Suara.com - Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua dinilai tak adil dalam penanganan konflik pengungsi Nduga dan Wamena.
Untuk diketahui, sejak tahun 2018, ribuan warga Nduga mengungsi ke daerah pegunungan berhutan lebat untuk menghindari penyisiran aparat keamanan Indonesia.
Banyak warga terutama anak-anak dan kaum ibu meninggal dunia karena kelaparan dan beragam penyakit. Hingga kekinian, mereka tak mendapatkan bantuan pemerintah.
Aleks Giyai, pegiat sastra Papua menilai, penanganan pengungsi Wamena relatif lebih cepat dan tanggap dibanding pengungsi Nduga. Padahal pengungsi Nduga sudah terbengkalai selama sembilan bulan.
“Kami melihat pemerintah pusat dan pemerintah daerah salah dalam menangani warga pengungsi dari Wamena dan warga masyarakat dari Nduga yang sudah sejak sembilan bulan lalu hingga kini tidak ada bantuan dari pemerintah,” kata Giyai, Rabu (2/10/2019).
Ia mengatakan, seharusnya penanganan pada pengungsi dilakukan secara adil dan merata.
Ini sesuai dengan prinsip negara Indonesia yang mengaku akan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.
“Pengungsi Nduga dan Wamena sama-sama mencari perlindungan dan kenyamanan yang sama di mata pemerintah dan hukum Pancasila di Republik Indonesia,” katanya seperti diberitakan Jubi.co.id.
Sementara Benyamin Lagowan, mahasiswa di Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura menambahkan, konflik bersenjata yang sudah terjadi di Nduga sejak Desember 2018 masih membuat ribuan warga mengungsi.
Baca Juga: Pejabat di Nduga Klaim Jumlah Pengungsi Capai 45 Ribu Orang
Tim kemanusiaan lokal melaporkan, 184 pengungsi Nduga meninggal dunia dan 41 di antaranya adalah anak-anak berusia sekolah.
“Demonstrasi besar-besaran dan kericuhan (akibat rasisme) bukanlah satu-satunya isu mendesak di Papua. Setelah konflik bersenjata di Kabupaten Nduga berlangsung sembilan bulan lamanya, masa depan sekolah ratusan anak-anak (dari wilayah ini) masih suram,” protesnya.
Ia mengatakan, bantuan pejabat pemerintah pusat dan daerah untuk kasus Nduga hampir tidak jelas. Sedangkan, untuk pengungsi Sentani, miliaran rupiah sudah masuk.
Apalagi bantuan untuk para pengungsi dari Wamena yang ada di Jayapura , di posko pengungsian maupun pengungsi yang ada di Wamena, juga deras mengalir.
“Manusia zaman sekarang lebih suka menolong sesama karena alasan persamaan ideologi dan politik, ketimbang karena nilai kemanusiaan,” cibirnya.
“Manusia zaman sekarang rupanya hampir semuanya penakut dan mendukung para pembunuh kemanusiaan yang penuh impunitas, yang satu sisi berlaku seperti superman. Sementara di lain sisi, berlagak seperti setan pembunuh,” cecarnya.
Berita Terkait
-
Terjebak Kerusuhan Wamena, Belasan Warga Banten Tak Punya Ongkos Pulang
-
100 Orang Warga Jatim di Wamena Dipastikan Pulang Rabu Besok
-
Jamin Keamanan, Kapolda Papua Minta Pengungsi Kembali ke Wamena
-
Komnas HAM Sebut Warga Wamena yang Mengungsi Butuh Solidaritas Kemanusiaan
-
Pengungsi di Jatim: Perusuh dan Pembakar Bukan Orang-orang Wamena
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga