Suara.com - Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua dinilai tak adil dalam penanganan konflik pengungsi Nduga dan Wamena.
Untuk diketahui, sejak tahun 2018, ribuan warga Nduga mengungsi ke daerah pegunungan berhutan lebat untuk menghindari penyisiran aparat keamanan Indonesia.
Banyak warga terutama anak-anak dan kaum ibu meninggal dunia karena kelaparan dan beragam penyakit. Hingga kekinian, mereka tak mendapatkan bantuan pemerintah.
Aleks Giyai, pegiat sastra Papua menilai, penanganan pengungsi Wamena relatif lebih cepat dan tanggap dibanding pengungsi Nduga. Padahal pengungsi Nduga sudah terbengkalai selama sembilan bulan.
“Kami melihat pemerintah pusat dan pemerintah daerah salah dalam menangani warga pengungsi dari Wamena dan warga masyarakat dari Nduga yang sudah sejak sembilan bulan lalu hingga kini tidak ada bantuan dari pemerintah,” kata Giyai, Rabu (2/10/2019).
Ia mengatakan, seharusnya penanganan pada pengungsi dilakukan secara adil dan merata.
Ini sesuai dengan prinsip negara Indonesia yang mengaku akan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.
“Pengungsi Nduga dan Wamena sama-sama mencari perlindungan dan kenyamanan yang sama di mata pemerintah dan hukum Pancasila di Republik Indonesia,” katanya seperti diberitakan Jubi.co.id.
Sementara Benyamin Lagowan, mahasiswa di Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura menambahkan, konflik bersenjata yang sudah terjadi di Nduga sejak Desember 2018 masih membuat ribuan warga mengungsi.
Baca Juga: Pejabat di Nduga Klaim Jumlah Pengungsi Capai 45 Ribu Orang
Tim kemanusiaan lokal melaporkan, 184 pengungsi Nduga meninggal dunia dan 41 di antaranya adalah anak-anak berusia sekolah.
“Demonstrasi besar-besaran dan kericuhan (akibat rasisme) bukanlah satu-satunya isu mendesak di Papua. Setelah konflik bersenjata di Kabupaten Nduga berlangsung sembilan bulan lamanya, masa depan sekolah ratusan anak-anak (dari wilayah ini) masih suram,” protesnya.
Ia mengatakan, bantuan pejabat pemerintah pusat dan daerah untuk kasus Nduga hampir tidak jelas. Sedangkan, untuk pengungsi Sentani, miliaran rupiah sudah masuk.
Apalagi bantuan untuk para pengungsi dari Wamena yang ada di Jayapura , di posko pengungsian maupun pengungsi yang ada di Wamena, juga deras mengalir.
“Manusia zaman sekarang lebih suka menolong sesama karena alasan persamaan ideologi dan politik, ketimbang karena nilai kemanusiaan,” cibirnya.
“Manusia zaman sekarang rupanya hampir semuanya penakut dan mendukung para pembunuh kemanusiaan yang penuh impunitas, yang satu sisi berlaku seperti superman. Sementara di lain sisi, berlagak seperti setan pembunuh,” cecarnya.
Berita Terkait
-
Terjebak Kerusuhan Wamena, Belasan Warga Banten Tak Punya Ongkos Pulang
-
100 Orang Warga Jatim di Wamena Dipastikan Pulang Rabu Besok
-
Jamin Keamanan, Kapolda Papua Minta Pengungsi Kembali ke Wamena
-
Komnas HAM Sebut Warga Wamena yang Mengungsi Butuh Solidaritas Kemanusiaan
-
Pengungsi di Jatim: Perusuh dan Pembakar Bukan Orang-orang Wamena
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
7 HP RAM 8 GB Rp2 Jutaan Terbaik dengan Baterai Jumbo, Cocok buat Multitasking dan Gaming Harian
-
IHSG Anjlok, Purbaya: Jangan Takut, Saya Menteri Keuangan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
Terkini
-
Buka Pelatihan Komunikasi Sosial, Kapolda Metro Jaya: Polisi Jangan Sakiti Hati Masyarakat!
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Beri Respons Begini
-
Lisa BLACKPINK 'Ambil Alih' Kota Tua untuk Syuting Film, Sejumlah Jalan Direkayasa hingga 7 Februari
-
Ketegangan AS-Iran Meningkat, Komisi I DPR RI Desak Kemlu Siaga Lindungi WNI
-
Fit and Proper Test DPR Disebut Cuma Formalitas, Formappi: Hanya Panggung Politik
-
Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadan 1447 H pada 17 Februari 2026
-
Huntara untuk Korban Bencana di Aceh 100 Persen Rampung
-
Komisi III DPR RI: Reformasi Polri dan Kejaksaan Tak Cukup Regulasi, Butuh Perubahan Kultur
-
Adies Kadir Mundur dari DPR Usai Dipilih Jadi Hakim MK, Posisinya Berpeluang Diganti Anaknya Adela
-
SPI Ungkap 216 Kasus Konflik Agraria di 2025, Sumatera Jadi Wilayah Paling 'Panas'