berdasarkan hasil voting, Kapolda Sumsel Irjen Firli Bahuri meraih 56 suara alias menang total dan ditetapkan sebagai ketua KPK. Disusul Alexander Marwata (53 suara), Nurul Ghufron (51 suara), Nawawi Pomolango (50 suara), dan Lili Pintauli Siregar (44 suara). Keempatnya menjadi wakil ketua KPK.
Mereka berlima menyingkirkan nama Luthfi Jayadi Kurniawan (7 suara), Sigit Danang Joyo (19 suara), Johanis Tanak (0 suara), Roby Arya (0 suara), dan I Nyoman Wara (0 suara). Selanjutnya, hasil rapat pleno penetapan capim KPK ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI yang akan digelar pekan depan.
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi Biarkan Saut Situmorang Mundur Wakil Ketua KPK
-
Jokowi Ingin Seluruh Penyidik KPK Berstatus ASN
-
Jokowi Tolak 4 Usulan Revisi UU KPK Ini, Tapi Setujui Dewan Pengawas
-
Irjen Firli Jadi Ketua KPK Terpilih, Jokowi: Sudah Menjadi Kewenangan DPR
-
RUU KPK Jalan Terus, Jokowi Pastikan Perkuat Lembaga Antirasuah
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf