Suara.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam meminta agar pelajar yang ditangkap saat ikut aksi unjuk rasa tidak diproses secara hukum. Sebab, anak-anak atau pelajar tersebut dinilai juga memiliki hak untuk berkumpul dan menyuarakan pendapatnya.
Anam menuturkan pada dasarnya setiap anak-anak juga dijamin haknya untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat. Hanya, memang tidak semua, anak-anak yang dapat menyuarakan pendapatnya pun dikategorikan berdasarkan umur.
"Anak-anak juga punya hak untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat. Akan tetapi, dalam prinsip hak asasi manusia, anak-anak pun dibagi berdasarkan umur, karena tidak semua boleh menyuarakan pendapatnya," kata Anam di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).
Aman mengungkapkan bahwasanya pelajar yang mengikuti aksi demonstrasi yang terjadi dalam sepekan ini pun pada umumnya berumur 15-17 tahun. Sehingga, mereka pun dapat dikategorikan sebagai remaja.
"Artinya dia remaja, yang artinya dia bisa memutuskan, artinya dia bisa berkumpul, dan artinya dia bisa menilai apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan dia atau tidak," ujarnya.
Anam lantas meminta agar pelajar yang mengikuti aksi demonstrasi pun tidak perlu sampai diproses secara hukum. Apalagi sampai dimasukkan ke dalam catatan kepolisian yang akan berpengaruh pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Sebab, anak-anak tersebut, kata Anam, masih memiliki masa depan.
"Kalau mendapatkan anak-anak ikut dalam aksi tersebut, menurut kami dalam konteks kepentingan yang terbaik bagi anak-anak itu tidak perlu diproses. Kemudian, tidak perlu pemrosesannya masuk dalam catatan apakah dia pernah melakukan tindakan kriminal atau lain sebagainya," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka